UMAR ALI BLOG

Politisasi Kasus TKI

2010-12-03T03:49:00.000-08:00

Politisasi Kasus TKI.
Luar biasa hebatnya pemberitaan media massa atas kasus penyiksaan TKI diluar negeri akhir-akhir ini. Media telah menempatkan penyiksaan TKI luar negeri sebagai berita istimewa melebihi kasus mafia hukum dan Korupsi. Berbagai elemen masyarakatpun angkat bicara dengan porsinya masing-masing untuk mendudukan permasalahan TKI ada dimana.
Melihat opini yang berkembang, Sejumlah pandangan terkesan tidak berimbang dan cenderung memberi vonis bahwa TKI adalah korban kekerasan yang tidak pernah berhenti karena rule of law pemerintah terlalu lemah. Tidak salah memang, jika aspek hukum menjadi persoalan yang dijadikan acuan utama. Tapi bila kita melihat penempatan TKI secara lebih luas, maka akan ada sejumlah persoalan lain terkait lemahnya rule of law tadi.
Sesungguhnya, pemberitaan gencar media massa baik cetak maupun elektronik yang kita lihat adalah pandangan atas kelalaian Negara dalam tata kelola perlindungan hukum bagi TKI. Pandangan yang muncul banyak mempersoalkan perlindungan TKI oleh Negara dari siksaan semata tanpa melihat aspek kesuksesan bagi sebagian besar TKI dan aspek keuntungan Negara yang lebih luas dari sector ekonomi dan psikososialnya. Termasuk kondisi ril Negara ditengah kebutuhan dan kemiskinan sebagian rakyat yang belum bisa diatasi Negara.
Secara hukum, persoalan TKI akan berada didalam wilayah ‘ Dua Negara ‘ , Dimana setiap negara ditetapkan bertanggung jawab atas terjadinya tindakan kesalahan. Pertanyaan, apakah penyiksaan TKI sudah mendapat perlindungan dari Negara ?. Sepanjang kejadian siksaan terhadap TKI, bisa dibilang Negara telah lalai dalam tanggung-jawabnya. Hampir dipastikan baik Negara asal maupun sejumlah Negara penempatan tidak berfungsi efektif memberi pelayanan dan perlindungan TKI.
Dalam situasi Negara mengalami situasi politik yang panas, dan tata kelola hukum pemerintah yg lemah, maka penyiksaan TKI harus diakui menjadi issu strategis dilibatkan yang kemudian dipolitisir untuk melengkapi buruknya pengelolaan hukum Negara oleh pemerintahan yang ada. Politisasi kasus TKI-pun semakin lancar dan membias karena dukungan media massa lebih menyukai pemberitaan bermasalah dari pada kesuksesan TKI yang jauh lebih besar.
Berangkat dari sejarah penempatan TKI keluar negeri yang awalnya dirintis pihak swasta kemudian Negara terlibat melalui UU dan sejumlah peraturan untuk memberi adanya jaminan perlindungan serta peningkatan kualitas, maka penempatan TKI luar negeri dengan sendirinya telah menjadi program nasional yang sama dengan program transmigrasi maupun pengentasan kemiskinan. Namun dalam implementasinya, TKI hanya menjadi subyek untuk mewajibkan mengikuti aturan-aturan Negara tanpa mendapat pelayanan dan perlindungan maksimal.
Munculnya pilihan menjadi TKI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang semakin hari terus meningkat tidak juga bisa kita salahkan. Fakta- fakta yang memberi gambaran obyektif dan langsung dari kemiskinan nyata banyak yang sukses menjadi TKI didepan mata , Lantas dengan keterbatasan berpikir, hanya menjadi TKI lah bagi sebagian rakyat bisa melepaskan diri dari kungkungan ekonomi dinegeri sendiri. Sebuah fakta memang yang harus dilakukan oleh sebagian besar rakyat miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk berkompetitif dengan ketidak-tersediaan lapangan kerja dalam negeri.
Keterlibatan Negara terhadap penempatan dan perlindungan TKI memang memberi keuntungan, disatu hal terbukti membawa dampak social yg baik dan member i keuntungan dalam sector ekonomi melalui devisa. Namun melihat kemiskinan nyata yg signifikan serta kasus yang dialami TKI di luar negeri yang kehilangan perlindungan , maka Negara terpojokan dalam posisi dilematis. Disatu sisi Negara berhadapan kemiskinan dan disisi lain belum mampu memberi perlindungan optimal bagi TKI.
Pemerintah serta PPTKIS sebagai wakil Negara dalam pelaksana penempatan TKI senantiasa dihujat sebagai biang kerok lemahnya perlindungan dan peningkatan kualitas TKI, karena dituding pemalsuan document dan sebagainya. Tetapi semua pihak tidak mau melihat bahwa pemalsuan document juga banyak dilakukan oleh TKI dan keluarganya . Tindakan ini terpaksa dilakukan karena hukum Negara seperti pembatasan usia minimal 21 tahun oleh UU 39 Tahun 2004, dianggap telah membatasi hak mereka untuk bekerja dan mendapat kehidupan layak.
Bicara perlindungan dan peningkatan kualitas TKI dalam Negeri , harus dilihat dari sejumlah ketentuan yang dibuat pemerintah. Ketentuan TKI diwajibkan menjalani tahapan proses peningkatan kualitas dan perlindungan dalam negeri seperti pemeriksaan Kesehatan, BLK-LN, Paspor, Ansuransi Pra pemberangkatan dan Ansuransi pemberangkatan telah di ikuti dan sepenuhnya dibiayai dari dana Negara penempatan, bukan dana APBN. Artinya Negara penempatan cukup koperatif terkait upaya peningkatan kualitas dan perlindungan TKI.
Aspek lainya adalah multiple-efek, dimana TKI memberi masukan signifikan bagi penerbangan kita, pedagang kaki –lima disemua pos pelayaan TKI, dan miliaran rupiah masuk di tiap daerah dari kiriman TKI tiap hari . Termasuk dana pembinaan dan perlindungan sebesar 15 Dollar per TKI kepada pemerintah sejak 25 tahun lalu yang hingga kini tidak jelas kemana arah pengelolaannya. Cukup jelas begitu besar dampak positif dari program penempatan dan perlindungan TKI. Namun, persoalan penting disini adalah keterlibatan Negara yang belum optimal dalam peningkatan kualitas kerja dan kualitas mentalitas TKI. Dua aspek ini cenderung menjadi sumber masalah munculnya sejumlah kasus, apalagi pihak penggunan jasa ( majikan ) merasa telah mengeluarkan banyak anggaran.
Persoalan menjadi lain ketika muncul kasus siksaan terhadap TKI diluar negeri oleh sedikit orang seperti Arab Saudi misalnya, masyarakat begitu cepat bereaksi dan menghujat suatu Negara tanpa melihat berbagai aspek lain. Persoalan terjadi penyeiksaan sebenarnya bisa dikatakan konsekwensi resiko yang relative muncul dimana saja. Tetapi atas desekan kebutuhan dan pendapatan yang lebih baik, animo menjadi TKI mengalahkan resiko. TKI telah mengambil jalan sendiri dan tidak melihat ada kepedulian dari dalam Negeri yang menjamin perubahan nasib mereka.
Adakah kita menyadari bagaimana sulitnya rakyat miskin mempertahankan hidup dengan kemampuan sebatas menjadi pembantu rumah tangga, Apakah ada jaminan pemerintah untuk melahirkan peraturan mewajibkan setiap pengguna jasa pembantu rumah tanggaa dalam negeri ditetapkan dengan gaji mencukupi. Adakah inisiatif DPR RI untuk membuat UU yang lebih memberi pelayanan dan perlindungan dengan baik, atau adakah diantara kita mau memikirkan kemiskinan mereka , kalau bukan setelah mereka menjadi TKI dan disiksa, dan sederet pertanyaan lain yg menyangkut adanya jaminan kehidupan yang layak bagi rakyat miskin.
Jika kita melihat dengan rasional yang obyektif, maka pantas kita bertanya, bukankah Negara-Negara penempatan seperti Negara - Negara Arab dan Negara Asia pasifik lainnya telah banyak membantu perbaikan nasib sebagian rakyat kita. Bukankah Negara –Negara tersebut mau menerima masyarakat kita karena melihat factor keagamaan dan kemiskinan. Mungkinkah TKI kita yang hanya memiliki kemampuan sebatas pembantu rumah tangga diterima di Negara Eropa, kalau jika bukan Negara-Negara Arab.
Sangat disayangkan oleh kita semua, jika benar persoalan TKI sekarang telah dipolitisir oleh kepentingan politik atau telah dimanfaatkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki motifasi untuk mengalihkan dominasi penempatan TKI pada wilayah Negara tertentu.
Kita tidak pantas bersikap munafik dengan alasan harga diri, tetapi tidak mampu memahami masalah untuk asal bicara sehingga merendahkan nilai intelektual kita. Fakta Prosentase keuntungan Negara dalam sector ekonomi melalui devisa dan pengiriman gaji serta multi efek lain jauh lebih tinggi dibanding kegagalan karena kasus. Begitupun dengan prosentase fakta dalam sector psikososial , dimana menjadi TKI telah mampu mengangkat harkat martabat atas kemiskinan , pola pikir dan pola hidup mereka lebih baik, bukan oleh kita dan Negara. Justeru kita dan Negara telah mengambil banyak manfaat dari semangat TKI.
Saya ingin bandingkan antara penempatan TKI keluar negeri dengan fakta-fakta penyimpangan lain yang marak terjadi dalam negeri ini. Apakah Negara lebih diuntungkan dari dampak Mafia hukum, Korupsi, illegal longing, illegal fishing dan perusakan lingkungan yang terjadi begitu sistimatis ?. Tentu dapat kita gambarkan, bukankah ini jauh lebih merusak harga diri dan ancaman masa depan rakyat dan Negara. Sementara, Penempatan TKI ke luar Negeri lebih memberi efek positif dibanding buruknya. Dan bisa saya katakan, tidak sedikit rakyat menjadi TKI karena korban dari penyimpangan sistimatis di atas.
Untuk Negara saat ini, persoalan perlindungan dan kualitas TKI menjadi PR penting untuk diselesaikan. Solusi perlindungan harus ditempuh dengan langkah diplomatic yang optimal dengan Negara penempatan yang lebih mengacu pada nilai-nikai kemanusiaan dengan merujuk hukum migrant internasional. Dan pihak-pihak lain supaya lebih arif mendudukan persoalan sehingga tidak sekedar bisa memberi hujatan jika TKI menghadapi masalah karena persoalan TKI adalah persoalan Negara yang juga menjadi persoalan kita semua.*****

Jangan Salahkan Gayus

2010-11-15T08:50:00.000-08:00

Jangan Salahkan Gayus

Perjalanan panjang upaya mewujudkan Kepolisian profesional dan mandiri yang dimulai sebelum reformasi digulirkan, ternyata belum mampu merubah karakter buruk anggota kepolisian kita. Persoalan yang terus menguak atas bobroknya mental anggota kepolisian akhir-akhir ini sebenarnya tidak perlu dikagetkan banyak pihak.

Kebobrokan kerja kepolisian itu sendiri sebenarnya telah menjadi tradisi panjang kerja kepolisian yang memang selama itupun tertutup rapat.

Semua pihak pantas bersyukur dengan kebebasan informasi yang berkembang pesat, sehingga ada jaminan transparansi oleh lembaga atau pejabat publik untuk mudah dilihat masyarakat. Namun disini ( Kepolisian ) masih menunjukan egoitiemenya sehingga apa yg disebut era kebebasan dianggap bisa disiasati oleh pengalaman yg mereka miliki

Praktek - praktek yang sering menyimpang dari tugas dan kewenangan anggota kepolisian dalam penegakan hukum tidak sejalan dengan semangat institusinya sendiri. Tidak sedikit kita temukan bahwa anggota polisi dari yang berpangkat rendah hingga berbintang secara sadar merusak citra institusinya.

Kali ini kita harus memuji Gayus Tambunan..!. terlepas motifasinya hanya ingin menghirup udara segar atau sekedar ingin menonton tenis di bali. Tidak bisa kita salahkan gayus karena bisa keluar tahanan super ketat. Namun secara sadar bahwa Gayus telah sukses untuk kesekian kalinya merobek sikap disiplin dan egoisme kepolisian. Anggota kepolisian bukan tidak bisa disiplin sebagai aparat penegak hukum.., namun mereka cenderung tidak mau memahami tugas dan kewenangannya.

Karena itu, selama kepolisian kita belum mau memahami diri dan posisi institusinya dgn benar, maka akan sulit bagi rakyat untuk mempercayai kinerja Kepolisian. Mau tidak mau dan harus disadari bahwa bobroknya institusi Kepolisian kita sesungguhnya dirusak dari dalam anggotanya sendiri.

Tentu kita tidak percaya keluarnya Gayus dengan mudah dari tahanan pasukan inti kepolisian ( Brimob ) hanya menyalahkan seorang berpengkat Kompol, namun kita lebih meyakini ada keterlibatan jenderal didalamnya. Gayus hanyalah seorang tersangka yang ditahan boleh -boleh saja menggunakan segala cara untuk bisa menghirup udara bebas atau ingin nonton tenis di Bali.

Kemudahan Gayus menikmati udara bebas inilah yang patut kita pertanyakan. Jadi kita jangan dulu menyalahkan Gayus. Disini jelas sekali kita melihat bahwa Gayus telah memiliki hubungan tertentu dan cukup luas dengan jajaran Mabes Polri. Dengan posisi ini, kemungkinan bahwa Gayus selama menjalani proses hukum mafia pajak telah melakukan banyak konspirasi dengan sejumlah jenderal lain.

Karena itu, Gayus disatu sisi bisa menjadi ancaman dan disisi lain Gayus harus dimanjakan. Timbal-balik untuk saling menyenangkan ini bukan karena tidak ada sebab akibatnya. Inilah yang dimaksud indikasi terjadi konspirasi besar dalam kasus mafia pajak yang melibatkan banyak pihak dilembaga hukum kita.

Melihat apa yang sedang terjadi pada jajaran Mabes Polri sekarang ini, nampaknya Mabes Polri berusaha memilih untuk saling menutupi dan melindungi citra pribadi-pribadi jajaran internalnya dari pada melihat dan mementingan institusinya. Jika kasus ini pun tidak dibuka secara transparan untuk di usut, maka habislah cita-cita reformasi kepolisian yg telah dirancang dan diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kalau begini adanya, maka reformasi Polri tahap ke II memang pantas untuk dilakukan****

PNS Perlu Ditertibkan

2010-11-07T00:40:00.000-07:00

PNS Perlu Ditertibkan
Situasi sosial anak-anak kita dalam ancaman besar kehidupannya. Mereka tumbuh dalam situasi sosial yang tidak menguntungkan. Dimana situasi sosial anak-anak kita di perkotaan tidak lagi berbeda jauh dengan anak-anak yang lahir dan tumbuh di desa.
Saya masih ingat, ketika didesa dulu, praktis yang mendidik anak-anak adalah warga desa dengan pola hidup yang relatif terkontrol. Ada ritme kehidupan anak - anak yang menjadi kurikulum aktivitas sehari-hari. Saya masih ingat, kalau pagi jam sekolah tapi tidak masuk sekolah karena membolos, ada rasa malu kalau keluyuran di jalan. keluarga dan tetangga dekat pasti menegur, mengapa tidak masuk sekolah ?.
Kemudian, kalau sore adalah jam bermain, permainan yang dimainkan selalu mendorong kecerdasan emosional karena bersifat sosial. Bukan asik didepan komputer bermain sendirian. Anak-anak di desa dulu, memiliki permainan yang juga menumbuhkan kreativitas dan imajinasi ketika mengerjakan tugas-tugas sekolah seperti membuat kapal dari kulit kelapa atau membuat penghitam papan tulis dengan dedaunan dan bubuk baterai mati. sekarang anak-anak kota tidak lagi memiliki permainan seperti itu.
Sekarang, bukan lagi permaian tradisional yg telah hilang atau permainan computer yang mengusik emosi social anak-anak kita. Tetapi telah muncul situasi social baru yang diciptakan oleh ketidaksadaran moral para aparatur pemerintah sebagai pelayan public. Mereka pejabat pemerintahan ( PNS ) ini tidak lagi bisa menjadi panutan anak-anak kita.
Di deso atau di kota, mereka itu sama perilakunya, yaitu suka bolos dari kantor lantas bergerombolan duduk bercerita sambil bermain catur dan membaca Koran di warung-warung sepanjang jalan sekitar kantor mereka pada jam kerja. Situasi yang tidak mencerminkan keteladanan ini tanpa mereka sadari atau sengaja tidak mau tahu, menjadi tontonan anak-anak kita baik yang akan berangkat atau pulang sekolah.
Hal yang membuat saya sangat kecewa, dimana anak-anak kita kehilangan pendidikan karakter dan pertumbuhan jiwanya terganggu. Anak-anak kita tidak lagi tumbuh ceria. Setiap mau kesekolah atau pulang sekolah selalu melihat PNS duduk diwarung-warung sambil berteriak , canda gurau kadang kala keluar bahasa kotor sepanjang jalanan umum di waktu jam kerja.
Jika perilaku buruk PNS ini tidak cepat ditertibkan, dampak buruk terhadap pertumbuhan jiwa anak-anak pastilah terganggu. Padahal anak – anak kitalah penerus bangsa ini. ****

Pemilihan Kepala Daerah dan Aspek Yang Mendasarinya dalam Pembangunan Daerah

2010-11-07T00:34:00.001-07:00

Pemilihan Kepala Daerah dan Aspek yang Mendasarinya Dalam Pembangunan Daerah.

Secara umum, pilkada memiliki dua landasan konstitusional dan historis, dimana pasal 18 ayat ( 4 ) hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. Rumusan konstitusi ini membuka ruang interprestasi bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Pada zaman Belanda dan jepang, kepala daerah tidak dipilih. Pemilukada ditentukan dengan sistim penunjukan/ pengangkatan oleh penguasa colonial atau gubernur Jenderal. Jadi sistim rekruitmen kepala daerah saat itu mengabaikan nilai-nilai demokrasi.
Pada masa Orde lama dan Orde Baru, pemilihan kepala daerah merupakan wilayah eksekutif , dan elit politik. Presiden memiliki peran penting dalam menetukan kepala daerah. Pada masa UU No.5 Tahun 1974, peranan Presiden dan Menteri dalam negeri sangat besan dan menentukan. Pejabat-pejabat Sekretaris Presiden, Depertemen dalam Negeri, Mabes ABRI sampai Kodam pun turut ambil peran.
Pada saat UU No. 22 Tahun 1999 menggatikan UU No. 5 Tahun 1974, demokrasi rakyat semakin jauh. Peranan anggota DPRD terlampau besar tidak tertandingi. Dalam hampir setiap pilkada tercium bau tak sedap : Politik uang, campurtangan elit partai baik pusat maupun daerah ikut menentukan calon kepala daerah , sehingga terjadi ajang transaksi yang melibatkan elit-elit politik.
Pembenahan sistim demokrasi dalam Pemilukada, maka UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan memiliki hubungan erat dengan UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, sedikitnya tiga aspek yang mendasarinya perlu dijadikan acuan dalam pengawasan pemilukada.
1. Aspek Filosofi
Pemilihan langsung berarti mengembalikan “ hak hak dasar “ masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekruitmen politik local secara demokrasi. Dalam konteks itu, Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat di daerah. Sehubungan dengan pengembalian “ hak hak dasar “ tersebut, pemilukada scara langsung menikili kandungan asumsi seperti ( a ) sumber kekuasaan adalah rakyat, ( b ) penarikan kedaulatan yang dititipkan kepada DPRD. ( c ) rakyat adalah subyek demokrasi dan ( d ) demokrasi langsung merupakan sistim politik terbaik dari yang ada.

2. Aspek Politis
Pemilukada merupakan moment untuk melakukan recruitment politik yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Untuk mengukur apakah pemilukada memberikan dampak besar atau kecil terhadap pembangunan di daerah, maka yang perlu dilihat adalah ( a ) kinerja pejabat politik yang dipilih melalui pemilikada, ( b ) rotasi kekuasaan secara teratur dan damai dari seorang kepala daerah kepada kepala daerah lainya atau dari satu partai politik ke partai politik lainnya, ( c ) rekruitmen terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat dengan kompetensi yang wajar sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, ( d ) adanya akuntabilitas public dan ( e ) partisipasi politik massif dari masyarakat.

3. Aspek sosiologis
Pemilikada melibatkan banyak pihak seperti banyak calon, partai politik dan massa pemilih. Pemilih dalam pemilukada merupakan subyek politik utama. Karena itu, pemilukada langsung sering disebut pula sebagai kemenangan demokrasi massa atas demokrasi perwakilan. Dalam sistim demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebut dikembalikan pada pemiliknya sendiri. Pemilihan kepala daerah bukan sekedar wujud pengembalian kadaulatan di tangan rakyat, lebih dari itu rakyat berperan langsung. Biarkan rakyat memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan public di daerah yang menyentuh kepentingan mereka sendiri. Negara berkewajiban memfasilitasi rakyat mewujudkan kedaulatan tersebut.***
( tulisan ini akan bersambung…..pada bagian kedua “masalah pilkada “,)

Masalah Pemilukada

2010-11-07T00:32:00.001-07:00

Masalah Pemilukada
Secara umum, pemilukada terdiri atas tahapan masa persiapan dan pelaksanaan. Berdasarkan tahapan demikian, setiap pemilukada langsung di sejumlah daerah pada tahun 2010 ini, memberi catatan terkait masalah yang terjadi. Catatan tersebut merupakan fkta – fakta lapangan pelaksanaan pemilukada di tanah air.
1.Masalah Anggaran.
Anggaran merupakan factor penting dalam penyelenggaraan pemilukada karena semua sarana , prasarana dan sumber daya pemilukada sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2004, menegaskan bahwa kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD. Namun dalam fakta ditemukan :
a. Anggaran pemilukada tidak dikeluarkan oleh Bupati karena yang bersangkutan dicoret KPUD sebagai calon incumbent ( Kab. Flores Timur NTT ).
b. Anggaran untuk pemilukada terlampau besar karena akan melalui putaran kedua untuk menentukan pemenang ( jika suara tdk mencapai 50 + 1 % ). Hal ini tidak melanggar peraturan , namun membuat anggaran sangat tidak efektif.
c. Sejumlah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup menyelenggarakan pemilukada.
Hal ini otomatis menunjukan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan berbeda dalam menyiapkan anggaran pemilukada, sehingga pengelolaan anggaran pemilukada oleh Bupati/ walikota dapat menggangu kalender kerja KPUD.
2. Masalah Netralitas Pegawai Negeri.
Pasal 79 ayat ( 4 ) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan, pasangan calon dilarang melibatkan PNS , anggota TNI dan anggota Kepolisian sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dan pemilukada. Namun dalam kenyataannya PNS tetap melakukan kampanye baik secara terselubung maupun terbuka.
Disejumlah daerah, ditemukan PNS terlibat sebagai tim monitoring, tim kampanye dan pengawas lapangan diwilayah mereka masing-masing. Keterlibatan PNS di sejumlah daerah dalam pemilukada kebanyakan karena ketakutan pada calon incumbent atau karena incumbent melakukan intimidasi terhadap birokrasi.
3. Masalah incumbent
Keikutsertaan incumbent dalam pemilukada sering merong-rong kualitas demokrasi yang sesungguhnya merupakan idealisasi pemilukada. Prinsip pemilukada yang jujur dan adil diabaikan karena besarnya ambisi untuk mempertahankan kekuasaan . Beberapa fakta yang ditemukan :
a. Mengintimidasi birokrasi dengan berbagai cara dan metode agar birokrasi melakukan kampanye buat incumbent
b. Memberikan iming – iming kepada pegawai honor untuk diangkat menjadi PNS
c. Menjadikan PNS sebagai organ KPUD terkecil yakni dilevel KPPS
d. Memasang alat peraga kampanye di tempat – tempat yang bertentangan dengan penetapan/keputusan KPUD
e. Mempengaruhi KPUD, Panwaslu daerah, dan kepolisian dengan berbagai fasilitas.
4. Masalah Ketidaknetralan KPUD
KPUD merupakan institusi penyelenggara pemilukada. Sebagai penyelenggara, maka KPUD harus berlaku netral terhadap para kandidat pemilukada dan menjaga independensinya dari berbagai bentuk pengaruh. Namun ada sejumlah fakta yang menunjukan bahwa KPUD bertindak tidak netral, misalnya :
a. KPUD tidak berani mempublikasikan kekayaan incumbent sementara calon lainya dibuplukasikan. Ini bertentangan dengan pasal 67 huruf a UU No 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa KPUD harus memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara
b. KPUD tidak berani memaksa calon Incumbent untuk memberitahukan daftar kekayaan pribadinya. Padahal pasal 58 huruf I UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah adalah menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
c. Sering mendiskualifikasi calon tanpa alas an yang jelas dan tepat.
Ketidaknetralan KPUD disebabkan oleh karena KPUD mendapatkan fasilitas dari calon. Bentuk fasilitas bisa bermacam – macam, sebagai contoh.., anggota KPUD Bandar Lampung masing –masing mendapat mobil. Hal ini dapat mengakibatkan konflik dan kemarahan dari massa pendukung lain.

Masalah pemilukada dari catatan tahapan pelaksanaannya, memiliki minimal 10 tahapan proses dan setiap tahapan tersebut memiliki substansi masalah masing-masing. Tahapan dan masalah seperti, waktu dan tempat kampanye, verifikasi calon, test kesehatan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, syah tidaknya surat suara, dan kisruh daftar pemilih tetap ( DPT ). Tahapan dan Masalah ini akan ditulis pada waktu lainya.
Pada dasarnya proses pemilukada mamiliki banyak masalah dan memang harus dievaluasi dan diperbaiki. Karena itu, proses pemilukada yang demokratis harus betul –betul dijalankan. Sehingga hak – hak kedaulatan rakyat dalam demokrasi bisa terwujudkan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan pemilikada kedepan yang lancar, jujur, adil, aman dan damai , peran penting Eksekutif dan Legislatif sangat dibutuhkan untuk bisa memperbaiki sejumlah masalah pemilukada di atas.****

Mahasiswa Kita

2010-11-07T00:28:00.000-07:00

Mahasiswa Kita
Saya tidak berani bilang mahasiswa akan menjadi generasi yang tidak memiliki kebanggaan untuk bangsa. Namun saya berani bilang , kalau mahasiswa itu penerus bangsa yang menjadi tumpuan dan kebanggaan bangsa. Kebetulan baru-baru ini saya melihat siaran tv, dimana mahasiswa Universitas Negeri Makasar membakar Tiga ruang kampus.
Ditengah suasana perhelatan Pemilukada dan hingar –bingar masyarakat membahas dua perhelatan kebebasan demokrasi dan disiplin sportifitas sepak bola dunia, mahasiwa kita justeru bertindak brutal membakar kampusnya sendiri. Suasana yang mencengangkan itu membuat tidak saja dunia pendidikan kita yang sedang merosot dimata dunia semakin anjlok, tetapi menimbulkan pertanyaan banyak masyarakt, ‘ ada apa dengan mahasiswa kiat ‘.
Tampaknya mahasiswa kita yang muncul di era reformasi dan keterbukaan sekarang bukan hanya bersemangat dengan aksi demo dan kritis, tetapi akhirnya membentuk semangat berkelompok dengan emosi saling serang dan merusak milik bersama. Semangat merusak fasilitas bersama bukanlah suatu perbuatan yang membanggaan, apalagi menakjubkan.
Gelora semangat mahasiswa kita merusak milik bersama berbeda jauh dengan mahasiswa Negara tetangga. Mahasiswa Malaysia, Korea dan Jepang belum pernah kita lihat merusak kampus sendiri. Mereka begitu bangga dan menjaga fasilitas kampusnya hanya karena meraka merasa memiliki dan member manfaat bagi pendidikan mereka dan generasi berikutnya.
Rupanya mahasiswa kita terlalu egoisentris untuk memedulikan sarana pendidikan yang menjadi milik bersama. Bahkan ada yang merusak sarana umum diluar wilayah kampus untuk mewujudkan kebanggaan emosi intelektual mereka.
Ditengah suasana globalisasi yang menjunjung tinggi mazhab kebebasan intelektual, mahasiswa tampa ragu dan malu menyabet predikat brutal dari banyak masyarakat. Sementara ditempat lain sebagian kecil mahasiswa kita berlomba dan bangga menampilkan karya-karya intelektual menciptakan robot. Karne itu, saya tidak berani bilang kalau mahasiswa kita tidak memiliki kebanggaan untuk bangsa, namun saya berani bilang kalau mahasiswa kita akan menjadi kebanggaan bangsa.

Derita dari Kampus

2010-11-03T23:44:00.000-07:00

Derita Dari Kampus.
Mungkin saat ini terjadi jeritan seorang guru, seorang dosen dan orang tua. Mari kita simak dan cermati, berapa lama pendidikan seorang anak sejak dari taman kanak – kanak sampai menjadi seorang sarjana, lalu masih berjuang lagi jika ingin menempuh strata S-2 dan naik lagi S-3. Disini mungkin membutuhkan waktu minimal 20 tahun lamanya. Untuk menjadi seorang professor, seorang dosen perlu berjuang lagi. Bayangkan berapa banyak biaya dan betapa banyak pengorbanan yang mesti dikeluarkan baik tenaga, pikiran, waktu, uang dan emosi.
Membayangkan itu semua maka wajar kalau acara wisuda sarjana merupakan hari kegembiraan dan kebanggaan dari semua lelah dan penantian panjang. Orang tua ikut antusias menghadiri hari bersejarah itu, mengabadikannya dengan berfoto ria. Para wisudawan mengenakan pakaian toga simbol kelahiran kembali sebagai orang yang telah dewasa secara intelektual.
Demikianlah , mereka dengan bekal kesarjanaan lalu menapaki jalan hidup lebih lanjut, ada yang berkarier sebagai akademisi di lingkungan kampus, dibirokrasi pemerintah maupun di sector swasta. Akhir-akhir ini, seorang guru ataupu dosen dibuat sedih oleh Pemberitaan media tentang skandal korupsi yang melanda banyak orang yang berlatar belakang pendidikannya sarjana, akademisi dan professor membuat jantung guru dan dosen tertusuk jarum.
Tentu, guru dan dosen bertanya-tanya.Ada apa dengan dunia pendidikan kita ?. Secara teoritis – normatif, seorang sarjana pasti paham bahwa korupsi itu jahat, ibarat virus perusak jaringan birokrasi yang berdampak kelumpuhan.
Guru dan dosen kembali bertanya-tanya. Apakah pendidikan yang salah, atau mental pejabat yang rapuh, ataukah sistim dan kultur birokrasi kita yang terlalu ganas dan menggilas siapapun yang bergabung…?, kiranya sulit untuk dijawab. Namun yang pasti, guru dan dosen tidak menghendaki mahasiswanya menanggalkan nilai integritasnya.
Mereka guru dan dosen menginginkan suasana diluar kampus memberikan inspirsi dan motifasi kepada mahasiswa bahwa jalan terbaik untuk sukses adalah belajar keras, menjaga integritas dan mengembangkan keahlian serta keterampilan. Bukan terjebak oleh kerja birokrasi yang hanya menghabiskan APBN untuk membayar gaji bulanan dan biaya proyek yang menjadi perangsang para koruptor.
Derita guru dan dosen semakin menjadi, ketika semua aktivis mahasiswa menggebu-gebu teriak anti korupsi, ketika bergabung ke partai politik atau birokrasi secara drastis berubah gaya hidup dan pola pikirnya. Mereka mahasiswa masuk kearah kultur permainan menghalalkan segala cara. Bertahun – tahun belajar untuk menjadi sarjana dengan teori dan etika agar mendapat lapangan kerja, dicungkir-balikan oleh kerasnya godaan.
Mungkin saat ini, guru dan dosen membayangkan. Setiap tahun puluhan ribu sarjana diwisuda, namun disaat bersamaan akan selalu muncul kepedihan dan pesimisme akan situasi diluar kampus yang banyak tersdia lapangan kerja berkultur busuk. ****

Rasionalitas dan Gaya Hidup

2010-11-03T23:43:00.001-07:00

Rasionalitas dan Gaya Hidup.
Masyarakat memiliki strata – strata social sebagai harga diri. Strata atau kelas ini juga mempunyai banyak referensi yang berbeda-beda. Mereka yang terlahir dengan darah biru akan diposisikan pada strata social tinggi. Ada yang berdasarkan kasta berdasarkan pemahaman seperti masyarakat Hindu yang terjaga secara turun temurun. Dilingkungan masyarakat Jawa ada keluarga yang mengawetkan strata dengan mencantumkan gelar raden.
Dalam lingkungan pesantren anak kiai sering dipanggil Gus, menunjukan bahwa dia masih keturunan darah biru yang mesti dicintai dan dihormati oleh kalangan santri dan masyarakat. Tak ketinggalan juga dilingkungan minoritas turunan arab sering dipanggil Haba”ib atau al- Habib yang dicintai dan dihormati sebagian masyarakat karena alasan mewarisi darah rasulullah SAW.
Dengan kemajuan dunia pendidikan, strata social yang berlandaskan referensi primordial yaitu keunggulan hanya berdasarkan kelahiran dan keturunan mulai tergeser oleh rasionalitas keunggulan prestasi akademis-keilmuan yang kemudian diabadikan dengan titel kesarjanaan. Kalau dulu orang bangga dengan titel raden yang disingkat Rd, sekarang tersaingi oleh titel kampus doktor dengan singkatan Dr.
Di birokrasi kekuasaan, strata social birokrasi ini sangat besar pengaruhnya karena memiliki efek kekuasaan dan ekonomi. Hanya saja masa berlakunya tidak bertahan secara permanen. Dia bersifat sementara dalam posisi legalitas yang sah.
Cerita – cerita di atas hanya ingin menekankan satu hal bahwa setiap kominitas selalu melahirkan format pyramidal dengan referensi dan rasionalitas yang beraneka ragam. “ Orang boleh saja memperjuangkan idiologi masyarakat tampa kelas, semua sama kedudukannya dimata Tuhan dan didepan hukum, tapi strata dan hierarki social tetap saja ada”. ( Prof. DR. Komaruddin Hidayat ).
Gaya Hidup.
Dalam basa-basi dengan teman-teman dari kalangan kelas menengah pada kategori ekonomi bercerita, sekarang ini banyak orang yang ingin dirinya naik ke strata social atas atau setidaknya dipandang sebagai bagian dari komunitas strata atas. Untuk mencapai keinginannya, mereka terpaksa membeli “ tangga naik “ yang dapat dijadikan pijakan keatas berupa barang – barang bermerek dengan harga yang mahal. Dengan berjibun dan beragam aksesoris berkelas dunia, seseorang telah merasa sudah menjadi bagian dari strata atas.
Celakanya, semua kebutuhan dipakai mulai dari tas, baju, sepatu, jam tangan, mobil, perabot rumah tangga dan aksesoris lain didapat dari uang yang tidak selalu halal, tapi diambil dari hak orang lain dengan jalan korupsi. Ketika seseorang sudah merasa di strata pelataran atas , posisinya ingin selalu pergi di sebuah mal besar yang menawarkan beragam barang dengan harga puluhan dan ratusan juta.
Kebodohan belanja yang bukan merupakan kebutuhan dasar, melainkan hanya aksesoris belaka yang menghabiskan ratusan juta adalah belanja gaya hidup yang tidak rasional dan seseorang mendadak bisa miskin. Berapapun kekayaan akan selalu merasa kurang bila seseorang terjebak dalam domain ini, sebab yang berharga itu hanyalah aksesoris bukan pribadinya. Orang seperti ini harus dikasihani dan ditegur karena mereka terkena krisis kepercayaan diri dan kepribadian.
Mari cermati berbagai skandal korupsi dan kasus porak-porandanya keluarga dari berita di media yang semuanya bersumber dari gaya hidup agar dirinya dipandang sebagai bagian dari strata social atas. Tidak sedikit kita menemukan adanya jual beli izajah ( SMA, Sarjana ) oleh karena seseorang ingin memperoleh strata social akademik dimasyarakat. Padahal sejak dari tradisi didesa, sekolah dan kampus, harga diri seseorang itu dicapai karna ilmunya, pribadinya, dan kontribusinya pada masyarakat banyak. Bukan pada gaya hidupnya yang menjadikan materi dan pangkat sebagai topeng pemanis diri dan pendongkrak status social.
Ternyata jabatan dan kekayaan seseorang tidak selalu dibarengi dengan semakin dewasanya dalam memaknai, menjalani dan menghayati kehidupan agar semakin otentik. Gaya hidup yang cenderung melanggar eksistensi diri selalu berdampak pada rusaknya eksistensi social kemanusiaan secara menyeluruh.****

Rasionalitas dan Gaya Hidup

2010-11-03T23:43:00.000-07:00

Visi, Misi dan Kekuasaan

2010-11-03T23:42:00.001-07:00

Visi, Misi dan Kekuasaan
Seorang teman dalam obrolan ringan dengan saya marah-marah karena masih banyak daerah yang belum bisa berubah lebih baik walau sudah mendapat otonomi. Teman saya dari Jambi ini bersumpah serapah sembari mengutuk pemerintahan daerah karena otonomi yang memberi kewenangan lebih luas untuk membangun daerah sesuai kondisi dan situasi daerah itu sendiri supaya bisa lebih baik, ternyata masih banyak yang tidak mampu menjalankannya.
Saya tidak menduga kalau teman saya itu begitu pintar mengurai berbagai masalah yang terjadi di daerah pasca otonomi diberlakukan. Setelah uraian dan aneka sumpah serapahnya tadi, tiba-tiba teman tadi bertanya pada saya, “ Tahukan bung Umar kenapa pemerintahan daerah banyak yang gagal ? dan faktor apa penyebabnya ..?.
Saya yang sudah terbiasa selalu siap dengan pertanyaan, dengan gagah berani menjawab “ visi, misi dan kekuasaan “. Jawaban yang pendek dan padat dari saya ini tentu saja membuat teman Jambi tadi terheran-heran. ‘ Maksud bung Umar seperti apa’, dia bertanya kembali sejenak kemudian. Karena saya lebih suka menjawab dengan pendekatan sama-sama terlibat ikut berpikir, maka saya mengurai jawaban tadi dengan memberi gambaran beberapa referensi tentang pemimpin yang sukses.
Soekarno bisa menjadi presiden Indonesia pertama bukan karena beliau diculik oleh pemuda yang membawanya ke rengas dengklok untuk dipaksa memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi saat itu hanya Bung Karno memiliki visi, misi dan kekuasaan. Pada masa itu sedang vakum kekuasaan. Jepang sudah menyerah, Belanda belum datang juga. Sementara Bung Karno adalah Ketua Partai Nasional Indonesia, jadi pas betul Bung Karno menjadi Presiden. Sesudah itu Indonesia dipimpinnya sesuai dengan visi dan misinya sendiri.
Begitu juga dengan Soeharto, dia jadi Presiden karena punya visi dan misi dan bisa mengambil kekuasaan ditangannya. Selanjutnya Soeharto menjalankan kekuasaan yang dipimpinnya sesuai visi dan misi yang dimilikinya. Sukses Soeharto dibanyak pembangunan selama 32 tahun membuat dia dijuluki Bapak Pembangunan Indonesia ( kita juga tdk mengingkari banyak kelemahannya ).
Dari dua uraian sebagai awal pembahasan bagaimana harus merubah daerah supaya lebih baik, rupanya tidak perlu riset-riset unggulan, tidak perlu debat-debat kusir di DPRD atau voting-votingan. Begitu ada orang yang punya visi dan misi bagus dan dia juga punya kekuasaan, maka dia bisa langsung mengubah daerah atau bahkan dunia.
Ali Sadikin misalnya, dia menyulap Jakarta dalam sekejap hanya berdasarkan visi dan misinya sendiri, yaitu mengubah Jakarta dari kota kumuh menjadi kota yang hebat, yang didukung oleh kekuasaannya sebagai gubernur DKI . Ciputra pengusaha property hebat, pd tahun 70-an berkolaborasi dengan kekuasaan mengubah Ancol yang waktu itu dijuluki tempat Jin buang anak oleh semua orang, kini menjadi taman rekreasi terbesar dan lengkap yang dikunjungi banyak orang domestic dan mancanegara.

Namun, tidak semua visi dan misi plus kekuasaan pasti bisa mengubah dunia secara positif. Mabes Polri telah mereformasi menuju Polri professional sejak 1999, tetapi tetap saja kerja model paradigma lama masih terjadi. Pabrik kapal terbang Nurtanio dan jembatan pulau Batam yang konon visi dan misi Pak habibie dinilai bangkrut dan gagal. Namun mimpi Habibie seperti Tol Cipularang dan jembatan Suramadu menjadi kenyataan dan berdampak hebat bagi banyak masyarakat.
Banyak referensi yang menggambarkan banyak perdebatan, ambil contoh baru-baru ini debat masalah kepastian hukum penahanan Komjen Polisi Susno Duadji, dan mantan menkumham dan mensesneg Yusril Ihza Mahendra terkait legalitas hukum ketua Kejaksaan Agung Hendarman Supandi. Ketika kita bertanya apa visi dan misi dibalik polemik yang membuat media massa tertarik meliput mereka..?, adakah manfaatnya untuk masyarakat bangsa ini ?. Dan disisi lain kenapa banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi..?
Terlepas dari baik buruk atau kalah menang, kalau ada orang yang mau mengubah apa saja harus punya visi, misi dan kekuasaan. Masalahnya, banyak orang termasuk kepala daerah mengaku punya visi – misi, tetapi tak lebih dari untuk menyenangkan diri sendiri dan kelompok sendiri. Visi dan misi mereka adalah memenangi pemilu, jadi anggota legislative atau jadi kepala daerah. Kalau dia terpilih menjadi kepala daerah, maka pikirannya hanya bagaimana caranya menggaet dana masyarakat sebanyak yang dia mampu gaet, untuk penggantian dana kampanye yang sudah dikeluarkannya plus sedikit profit.
Sementara ditempat lain, tanpa banyak cincao sedikit kepala daerah dan pengusaha swasta justeru membuat gebrakan yang fantastis sendirian. Dimakasar sudah berdiri tempat rekreasi yang mampu menandingi Dunia Fantasi Jakarta. Sulawesi Utara dia-diam bergerak menjadi pusat perekonomian kelautan, sedangkan Kota Solo sudah berubah dari Kota kumuh penuh PKL ( Pedagang Kaki Lima ) yang tidak terkendali menjadi Kota yang asri, pusat wisata kuliner dan belanja.
Semua itu berjalan otomatis , dimotori orang-orang yang punya visi dan misi yang baik serta kekuasaan yang memungkinkannya untuk melaksanakan visi dan misinya. Persis seperti ketika Bung Karno diluar dugaan siapapun, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi,jangan heran kalau daerah masih banyak yang belum berubah. ****

Independensi KPUD Kab, Bima

2010-11-03T23:40:00.000-07:00

Independensi KPUD Kab Bima
Orang boleh saja tidak percaya pada kredebilitas Ferry Zulkarnain Bupati kabupaten Bima yang baru kembali terpilih. Namun hal itu tidak boleh terjadi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) Kab Bima. Sekali KPUD membuat kesalahan fatal dan mengakibatkan masyarakat tidak percaya pada hasil kerjanya, maka produk berupa pemerintah terpilih juga akan dipertanyakan masyarakat. Jika terjadi demikian, hal itu akan merobohkan bahkan menginjak – injak demokrasi dan wibawa pemerintah.
Apakah skeptisisme masyarakat terhadap KPUD Kab Bima baru sebatas kekhawatiran atau memang sudah terjadi ?. Jawabannya perlu dilihat dari berbagai kasus pemilukada yang banyak terjadi. Dengan mencuatnya konflik dan kasus kecurangan pilkada yang masuk di Mahkamah Konstitusi ( MK ), kita telah mendapat gambaran sejauhmana kredibel kerja KPUD.
Ferry Zulkarnain yang kembali maju sebagai incumbent dalam pemilukada Kab Bima lalu, dinilai melakukan kecurangan dan berkongkalingkong dengan KPUD. Masyarakat menilai KPUD dan Ferry Zulkarnain sama – sama mengambil sikap pragmatis untuk memenuhi agenda pribadi dengan masing-masing melecehkan wibawa pemerintah dan KPU.
Pemilukada yang kita saksikan, tidak beda dengan dunia bisnis yang namanya ‘ insider tranding dianggap sebagai penipuan publik. Kalau KPUD sebagai pelaksana pemilu ikut bermain , maka nurani rakyat dilukai tercabik-cabik. Dan pada urutannya pemerintah yang dihasilkan akan terkena getahnya karena proses pilkada cacat sehingga hasilnya pun dinilai cacat. ( Pemerintahan pun bisa tidak legitimatif ).
Demikianlah, kasus Ferry Zulkarnain yang sempat di ajukan ke MK karena dianggap melakukan kecurangan dan Izajah palsu tidak merubahnya sebagai pemenang dalam pilkada, namun tetap saja hal ini menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan KPUD kedepan.
Lebih luas, perlu perbaikan undang-undang ( UU ) atau peraturan pemerintah ( PP ) yang lebih tegas dan visioner sehingga siapapun yang berminat menjadi anggota KPUD haruslah mereka yang memiliki posisi independensi, tidak seenaknya berpihak pada calon pilkada tertentu. Kalaupun ada yang melanggar mesti diberi sanksi yang amat berat dan eksplisit demi menjaga kredebilitas KPUD dan hasil kerjanya.
Yang tidak kalah penting disini, kita bisa renungkan biaya proses seleksi pemilihan anggota KPUD sangat mahal. Begitupun dengan biaya pemilukada, tetapi hasilnya sangat mengecewakan, belum lagi jika terjadi dua putaran atau terjadi pemilihan ulang. Berapa besar dana APBD yang harus dihabiskan,padahal dana itu akan lebih efesien jika dialokasikan untuk kebutuhan lain masyarakat langsung.
Catatan-catan kecil ini, semoga saja menjadi bahan kajian KPUD untuk diperbaiki di masa depan. Jangan sampai suatu waktu rakyat kehilangan kesabaran karena akibat kesalahan teknis-administrasi dan perilaku beberapa pribadi berbuat curang dalam pilkada membuat rakyat semakin berutal untuk terus mengamuk. Karena pada posisi seperti ini akan selalu menjadi seakan-akan kita membiarkan antara polisi dan rakyat bertempur.****

Mengukur Diri

2010-11-03T23:37:00.000-07:00

Mengukur Diri
Dua puluh tiga tahun lalu saya pernah mengajukan protes pada dosen disebuah perguruan tinggi tempat saya kuliah di Jakarta. Masalahnya, penulisan berita sebagai pekerjaan rumah yang saya buat seadanya itu dinilai bagus oleh dosen . Padahal saya tidak menulis berita dengan berlandaskan 5W + 1H sebagaimana lajimnya penulisan berita. Apalagi saat itu saya mahasiswa baru dan bandel yang memang belum banyak mengerti soal penulisan berita yang baik.
Penulisan berita yang saya buat dalam kondisi lelah dan ngantuk karena begadang semalam suntuk dengan teman-teman kost, maka menurut saya penulisan berita itu buruk, tidak akurat untuk kategori sebuah berita peristiwa.
Ada apa ?. Apa tidak salah memberi nilai ?. Bukankah pendidikan memerlukan kesungguhan ? Kalau begini saja sudah diberi nilai gabus, saya khawatir saya cepat puas diri. Sewaktu saya protes, dosen balik bertanya singkat, “ Maaf kamu dari mana “, “dari Bima “, jawab saya. Dia pun manggut dan senyum.” Saya mengerti “, jawab dosen yang juga memiliki kumis seperti saya, namun tetap simpatik.
Budaya Menghukum.
Dalam pertemuan itu merupakan titik balik yang penting bagi hidup saya. Itulah yang mengubah cara saya membangun diri sendiri maupun orang lain. “ Sering kali saya bertemu dengan orang dari Bima yang menjadi guru pendidik dijakarta “, lanjutnya. “ Orang Bima memiliki karakter yang keras, begitupun dengan mereka guru sebagai pendidik sangat sulit memberi nilai. Filosofi saya bukan untuk menghukum, melainkan merangsang orang supaya maju “.
Dia pun kembali melanjutkan argumentasinya. “ Saya sudah 32 tahun mengajar, setiap orang berbeda. Namun untuk mahasiswa seperti kamu yang bandel dan yang berkarakter keras dari daerah Bima yang hampir tidak banyak tersentuh oleh kemampuan tulis menulis apalagi media masa seperti di Jakarta ini, saya menjamin, ini adalah penulisan yang sangat hebat “, ujarnya.
Dari rentetan obrol tadi, saya mendapat pelajaran yang amat berharga. Kita tidak dapat mengukur prestasi orang lain menurut ukuran kita. Saya teringat betapa mudahnya seorang pemimpin sebuah daerah membangun kemajuan masyarakatnya dengan baik. Sementara sebagian pemimpin daerah lain harus cungkir balik ditengah ancaman demo dan kritik yang siap menerkam untuk meraih sukses.
Mereka daerah yang sukses, bekerja dengan grafik – grafik yang sangat terbuka, setiap unit kekuasaan diberi kewenangan dan pujian yang membuat mereka bersemangat menyelesaikan pekerjaan yang ditanggungjawabkan. Setiap kekurangan didiskusikan dengan penuh keterbukaan. Sebaliknya, daerah yang belum sukses masih cungkir balik karena pimpinan, kepala unit kekuasaan dan para staf bertindak dan bekerja bukan saling menolong, melainkan saling menekan dan menerkam diantara mereka.
Tidak sedikit mereka di pemerintahan daerah yang punya keahlian mengidap penyakit frustasi bukan karena tidak mampu bekerja, tetapi karena ditekan dan tidak diberi ruang yang luas untuk mengembangkan keahliannya. Hasilnya pun bisa ditebak, kualitas kerjaannya pastilah tidak sehebat keahliannya. Biasanya, orang yang berkerja dibawah tekanan, pastilah tidak menghasilkan yang terbaik. Ada semacam sakit hati atau dendam.
Pertanyaannya, bisakah kita mencetak orang-orang hebat dengan cara tidak mematikaf inisiatif dan mengendurkan semangat ?. Dengan demikian marilah kita renungkan dan mulailah mendorong kemajuan, bukan menaburkan benih ancaman atau ketakutan. Bantulah orang lain untuk maju, bukan dengan menghina atau memberi ancaman menakut-nakuti sehingga orang lain tidak leluasa mengembangkan keahliannya.
Karena itu, jika pemimpin suatu daerah ingin memajukan daerahnya, maka berikanlah kepercayaan pada ahlinya untuk membuat grafik-grafik yang terang-benderang untuk kemajuan banyak masyarakat, bukan dibatasi apalagi ditekan dengan motif kepenting sendiri yang berlabel masyarakat sehingga hasil akhirnya mengecewakan. ***

Pemerintah Masih Lemah ( bagian 3 )

2010-11-02T00:32:00.000-07:00

Pemerintah Masih Lemah ( bagian ke tiga )

3.Perekonomian

Akibat kerja pemerintah yang lamban dalam menyelesaikan berbagai masalah bisa merugikan daya saing perekonomian kita. Dalam perekonomian globalisasi sekarang, setiap Negara dituntut lebih kompetitif.
Kita tidak ingin pemerintah terus menunggu dan banyak berdebat sehingga masalah semakin menumpuk dan semakin membenani masyarakat. Karena itu pemerintah harus bergerak cepat dan merespon setiap masalah sebelum berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian masional.
Apakah pemicu tersendatnya penyelesaian masalah karena Presiden ditengarai mulai lemah dalam mengendalikan tata kelola politik..?, yang jelas kerja pemerintah sekarang ini belum maksimal.
Arah pembatasan subsidi rancu
Kebijakan pembatasan subsidi energi khususnya BBM masih belum jelas. Dengan semakin beratnya beban subsidi di APBN ditambah realisasi lifting minyak yang masih dibawah target 1,1 juta barel perhari, Menteri ESDM belum juga menemukan program apa yang akan dilakukan.
Tindak lanjut pemerintah mewacanakan opsi membatasan subsidi BBM misalnya mobil produksi diatas thn 2005, pembatasan subsidi bagi sepeda motor, hingga kampanye penggunaan bahan bakar pertamax, hingga kini belum ada kebijakan yang disepakati. Namun pemerintah dengan caranya sendiri memasukan bahan tertentu dalam BBM premium bersubsidi. Akibatnya, sudah banyak kendaraan yang babak belur menjadi korban dari ketidak tegasan aturan penggunaan BBM bersubsidi.

Kemacetan lalu Lintas
Lalu lintas macet disejumlah kota besar., terutama jakrta hingga saat ini sudah ada di ambang kebuntuan. Kondisi yang tidak berimbang antara peningkatan volume kendaraan yang tidak diiringi dengan infrastruktur jalan memadai.
Tindak lanjut meluncurkan berbagai kebijakan oleh Pimprov untuk mengatasi kemacetan seperti proyek bus Transjakarta, pembatasan ( three in one ), hingga penerapan jam masuk sekolah pun tidak berhasil. Kondisi ini diakui pemerintah DKI mengalami kerugian mencapai ratusan milyar perbulan. Ini belum lagi kerugian akibat keterlambatan waktu kerja bagi dunia usaha lain.

Harga Bahan Pokok Merangkak Naik.
Saat ini teriakan masyarakat semakin kencang karena harga pokok kebutuhan dasar terus merangkak naik. Hampir seluruh komuditi mengalami kenaikan antara 10 % bahkan ada yang mencapai 100 %. Langkah Pemerintah melalui koordinasi dibawah Kementerian Perdagan melakukan operasi pasar, ternyata tidak mampu membawa perubahan. Pemerintah mengalami kesulitan karena para pedagang dan spekulan pasar menguasai masalah sehingga dengan mudah mengecoh tim petugas operasi pasar.

Bukan kita ingin membantingkan kepemimpinan Negara lain yang begitu cepat merespon dan berkoordinasi dengan bawahan secara baik, namun sikap tegas mereka lakukan dilihat dari hasil yang dicapai pantas untuk dicontohi dalam mendukung perekonomian Negara.
Barak Obama, Presiden Amerika kulit hitam pertama ini, berani dan tegas terhadap raksasa minyak inggris BP, untuk membayar ganti rugi USD 20 miliar, akibat tumbahan minyak dipengeboran minyak teluk Mexsiko.
Nicholas sarkozy, terkenal tegas dan konsisten terhadap kebijakan restriktif terhadap imigran illegal prancis pada tahun 2008 sekitar 20.000 imigran berhasil dideportasi. Imigran gelap menjadi masalah serius di Prancis karena dianggap meningkatkan pengangguran dan konflik social. Dan banyak lagi pemimpin Negara lain yang sukses dari ketegasan dan konsistensinya dalam upaya menumbuh kembangkan perekonomian negaranya.

Saat ini, perekonomian kita dihantui oleh munculnya sejumlah masalah lain yang belum terselesaikan , karena tidak adanya sikap tegas dan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait. Jangan bicara atau bangga mengklaim Negara ini besar dan kaya jika pengelolaannya masih babak belur dan bolong disana-sini. Semestinya, baik politisi, DPR, Eksekutif bersifat seperti negarawan yang bekerja dengan kearifan mengedepankan kepentingan nasional dari pada kepentingan politik atau kelompok. Apalagi banyak berdebat dan berlarut-larut yang belum juga menyelesaiak masalah, sementara perekonomian kita semakin terancam oleh munculnya sejumlah masalah. ***

Pemerintah Masih Lemah ( bagian 2 )

2010-11-02T00:30:00.000-07:00

Pemerintah Masih Lemah.

2. Polhukam ( sambungan ke dua )

Hingga saat ini sejumlah masalah politik, hukum dan keamanan masih banyak yang belum terselesaikan.

Kasus century
Ketika kasus ini bergulir dan menyeret nama Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani. Pemerintah dinilai lalai dalam mengucurkan dana talangan ( bailout ) yang mencapai Rp. 6,7 T. Konon issu yang beredar dikalangan dekat BI,dana yang dikucurkan jauh lebih banyak.
Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DPR dengan mengajukan angket century menjadi burem dan hampir tenggelam setelah Menkeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Persoalan sulitnya DPR menuntaskan mega skandal ini karena semua pihak yang terkait adalah jawara perbankan yang handal dan kompak dalam kesaksian yang sama. KPK sebagai lembaga hukum terakhir yang diharap mampu membongkar kasus Century secara hukum pun mulai berkelit seakan-akan mengundur waktu sambil mengatur strategi lain. ( baca juga pansus angket patut dicurigai,opini saya di tvOne ).

Sengketa dan konflik Pilkada
Pilkada 2010 setidaknya terjadi sengketa yang berujung kerusuhan ( konflik ) misalnya, Bima ( NTB ), Sibolga ( Sumut ), Mojokerto ( Jatim ) dan lain-lain.
Tindak lanjut, belum ada gagasan atau gebrakan baru dalam paket undang-undang pemerintah dan politik. Presiden pernah mengeritik pelaksanaan pilkada yang penuh kekerasan dan anehnya fenomena ini tidak terjadi dalam Pilpres.
Sejumlah sengketa dan kerrusuhan yang terjadi tidak mesti dianggap pembelajaran politik rakyat oleh sebagian pengamat, namun langkah konkrit menutup akar masalah pemicu kerusuhan harus dibuat sejelan mungkin dalan undang-undang.

Kisruh Lembaga Hukum
Kita awali saja kasus ini dari kata “ cicak Buaya “ polri dan KPK yang di picu mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji yang berujuang ditahannya dua pimpinan KPK Bibir S Rianto dan Chandra M Hamzah dengan tuduhan menerima suap.
Tindak lanjut, kasus Bibit – Chandra bebas, namun menjadi permasalahan yang belum tuntas karena dua pimpinan KPK ini kembali menjadi tersangka atas gugatan praperadilan penolakan SKPP yang diajukan Anggodo Widjojo. Sampai kini nasib dua pimpinan KPK itu belum tuntas. Lebih lanjut muncul kasus hukum sisminbakum yang menjadi polemik hebat antara mantan Menkumham Yusril Izha Mahedra sebagai tersangka dengan Dani Indrayana terkait legalitas status ketua Kejaksaan Agung Hendarman Supandji. Kasus ini pun sampai saat ini masih menjadi pertebatan banyak pihak.
Kita juga masih mengikuti kisruh internal Satgas mafia hukum yang berbuntut mundurnya pak Herman karena beda pendapat dengan anggota lainnya mengenai laporan hasik kerja skandal century yang tidak dilaporkan ke Presiden.

Rekening gendut Perwira Polri
Laporan PPATK mengenai rekening sejumlah petinggi Polri masih misteruis.
Tindak lanjut oleh kapolri jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dinilai tidak tegas dan ragu memeriksa anah buahnya. Kapolri pun seakan-akan ingin menutup kasus ini demi pencitraan institusinya.

Rentetan kasus ini sesungguhnya menjadi pemelajaran semua pihak, pemerintah harus diakui belum mampu menjalankan fungsinya sesuai menajemen pemerintahan yang baik. Terbukti para menteri yang berasal dari partai politik tidak seirama dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas. Pimpinan lembaga hukum masih lemah karena mudah diintervensi oleh kepentingan politik. Semestinya, menteri harus bekerja seperti seorang negarawan yang memikirkan kepentingan nasional.

Persoalan lain, Presiden terkesan ragu dan tidak tegas menegur anak buahnya yang dinilai kurang becus menjalankan program-program kerakyatan. Sehingga kita melihat banyak kasus menjadi berlarut-larut. Termasuk adanya 11 undang – undang yang tumpang tidih yang sama sekali belum ada wacana apapun untuk diperbaiki.***

Pemerintah Masih Lemah

2010-11-02T00:28:00.000-07:00

Pemerintah masih Lemah
“ Perjalanan pemerintah di tahun 2010 masih tersendat” , Hal ini ditandai kerja pemerintah masih menyisakan sejumlah masalah . Sehingga persoalan-persoalan dibidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, politik , hukum, dan keamanan belum juga terselesaikan. Disini yang menjadi hambatannya adalah “ koordinasi antar pemerintah bermasalah dan berlarut-larut dalam merumuskan kebijakan”.
Selama 2010, sederet masalah yang belum terselesaikan dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Kesra.
Program konvensi berbuntut ledakan. Program ini lemah dalam pengawasan sehingga terjadi ledakan Elpiji 3 kg dan tabung 3 kg oplosan. Menurut catatan Puskepi, selama 2010 terjadi 90 ledakan dan menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas.
Tindak Lanjut.
Pemerintah telah membentuk tim pengawas gabungan dari Kementerian, kepolisian dan PT. Pertamina. Namun keputusan menarik tabung tidak layak dan pergantian selang tabung belum juga dilakukan. Sebelumnya pemerintah telah menyatakan akan menarik 9 juta tabung 3 kg tidak layak yang telah beredar dan diberikan pada masyarakat. Tapi akan sulit membedakan mana tabung ber-SNI atau tidak bila menarik hanya 9 juta tabung dari 45 juta tabung yang ada ditangan masyarakat. Belum lagi pemahaman penggunaan Elpiji oleh masyarakat masih kurang karena sosialisasi penggunaan belum diterapkan secara optimal.
Kita juga tidak memungkiri adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan kelemahan pengawasan pemerintah,atau bermain dengan oknum terkait …, sehingga melakukan berbagai tindakan seperti oplosan, untuk mencari keuntungan tanpa peduli dengan keselamatan jiwa orang lain.
Dalam merespon permasalahan ledakan Elpiji, Menkesra Agung Laksono dan Menperin MS Hidayat berbeda pendapat soal penarikan 9 juta tabung 3 kg yang tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia ( SNI ).
Jika Menkesra menyatakan akan menarik 9 juta tabung 3 kg tak berlogo SNI, sementara Menperin dengan yakin menyatakan tidak ada instruksi penarikan karena sudah mengecek ke Sesmenko Kesra. ( SI 30 / 7 2010 ).
Disini saja kita bingung, siapa yang harus bertanggungjawab..?, Menkesra adalah coordinator, Menperin adalah penanggungjawab terhadap pengawasan produk pendukung program seperti tabung, kompor, selang dan regulator. Pertamina bersama menperin melakukan control kualitas pada saat pengadaan. Kementerian Perdagangan bertanggungjawan terhadap pengawasan barang beredar dipasaran, khususnya produk konvensi minyak tanah ke Elpiji ( tabung, kompor, selang dan regulator ). Badan Standarisasi Nasional bertanggung jawab dalam perumusan dan penetapan SNI untuk rubber seal. Sementara Pemerintah propinsi, Kabbupaten da Kota bertanggung jawab menyosialisasikan penggunaan Elpiji yang aman didaerah masing-masing.
Sederetan pihak pemerintah yang terlibat, toh ledakan Elpiji mulus terjadi dimana-mana. Penyelesaian yang semestinya dipercepat, malah terjadi beda sikap diantara pemerintah terkait. Lantas …, kepada siapa rakyat ini berharap….sebelum korban jiwa bertambah..? . Mungkinkah rakyat harus menunggu rumusan kebijakan yang tegas ditengah ledakan yang masih terjadi dan di antara rasa takut dari ancaman ledakan berikutnya..?.

( Tulisan ini akan dibuat bersambung dalam tiga bagian, kesra, Polhukam dan Perekonomian

Ulama dan Amoralitas Daerah

2010-11-02T00:23:00.000-07:00

ULAMA DAN AMORALITAS DAERAH

SELAMA ini masih terjadi ketidak pastian program diwilayah birokrasi pemerintahan daerah. Sehingga issu amoralitas dan korupsi melalui penguasaan sisitim administrasi daerah masih sering terjadi. Aktornya pun para pejabat daerah. Mereka ini yang mendapat tugas dan memiliki legalitas mengatur administrasi serta keuangan daerah. Jadi, karena wilayah serta actor serta regulasinya dalam tubuh birokrasi pemerintah, maka peran ulama berada diluar. Ulama tidak memiliki legalitas untuk mencampuri administrasi pemerintah. Paling banter hanya bisa menyampaikan kritik, khotbah dan teguran moral. Mereka bukan eksekutor bidang hukum dan administrasi pemerintahan.

Dikatakan Ulama karena memiliki kelebihan khusus agama yang pasti dalam tindakan dan ucapannya memberi pesan-pesan moral. Namun ulama tetap juga manusia yang tidak ‘ imun dari salah dan dosa ‘. Pertanyaannya, kenapa didaerah, yang meriah dengan forum pengajian, korupsi dan perilaku amoralitas lain masih saja tumbuh subur ?. Padahal didaerah banyak ulama, ustaz, mimbar agama, bahkan ada kantor kementerian agama wilayah propinsi, kabupaten dan kota.

Sementara disisi lain diperkirakan mimbar agama ditelevisi Indonesia menduduki posisi teratas dalam hal jumlah jam siaran serta variasi acaranya, apalagi dibulan Ramadan. Semua program televise inipun tidak ada yang luput dari perhatian para ulama,pejabat pemerintah atau masyarakat. Melihat kondisi ini, muncul pertanyaan, mengapa korelasi antara mimbar agama dan perilaku amoralitas tampak kurang signifikan ?.

Fakta-fakta diatas, bukan serta merta kita mengecilkan ulama. Disini peran ulama tetap didukung. Suatu hal yang mustahal ( mustahil ) untuk memperbaiki moralitas, lantas kita berharap pada ulama atau intelektualitas, sementara yang paling berwenang dan strategis adalah aparat dan lembaga penegakan hukum. Ulama dan Intelektualitas lebih efektif jika menggerakan aksi demo. Inipun tidak memberi pengaruh karena diibaratkan ronda desa dimalam hari yang berkeliling kampung memukul kentong tapi tidak jelas arah targetnya.

Pesan moral agama dan intelektualitas tanpa didukung oleh hukum positif dan instrument pemerintah tidak akan mampu memberantas amoralitas. Begitupun lembaga keagamaan yang ada. Tugas mereka bukan menghukum amoralitas sosila dan korupsi yang banyak terjadi, tetapi menyampaikan pesan moral dan pendidikan agar memilih jalan hidup yang baik dan benar. Mereka tidak dibenarkan memberi hukuman seperti lembaga hukum formal polisi, jaksa dan komusioner terkait.

Saat ini kita bicarakan perilaku amoralitas daerah. Didaerah sering terjadi kerancauan berpikir, ketika terjadi issu amoralitas oleh pejabat, aparat atau masyarakat, yang menjadi sasaran tembak kekecewaan adalah tokoh-tokoh agama. Agama dan tokoh agamanya diharapkan jadi agen “ cuci piring “ setelah amoralitas dan asosila telah berpesta. Bisa dimaklumi, kenapa orang berharap semuanya pada agama, kerana berbagai khotbah mimbar agama selalu menekankan bahwa agama itu mengatur segala-galanya. Agama ditempatkan mesti bisa mengatur dan menyelesaikan persoalan hidup. Jika hal ini benar, kenapa di banyak daerah dan Negara sekuler tingkat amoralitas, asosila dan korupsi pejabat sangat rendah. Menjadi terbalik dinegara kita yang banyak dipenuhi organisasi agama, majelis taklim bahkan partai politik berciri keagamaan. Disini ada kesalahan persepsi, harapan, peran dan penempatan relasional antara agama, pemerintah ( Negara ) dan masyarakat.

Tidak perlu kita bicara Negara terlalu luas, Desentralisasi yang memberi kemandirian daerah melalui otonomi mungkin lebih mudah mengontrol amoralitas dan korupsi daerah. Persoalan terkikisnya nilai-nilai moralitas yang begitu cepat bergerak didaerah tidak selalu akibat globalisasi yang merubah pola pikir dan pola hidup. Namun hilangnya figure-figur keagaman yang berkualitas sebagai panutan bisa menjadi penyebab.

Rasanya memang ada yang salah dalam pendidikan agama dan dalam membangun relasi antara agama dan pemerintahan. Kini mengembalikan nilai moralitas dalam menghadapi tantangan globalisasi menjadi kebutuhan mendesak setiap daerah. Suatu solusi yang bisa diambil pemerintah, memunculkan kembali figure-figur keagamaan yang berkualitas melalui program pendidikan yang lebih baik. Pemerintah bisa melakukannya dengan kebijakan investasi, Kita berharap pada waktunya intelektualitas keagamaan yang baik ini akan gigih memberi pesan-pesan moral berimbang dengan situasi yang ada. Sehingga memfilter pola hidup dan pola pikir amoralitas terlihat ada korelasinya antara agama dan pemerintah*****

Ancaman Demokrasi Kita

2010-11-02T00:17:00.001-07:00

ANCAMAN DEMOKRASI KITA

Beberapa hari terakhir, pikiran kita masih dibayangi oleh ketidak-pastian seperti apa bangsa ini kedepan. Pemberitaan media sebagai sumber informasi tidak pernah habis mempertontonkan fakta-fakta berbagai masalah serius yang dihadapi bangsa kita bukan lagi suatu yang sulit karena hak kebebasan berpendapat sudah dijamin oleh demokratisasi. Negeri ini pun mendapat pujian internasional karena proses demokrasi begitu maju oleh mayoritas islamnya yang begitu besar.

Negara kitapun semakin mantap dijuluki terdemokrasi lantaran salah satu pilar utama demokrasi adalah adanya multipartai politik. Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat majemuk, sangat logis kalau jumlah parpolnya begitu banyak. Ruang inipun menjadi tempat yang efektif bagi mereka untuk memperjuangkan cita-cita politiknya.

Dalam perjalanan demokrasi besar inipun, ternyata menyimpan ancaman serius bagi bangsa kita. Catatan dan kritik yang sering dimunculkan adalah mereka lebih menikmati kebebasannya, tapi menyelewengkan kualitas dan substansi demokrasi. Kita bisa melihat dari proses penyaringan wakil rakyat yang benar-benar berkualitas, baik sebagai legislative maupun ekskutif bisa dibilang belum ada yang mampu untuk mamajukan bangsa dan memakmurkan rakyat.

Beberapa pengamat menilai, proses dan hasil pilkada maupun pemilu yang berlangsung selama ini tidak menghasilkan pemerintahan yang dijanjikan dan yang diharapkan rakyat. ( baca juga tulisan di blog saya “ pilkada dan harapan” ). Partai politik menjadi sumber petaka karena terus melakukan kesalahan besar dalam penyaringan anggota legislative maupun eksekutif.

Setelah kita melihat morat – marutnya sistim pemerintahan dan munculnya berbagai gangguan stabilitas yang ada, kitapun bisa melihat akan munculnya ancaman terhadap demokrasi di Negara kita. Pertama, datang dari kelompok ekstremis-radikalis Islam yang menganggap pemerintahan produk demokrasi itu thaghut atau berhala, tidak berdasarkan ajaran Alquran. Alquran dan Rasulullah tidak mengajarkan pemilu. Sistim yang ada ini meniru Barat, mereka itu kafir, sehingga pemerintah produk demokrasi harus dimusuhi karena produk pemikiran kafir, bukan berdasarkan ajaran Islam yang murni.

Kedua, kultur dan sikap feodalisme yang semakin kuat dikalangan politisi dan pejabat pemerintahan. Ajaran demokrasi yang menekankan sikap egaliter dan kompetisi berdasarkan kualitas individu dimusnahkan oleh kultur perkoncoan dan kekelurgaan. Banyak pengangkatan jabatan strategis diberbagai Departemen bahkan di BUMN, berdasarkan perkoncoan dan kekeluargaan. Ini jelas meruntuhkan nilai dan prosedur demokratisasi yang kita dengung-dengungkan. ( kemarin tetangga saya mengeluh krn didepertemen tempatnya bekerja, praktek ini kental terjadi ).

Ketiga, Peran partai politik yang tidak mampu untuk melahirkan dan menyuplai kader atau figure-figur potensial yang terbaik untuk menyukseskan agenda demokratisasi serta pemerintahan yang good governance dan good government relations. Partai politik masih terlalu arogansi, ( kompas……, pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris mengatakan ,“ politisi selalu bersikap sesat “.). Permasalahan ini, semestinya harus mendapat perhatian serius oleh tokoh-tokoh penting jajaran parpol. Tidak ada lagi yang patut kita tuntut dalam kebebasan demokrasi sekarang ini. Kadang ada komentar, Indonesia masuk dalam kelompok ultra-demokrasi. Namun, faktanya lain. Ruang kebebasan yang tersedia tidak pernah didukung oleh kinerja yang baik dan benar dari tokoh-tokoh parpol baik tingkat pusat maupun didaerah.

Tentu situasi dan kultur politik seperti ini tidak boleh berkepanjangan, masyarakat sudah terlampau capek dengan janji-janji demokrasi, dan sekarang suara itu sudah mulai bermunculan mengumpal diawan siap untuk meledak. Reformasi dan demokrasi hanya akan menjadi ungkapan peyoratif. Otonomisasi daerah mengalami distorsi dan penyimpangan dari yang dibayangkan semula.

Kondisi buruk ini harus cepat dihentikan, tokoh-toko garda umat islam terbesar didunia sebagai pendukung demokrasi harus berani bertindak dan mengkritisi penyimpangan yang mengancam demokratisasi yang berjalan. Parpol pun harus berhenti menjadi agen penjual tiket masuk legislative tampa seleksi. *****

Apa Kabar Desaku

2010-11-02T00:14:00.000-07:00

APA KABAR DESAKU ?

Ditandai oleh fenomena arus mudik ( dan balik ) mereka yang bekerja di kota – kota besar kedaerah asal pd lebaran tahun ini. Arus mudik dari Jakarta dan kota-kota besar lain Indonesia ke seluruh pelosok tanah air untuk lebaran dikampung halaman bersama sanak saudara tercatat mencapai 15,5 juta orang. Hal ini terjadi setiap tahun pada H – sebelum dan H + setelah lebaran dan telah berjalan puluhan tahun . Tingginya jumlah pemudik ini membuat pikiran saya menerawang pada pertanyaan. Ada apa dengan desaku .. ?. Penerawangan sayapun menggambarkan ada masalah yang mendasar yaitu ketimpangan pembangunan kota dan desa.

Sumber daya manusia didesa banyak yang mencari pekerjaan “ layak “ dan melakukan aktivitas ekonomi dikota besar ( urbanisasi ). Kondisi yang memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan tidak tersentuh secara baik dan ini juga berarti otonomi tidak mampu mendinamisasi pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan social ekonomi pedesaan.

Ketimpangan yang nyata

Kita tinggalkan saja sentralisme kekuasaan selama kurang lebih 32 tahun karena sudah tergantikan oleh otonomi daerah. Namun, fakta sentralisme masih mencekram begitu kuat dalam proses pembangunan nasional, yaitu ketimpangan wilayah yang terpusatnya populasi di kota. Kata Kanbur dan Venables, gejala-gejala dari penyakit ketimpangan wilayah mencakup rendahnya kualitas pendidikan pedesaan, infrastruktur yg jelek, aktivitas perbankan rendah, kebijakan pembanguan berbasis eksploitasi sumber daya alam semata serta tidak tersedianya lapangan kerja berbasis karakter social ekonomi daerah yang mencukupi.

Dalam kacamata ekonomi, gejala-gejala ketimpangan ini berdampak pada rendahnya angka pendapatan. Berbalik tajam dengan kota-kota besar aktivitas pembangunan mengalami percepatan dengan laju yang luar biasa. Ilmuan social menyepakati bahwa ketimpangan wilayah bersumber pada rendahnya kualitas kepemimpinan daerah dalam mendorong pembangunan. Saya bilang, “otonomi daeah telah melahirkan raja-raja kecil yg gigih membangun kekuasaan dinasti lokal yang mengabaikan substansi kekuasaan demokrasi”. ( baca 2 artikel saya ‘ birokrasi tidak jujur dan politik anggaran daerah’ Lombok Pos ).

Korupsi yang mencapai 60,6 % melibatkan kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota pada umumnya disebabkan kebijakan pembangunan bersifat pragmatis seperti pertambangan asal jadi dengan alasan memicu pendapatan daerah secara instan tanpa diimbangi oleh aktivitas produktif lain berbasis kreativitas ekonomi daerah. Pembangunan pertanian yang menjadi karakter dan aktivitas umum ekonomi pedesaan masih lumpuh dari kebijakan-kebijakan daerah yang kreatif. Fenomena ini dipandang sinis oleh public bahwa aktivitas pertanian dianggap bukan ‘ ladang basah ‘ bagi pemimpin daerah dan birokrasi local untuk dikorupsi, sehingga selalu ‘ terpinggirkan’.

Urbanisasi memberi gambaran disparitas pembangunan desa dan kota. Sepertinya pihak-pihak yang berkepentingan belum memiliki langkah konkret meminimalisasi permasalahan tersebut. Sementara urbanisasi terus melangkah dengan motif ekonomi. Kondisi ini hanya bisa diatasi dengan pemantapan good governance melalui reformasi birokrasi dan meningkatkan partisipasi public dalam proses politik pembangunan.

Otonomi semestinya lebih strategis mengatasi ketimpangan ini. Langkah penguatan pembangunan pertanian dan peternakan berbasis di pedesaan sudah harus dilakukan untuk penyeimbangan. Saat ini kebijakan pembangunan pertanian daerah belum ada yang serius, kecenderungannya daerah memilih eksploitasi sumber daya alam dari pada memperkuat sector produktif pertanian dan lainnya.

Desa tetap terpinggirkan, kota dan desa sering digambarkan kedalam dua aktivitas ekonomi berbeda. Kota memiliki aktivitas industry dan jasa, sedangkan desa memiliki aktivitas ekonomi pertanian dan tradisionalisme social. Tidak ada substansi yang perlu dirubah dari ciri aktivitas ini, namun dibutuhkan penanganan optimal supaya tidak terjadi ketimpangan pembanguanan. Sehingga fenomena mudik yang terjadi tidak lagi meledak seperti sekarang ini dan kita-pun tidak lagi bertanya “ apa kabar desaku “.***

Politik Sesat

2010-11-02T00:12:00.000-07:00

POLITIK SESAT

Judul ini sedikit mengkagetkan, karena kata sesat oleh banyak orang cenderung mengkaitkannya dengan aliran kepercayaan. Kata 'politik sesat' terinspirasi oleh Bang Syamsuddin Haris ( pengamat politik LIPI ) yang dalam statamentnya mengkritisi perilaku politik, kata -kata sesat ini sering dilontarkan beliau.

Akhir-akhir inipun, apa yang sering dikatakan Bang Haris bahwa 'perilaku politisi telah sesat' memang semakin nyata. Lebih-lebih kesesatan perilaku itupun terjadi ditingkat elit politik dan kekuasaan. Coba saja kita simak, kemarin dikomisi III DPR RI dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan Kapolri baru. Disana terjadi sinetron pura-pura galak, namun semuanya telah diatur untuk menyetujuai Timur Pradopo sebagai kapolri baru. KPK masih diobok-obok, kerja Kejaksaan Agung dan kehakiman masih menuai kritik tajam. Apa yang kita lihat terjadi kebohongan publik, merekayasa situasi yang melanggar hukum, demokrasi dan etika.

Dalam kehidupan berdemokrasi, sebuah negara harus bersandar pada pilar utama yaitu kebebasan, hukum dan etika jika sebuah negara ingin tertib dan beradab. Tanpa ada jaminan kebebasan berserikat dan berekspresi, demokrasi akan sia-sia tidak ada maknanya. Tanpa ada kebebasan, sesorang atau kelompok orang tidak akan bisa tulus beraktivitas karena paksaan. Dalam hal kebebasan ini, kondisi sosial politik kita sudah memperlihatkan kemajuan besar. Orang bebas mendirikan partai politik, kemudian nanti masyarakat yang akan menentukan hidup-matinya.

Ketegasan hukum. Seseorang, masyarakat atau kelompok tertentu, jika hanya bisa menikmati kebebasan dan tidak disertai penegakan hukum yang jelas dan tegas, maka kebebasan lama-lama akan menghancurkan diri sendiri. Masyarakat dan kelompok akan terjebak dalam suasana kompetisi tanpa kendali yang berujung pada konflik dan pertikaian. Karena itu, sebuah negara yang sehat beradab, kebebasan mesti dikawal dan dijaga oleh penegakan hukum.

Di Indonesia tercinta ini, aspek penegakan hukum sangat menyedihkan sehingga pilar kebebasan menjadi destruktif, menghancurkan diri dan mengerogoti demokrasi. Kecuali penegakan hukum yang tegas dan berwibawa segere diwujudkan. KPK yang terlahir dirancang mengawal demokrasi dan reformasi agar hukum tegak, korupsi bisa dikurangi secara drastis, justeru terhambat dan diobok-obok oleh Presiden, Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan yang semestinya sebagai teman utama yg menjaganya.

" Etika berpolitik kita ternyata sesat". Jika mengacu pada Pancasila adalah dasar dan idiologi negara, maka perjalanan bangsa ini sudah sampai pada tahapan etika. Di atas kebebasan dan penegakan hukum ada etika berpolitik dan demokrasi yang jauh lebih tinggi derajatnya. Merupakan refleksi dan manivestasi sila ketuhanan dan kemanusian dalam Pancasila. Kalau kebebasan dan hukum untuk memperkokoh semangat kebangsaan dan kerakyatan, etika merupakan pesan ketuhanan dan kemanusiaan. Pada tahap ini orang berdemokrasi dan berpolitik tidak saja berpegang pada kaidah hukum, tetapi juga lebih kesadaran dan kepantasan moral.

Sungguh menyedihkan jika kita melihat situasi perkembangan politk saat ini. Semua orang ingin bebas, bebas mendirikan partai, bebas berekspresi. Bahkan ada kelompok yang ingin bebas menggunakan kekuasaan yang tengah dimilikinya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Disana juga ada yang ingin bebas korupsi lalu bebas dari jeratan hukum. Dari rentetan politik sesat inipun, kelompok ekstrim-radikal dan teroris juga ikut ingin bebas menyerang negara dan menghujat Pancasila.

Kami rakyat semakin letih. Bencana alam datang silih berganti, kecelakaan tranportasi saling menyusul. Lantas bertanya, dimana negaraku ?, apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi rakyatnya ?, lagi sibuk apa porpol yang ada ?. Padahal semua yang ada itu dibentuk untuk memajukan demokrasi, melindungi rakyat demi memajukan bangsa..,****

Tahun Penuh Gejolak

2010-11-02T00:10:00.000-07:00

Tahun Penuh Gejolak.

Menjelang satu tahun usia pemerintahan SBY-Boediono, berbagai maneuver politikpun muncul saling menyusul yang menunjukan situasi politik semakin memanas. Sejumlah persoalan penting bangsa seperti, penegakan hukum, keamanan, ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat menjadi issu utama. Lembaga-lembaga survei menyimpulkan apresiasi public merosot tajam. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan dengan penilaian masyarakat pada kurun waktu yang sama atas KIB I.

Katakanlah penilaian masyarakat belum tentu semuannya benar, namun penerapan bidang politik, hukum dan keamanan dalam satu tahun terakhir yang penuh gejolak, tampaknya penilaian masyarakat itu bisa masuk akal. Beberapa penerapan dari issu utama diatas secara konkret dapat kita lihat dari penegakan hukum yang pilih kasih.

Kasus hukum yang melibatkan seorang mafia hukum kelas kakap seperti Sjahril Djohan divonis 18 bulan potong masa tahanan, menjadi sangat tidak berimbang dengan hukum yang diterima pencopet atau penipuan kelas teri yang bernilai juataan rupiah. Betapa njomplang hukuman yang diberikan kepada para koruptor dan terhadap mereka yang ingin mempertahankan hidup akibat pengangguran dan kemiskinan.

Tampaknya korupsi bukan lagi sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam dan menghancurkan Negara atau bermotif politik, melainkan kejahatan biasa yang hukumannya tidak berbeda dengan nenek yang memungut tiga buah cokelat yang jatuh dari pohon perkebunan milik pengusaha. Sementara mereka pencopet harus menerima hukuman yang amat berat dan disiksa tanpa motif politik apaupun.

Tindakan penyiksaan dan ketimpangan hukuman menyebabkan adanya simpati masyarakat, sehingga tidak sedikit terjadi keributan di kantor pengadilan dan penyerangan terhadap kantor polisi. Tindakan kekerasan dan ketimpangan hukum dinilai tidak adil dan semena-mena. Ironis, dikala kita sedang semangat membangun kebersamaan diantara anak bangsa, ternyata ada tindakan semena-mena terhadap sesama anak bangsa.

Termasuk bagaiman polisi menangani demo brutal mahasiswa dan kembalinya teroris. Kita tidak setuju dengan aksi-aksi brutal, namun pendekatannya bukan penjegahan yang dilakukan melainkan seolah Negara memelihara gejolak. Entah ini kebetulan atau rancangan scenario besar penanganan gejolak, faktanya aksi itu selalu muncul disaat issu politik lain sedang terjadi dinegeri ini.

Akhir-akhir ini kita pun dihadapkan persoalan politik. Tampaknya politisi dan petinggi Negara tidak lagi peduli dengan kondisi lapangan melainakan sibuk soal reshuffle kabinet karena hal ini terkait langsung dengan kepentingan dirinya, kelompok atau partainya. Disini sangat berbahaya jika SBY melakukan reshuffle Kabinet bukan atas dasar merit systim , melainkan atas penjatahan kursi kabinet bagi partai-partai politik pendukung. Jika ini betul terjadi, maka pendekatan politik lebih dipilih Presiden dalam penggantian kabinet. Hal inipun tidak mustahil akan menjadi moment munculnya gejolak-gejolak lain.

Sadar atau tidak sadar, para petinggi Negara memang lebih sibuk bagi-bagi kekuasaan diantara mereka sendiri , bukan ingin berkarya dan berbakti bagi bangsa seperti sumpah yang telah mereka ucapkan. Pancasila, UUD 45, dan Nasionalisme sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dibangun begitu kokoh oleh pendiri bangsa, ternyata luluh lanta oleh perilaku politik dan petinggi Negara. ****

Negeri Penuh Bencana

2010-11-02T00:07:00.000-07:00

NEGERI PENUH BENCANA

Kebanggaan kita yang telah bertahun-tahun berada dalam lintasan garis katulistiwa yang memberi banyak keunggulan misalnya, sistim iklim, keindahan laut dan darat, kesuburan tanah dllnya tidak lagi menggembirakan. Sekarang mau-tidak mau..., kita harus mengakuinya bahwa keunggulan tadi telah berbalik menjadi petaka yang selalu membawa korban jiwa dan harta benda. Ancaman kekuatan alam nan indah dan subur inipun tidak mudah untuk dilawan...., kecuali meminimalisasi dampak buruknya bagi semua hal yang terkait kehidupan. Bencana Alam yang terjadi di negeri ini bisa dibilang ada diambang rutinitas. Lihat saja musim tidak lagi menentu, tanah-tanah sering lonsonr dimana-mana, banjir juga sudah meluas keperkampungan hunian rakyat semua wilayah indonesia. Kalkulasi rehabilitasi dan renovasi kerusakan akibat bencana alam terlampau tinggi dari nilai ekspansi yang pernah dilakukan. Akibatnya, anggaran yang ada bukan lagi mengarah pada perubahan dan kemajuan melainkan terkuras oleh rehabilitasi bencana ( belum lagi terjadi kebocoran oleh pihak2 yang tdk bermoralitas memanfaatkan situasi untuk korupsi ).

Hitungan anggaran rehabilitasi tidak sebanding jika diblanjakan untuk pengadaan teknologi antisipasi dan pengawasan dini akan munculnya bencana alam. Dinegara maju seperti Jepang dan Belanda jauh-jauh hari telah membangun insfrastruktur tahan gempa. Artinya sudah ada teknologi ini yang bisa diterapkan di wilayah Indonesia. Dan disisi lainya, para pejabat pemerintah jangan lagi berpikir hanya mau membangun insfrakstruktur dalam kerangka bisa dimanipulasi dan dikorupsi. Fakta-fakta ancaman keselamatan hidup rakyat dari sejumlah bencana cukup banyak untuk dijadikan rujukan kemanusian. Para pejabat pemerintah baik pusat atau daerah semestinya juga tidak ikut menambah bencana dgn perilaku amoralitas sehingga memperpanjang bencana bangsa dan rakyatnya.

Dalam ancaman bencana alam ini, yang paling besar membawa korban jiwa dan harta benda adalah gempa bumi dan stunami. dibawah ini catatan gempa dan stunami yang terjadi di negeri kita:

Catatan stunami di indonesia.

1. 27 Agustus 1883. Letusan Krakatau memicu stunami setinggi 35 meter yang menghantam sejumlah pantai di sepanjang pulau jawa dan Sumatera. Bencana ini menewaskan 36.000 orang.

2. 30 September 1899. Gempa berkekuatan 7,8 SR di laut Banda Ambon memicu stunami setinggi 60 meter. Stunami ini menyapu wilayah pesisir dan menelan korban 3.600 orang.

3. 1 desember 1927. Gempa stunami setinggi 15 meter menghantam Donggala Suteng . Bencana ini mengakibatkan belasan orang tewas dan puluhan terluka.

4. 20 Mei 1938. gempa dgn kekuatan 7,6 SR kembali menghantan wilayah Sulteng. Stunami ini menewaskan puluhan orang dan menghancurkan ribuan rumah.

5. 24 Januari 1965. Stunami setinggi 4 meter menerjang kepulauan Seram Maluku dan menewaskan 70 orang.

6. 11 April 1967. Gempa 6 SR dan mengakibatkan stunami di Tonggolobibi Sulawesi tengah, sembilan orang tewas.

7. 14 Agustus 1968. Stunami setinggi 10 meter dipicu gempa berkekuatan 6,5 SR di Tambu kab. Donggala Sylawesi tengah menewaskan 200 orang.

8. 19 Agustus 1977. Gelombang stunami setinggi 15 meter menerjang pesisir sumba NTT dan menewaskan 316 orang.

9. 25 Desember 1982. Stunami terjadi di Larantuka NTT, menewaskan 13 orang.

10. 12 Desember 1992. Stunami setinggi 26 meter menerjang Flores, mengakibatkan 2.100 orang tewas.

11. 2 Juni 1994. Stunami setinggi 14 meter menghantam Banyuwasi dan menelan korban tewas 208 orang.

12. 1 januari 1996. Gempa 5,3 SR di Tinabung Sulbar mengakibatkan stunami yang menewaskan 58 orang dan 13 orang lainnya hilang.

13. 17 Febuari 1996 terjadi gempa 8,1 SR dan mengakibatkan stunami di Biak Papua menelan korban jiwa 160 orang dan hilang 51 orang.

14. 26 Desember 2004 menjadi hari bersejarah kematian masal bagi dunia. Gempa tektonik 8,5 SR berpusat di samudera india memicu stunami yang menyapu wilayah lepas pantai di Aceh dan Sumut. Korban tewas mencapai 173.981 jiwa.

15. 17 Juli 2006. Gembali 6,8 SR dgn kedalaman 33 km mengakibatkan stunami di pengandaran Jabar. Konban jiwa lebih dari 500 orang.

16. 25 Oktober 2010. Gempa 7,2 SR kembali menghantam Kepulauan Mentawai dan mengakibatkan stunami yg menewaskan 31 jiwa dan ratusan orang hilang.

Bencana gempa dan stunami di pastikan akan terus terjadi, dan kitapun harus tetap waspada..., disisi lain pemerintah semestinya sudah memiliki perangkat yang jauh lebih canggih dalam segala hal yang terkait penyelamatan lingkungan dan rakyatnya dari standar yg sudah ada. Sebab, ancaman stumani akan terus berdatangan karena wilayah kita sudah masuk kategori " RAWAN BENCANA ".

Pilkada dan Harapan

2010-04-16T01:41:00.001-07:00

Menyambut hadirnya Pemilukada beberapa Kabupaten dan Kota, kita berharap terjadi perkembangan positif menuju perbaikan bagi seluruh masyarakat. Munculnya kandidat pemimpin yang bertarung di pilkada Mei dan Juli nanti menjadi kabar gembira, karena masyarakat berharap siapapun terpilih dituntut memberi banyak perbaikan.
Sebagai harapan masa depan, Pilkada dianggap penting oleh masyarakat. Karena itu, sikap dan tindakan kandidat pemimpin menjadi kriteria dalam penilaian. Apakah dia pantas kita pilih sebagai pimpinan masyarakat, yang sebelumnya banyak masyarakat dikhianati dan tertipu oleh lips service kampanye. Dinamika politik jelang pilkada juga sering melanggar etika politik, mencabut respek social, dan menanggalkan prinsip humanisme. Kondisi yang dipenuhi ambisi kepentingan parsial dan sempit dari pada menemukan pemecahan masalah.
Distorsi ini semakin kental dan mengeras ketika para kandidat memobilisasi isu-isu yang saling menjatuhkan sehingga adegan didepan masyarakat adalah eskalasi politik degil yang memperlihatkan gaya konflik ngotot, keras kepala, menghakimi ( judgement ) dan politik uang. Sebuah sikap yang belum tersentuh kearifan politik yang tidak memberi pelajaran politik masyarakat. Hak Politik dan demokrasi rakyat local diarahkan pada pendekatan konsertrasi uang.
Hingga saat ini kita belum melihat dari kandidat menawarkan suatu konstruksi pemikiran arah perubahan dari issu penting pembangunan seperti, investasi, infrastruktus dan energy. Kemampuan mendesign program pembangunan daerah melalui langkah inovatif dari semua bentuk perubahan belum dimilki kandidat. Sehingga apa yang kita lihat dari sikap kandidat dan tim sukses dalam kampanye menjadi sering kontradiktif dengan apa yang diharapkan masyarakat.
Sistim politik dan demokrasi kita saat ini ( dalam makna demokrasi keindonesiaan ) juga masih pada tahap mementingkan popularitas dari pada kemampuan. Demokrasi berarti suara terbanyak, sehingga siapa saja yang punya suara paling banyak, dialah yang menang, bahkan dialah yang paling benar. Disini partisipasi masyarakat sesungguhnya menjadi hambar, karena partisipasi itu sendiri dirangsang dengan uang. Kita ingin rubah fenomena bahwa partisipasi pilkada ini kali , kandidat dituntut harus bisa melepas diri dari uang untuk memobilisasi massa.
Banyaknya partai politik dadakan yang muncul dan berusaha mengikutsertakan kandidat pada pilkada terlihat asal-asalan. Asal popular, asal banyak dana, asal banyak pengikut, dan asal sebagainya. Maka orang-orang yang benar-benar mampu tidak dilirik sama sekali. Mungkin kita perlu jujur mengatakan bahwa kualitas dan integritas kandidat yang ada masih jauh dari harapan. Ini menjadi kesalahan besar partai politik yang selalu berulang dalam menyaring pimpinan politik untuk pilkada. Padahal sistim selektif dan kelayakan kandidat oleh partai politik merupakan tanggungjawab terhadap masyarakat bahkan masa depan suatu daerah.
Sulit dibayangkan, jika sekarang ini setiap kandidat yang maju bertarung dipilkada cenderung termotifasi kebutuhan kekuasaan semata. Belum ada kearifan baik oleh partai politik maupun kansidat mau melihat jauh kedepan terhadap kebutuhan dan nasib masyarakat. Maka nilai-nilai kearifan antara politisi local mau ( intropeksi diri ) mengukur kemampuan untuk mengalah dan memberi kesempatan pada yang betul-betul mampu membawa perbaikan demi kepentingan bersama sulit diharapkan. Artinya, ada kesalahan perilaku politik local untuk memajukan daerah dan masyarakat.
Memghadapi perubahan besar sekarang, kandidat tidak cukup dan sangat berbahaya jika hanya mengandalkan kemapanan banyaknya masa pendukung dan banyak dana untuk menjadi pemimpin. Tetapi kandidat harus masuk dalam argumentative pada substansi kebutuhan mendasar perubahan yang bergerak searah perkembangan tekhonogi. Isu actual seprti, Pendidikan, kesehatan, SDM dan UKM berbasis tekhnologi untuk perkembangan ekonomi masyarakat, semestinya digarap dalam strategi kampanye untuk direalisasikan.
Dalam kondisi seperti ini, pada akhirnya masyarakat dihadapkan pada situasi penilaian yang sulit untuk memilih. Sejarah Pilkada memberi bukti dimana masyarakat begitu arif menerima calon pemimpin yang disodorkan partai politik, tanpa harus bertanya sebelum datang memberi hak pilih. Padahal masyarakat butuh kualitas pemimpin yang memiliki strategi yang sanggup menjawab kebutuhan perubahan. Para pemimpin daerah terpilih tidak cukup berharap pada oriantasi pelatihan oleh Mendagri untuk memimpin pemerintahan daerah.
Penilaian kualitas dan integritas kandidat melalui sejumlah program kebutuhan perubahan adalah harapan masyarakat. Maka tawaran program ini menjadi janji atau kontrak secara tidak langsung dari kandidat yang akan ditagih masyarakat. Karena itulah, masyarakat berharap ada kecerdasan dari kandidat pemimpin untuk dinilai pantas atau tidak untuk dipilih.****

Susno memilih perang dengan Mabes Polri

2010-04-15T00:36:00.000-07:00

Susno Pilih Perang Dengan Mabes Polri
Drama penangkapan dan dibawa paksa oleh provost dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Komisaris Jenderal Susno Duadji merasa marah dan terhina. Diareal dekat toilet bandara lokasi penangkapan, Pak Susno sempat debat dengan beberapa personil provost selama 45 Menit , kemudian digiring paksa ke Mabes Polri.
Merasa ditangkap secara paksa, Pak Susno mengatakan “ saya diperlakukan seperti kambing”, merupakan bentuk kekecewaan luar bisa yang membuat Pak Susno akan melawan dan mengajak Mabes Polri berperang.
Tanda-tanda perlawanan pak Susno terhadap internal Istitusinya dapat kita lihat ketika beliau menolak minuman yang diserahkan anggota penyidik saat diperiksa malam tadi ( 12/4 ). Sepertinya Pak Susuno menganggap haram dan nalurinya tidak lagi mempercayai situasi lingkungan Mabes Polri yang ada sekarang ini.
Penangkapan ini menjadi puncak perlawanan terbuka oleh Pak Susno terhadap Mabes Polri. Sebelumnya Pak Susno telah diperiksa dan dituduh mencederai kehormatan institusi lantaran terlalu banyak bernyanyi membuka aib jajaran internal sendiri oleh Mabes Polri. Tuduhan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri juga pernah ditetapkan kepada Pak Susno ketika menjadi saksi kasus Antasari Azhar i di PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, namun tidak ada tindak lanjut karena alasan ketentuan hukum yang belum jelas atau ada pertimbangan lain.
Belakangan Komjen Susno Duadji semakin kencang bernyanyi, beberapa nama jenderal Mabes Polri disebut terlibat indikasi mafia hukum berkongkolingkong bersama Gayus dan melibatkan sejumlah pejabat Pajak, Kejaksaan Agung dan kehakiman. Menguaknya sejumlah praktek mafia hukum dijajaran Mabes dari mulut Mister Susno ini semakin memanaskan kuping dan muka para jenderal Mabes Polri.
Mabes Polri menyadari sikap Susno sebagai pembangkangan yang keluar dari garis tradisi menjaga kehormatan jajaran dan institusi. Upaya Mabes Polri menghentikan Susno tidak banyak bernyanyi lagi seperti, pelanggaran kode etik dan disiplin tidak ditindaklanjuti dengan sanksi, atau Mabes Polri mengklarifikasi bahwa Pak Susno tidak terindikasi terlibat korupsi dari tuduhan ikut menerima aliran dana korupsi oleh Kapolri. Hal ini sebenarnya warning dari Mabes Polri supaya Mister Susno kembali balik bersahabat dengan jajaran institusinya.
Entah kenapa, Mister Susno berpikiran beda. Dalam perjalananya, Mister Susno memilih cara sendiri dengan kembali bernyanyi Metal yang lebih kencang yaitu, membuka aib yang lebih besar kepada pihak lain yang lebih dipercaya dari luar institusinya. Disini tidak tanggung-tanggung, dihadapan komisi III dan Komisi IX DPR RI Susno kembali menyebut nama Jenderal Mabes polri yang selevel pangkat dirinya diduga terlibat mafia Arwana Pekan baru.
Nyanyian irama metal inilah yang membuat Mabes Polri semakin panik. Bagi Mabes Polri, sikap Komisaris jenderal Susno Duadji disadari sangat berbahaya dan mengancam baik bagi individu jajaran maupun secara institusi. Maka penangkapan terhadap Pak Susno di Bandara kemarin ( 12/4 ) sudah dirancang dalam koordinasi dan perencanaan.
Seperti biasa, Mabes Polri memiliki dasar hukum yang baku untuk menjerat personil internal pembangkang. PP No 2 tentang disiplin anggota Polri salah satu dasar hukum yang diterapkan , Dan dasar hukum inipun yang diterapkan pada Pak Susno Duadji sehingga harus ditangkap.
Kemarin tanggal ( 12/4 ) malam setelah Pak Susno ditanggkap, saya rilis kesemua email dan mengatakan penangkapan Pak Susno bersifat ‘ terpaksa ‘ karena memiliki 2 motif penting; 1. Mabes Polri panik dan ingin membungkam Susno supaya tidak banyak bernyanyi liar diluar. 2. Mabes gerah dan takut Pak Susno dimanfaatkan pihak lain.
Melihat apa yang dilakukan Pak Susno belakangan ini, jelas posisi jajaran Jenderal Mabes Polri terancam. Institusi Polri bersifat karir berjenjang yang menikmati sejumlah posisi jabatan. Karena itu indikasi pernah melakukan penyimpangan jabatan yang biasanya saling diketahui dan ditutup untuk masyarakat luar, ada kekuatiran akan dibongkar oleh Mister Susno.
Mungkin disinilah persoalan penting yang ditakuti Mabes Polri terhadap Komjen Susno Duadji. Apalagi Pak Susno pernah menjabat wakil ketua PPATK yang mewakili kepolisian. Pak Susno tentu memiliki sejumlah data indikasi keterlibatan jajarannya dalam sejumlah kasus korupsi dan mafia hukum.
Sekarang kita lihat, apakah penangkapan kemarin berbuah kompromi supaya Susno kembali lunak untuk melihat kepentingan institusi lebih luas dengan menutup masa lalu dan berkomitmen memperbaiki didepan. Atau Komjen Susno tetap berkesimpulan ingin nyanyi terus secara liar bersama pihak lain.
Kiranya melihat sikap Susno Duadji setelah kembali dari pemeriksaan malam tadi, terkesan Pak Susno memilih tetap bernyanyi atau ingin memilih perang untuk membuka semua aib yang ada dan pernah terjadi di Mabes Polri. Jika ini betul terjadi, maka kiamatlah Mabes Polri.***

rencana propinsi sumbawa

2010-04-14T18:56:00.000-07:00

Rencana Propinsi Sumbawa

Salam Sejahtera untuk kita semua...!
Terimakasih kepada semua pihak atas antusiasnya berbicara ' rencana propinsi sumbawa '. Tapi saya lebih suka menggunakan kata ‘revolusi ‘
Sekedar informasi
Dalam 10 Tahun terakhir, ada 205 daerah hasil pemekaran. Rinciannya, 7 propinsi, 164 kabupaten dan 34 Kota. Sementara ada 20 pengajuan baru yang sudah masuk ke komisi II DPR RI belum ditindak lanjuti karena adanya moratorium Presiden. Sehingga, semua gagasan dan opini pemekaran daerah ditunda untuk menunggu keputusan lebih lanjut dari hasil evaluasi oleh pemerintah.
Beberapa waktu lalu disejumlah tempat Presiden telah mengatakan ‘ menghentikan sementara pemekaran daerah’ dan akan mengevaluasi kembali sejumlah daerah pemekaran yang sudah ada. Moratorium Presiden ini telah disampaikan ke komisi II DPR RI dengan Dua surat berisi bahwa, usulan mengenai pemekaran daerah yang sudah masuk bisa untuk dikaji dan dipertimbangkan, apakah bisa diteruskan atau tidak masih belum jelas.
Sementara, saat ini Kementerian Dalam Negeri masih melakukan evaluasi 205 daerah hasil pemekaran serta menyusun grand design yang berisi berapa jumlah ideal Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk 15 Tahun kedepan. Sedangkan hasil evaluasi dan penyusunan grand design akan rampung pada Juli ini, kemudian diajukan ke komisi II DPR RI untuk dibahas.
Apakah pengajuan pembentukan propinsi Sumbawa sudah masuk ke komisi II DPR RI sebelum atau sesudah adanya moratorium Presiden sudah ada yang bekerja, kita tunggu saja . Pemekaran harus jalan terus dari sisa kesempatan yang ada. Karena itu, sekaranglah waktunya bagi elemen local cepat bergerak dengan masyarakat untuk mendukung langkah tokoh yang lain, sehingga pemekaran itu diwujudkan.
Persoalan
Secara umum, pembentukan propinsi Sumbawa 100% memenuhi syarat, baik hukum, geologis, administratif, SDM dan ekonomi maupun social cultural dan structural.
Namun menjadi sulit ketika masuk dalam ranah politik. Hal ini menjadi benteng yang sulit ditembus.
Selama ini, lobi politik baik propinsi maupun pusat selalu gagal karena posisi politik tidak berimbang.

Memang betul, sudah ada sejumlah langkah di ambil, tetapi baru sebatas pembahasan dan tuntutan.
Belum ada keseriusan dalam komitmen untuk mengambil langkah strategis lain dengan duduk bersama dan lapang ada.
Pada era kepemimpinan Lalu Sarinata, desakan pembentukan propinsi Sumbawa memang sudah diajukan. Data evaluasi kelayakan, surat dukungan Kepala Daerah pulau Sumbawa dan rekomendasi DPRD propinsi periode 2004-2009 telah diterima Gubernur saat itu, tapi tidak direkomrndasikan lebih lanjut.
Apesnya, data tersebut diterima hanya sebagai respon menenangkan situasi saja, tidak ditindak lanjuti secara obyektif . Sarinata lebih menyetujui hasil evaluasi tim Pemda propinsi yang dibentuk dengan hasil rekayasa . Sementara, hasil evalusi kelayakan dari tim pemekaran dianggap tidak valid, alias ditolak.
Secara politik, kita sadar bahwa penolakan itu disebabkan oleh “ belum siapnya politisi pulau Lombok untuk melepas pulau Sumbawa”. Pendekatan yang cukup rasional adalah kebutuhan. Secara politik, politisi pulau Lombok berasumsi bahwa mereka memiliki jumlah penduduk lebih banyak. Maka tinjauan atas kebutuhan besar masyarakat Lombok termasuk keterwakilan politik mereka lebih banyak dianggap wajar. Hal ini juga berdampak pada ketidakseimbangan secara struktural birokrasi propinsi.
Lebih jauh lagi, dimana hampir semua kebutuhan pulau Lombok bersumber dari pulau Sumbawa. Pendekatan luas pulau, jumlah penduduk dan pendapatan daerah adalah kondisi paling mendasar yang dikuatirkan politisi pulau Lombok kedepan. Karena itulah, politisi pulau Lombok menganggap tabu pembentukan propinsi Sumbawa dan harus dipolitisir dengan cara apa saja untuk menghalanginya. ( lihat data wilayah, pendapatan penduduk NTB, ), ini adalah tantangan .
Presoalan lain yang muncul adalah, wacana pembentukan propinsi Sumbawa dijadikan obyek politik. Dalam Dua kali pemilihan Gubernur, cukup kental terjadi konspirasi politik untuk kekuasaan. Dimana politisi Lombok mengunci nilai kapabilitas dan profesionalitas tokoh pulau Sumbawa untuk memimpin NTB. Artinya, mereka sengaja tidak menghendaki NTB dipimpin oleh putra-putra pulau Sumbawa.
Sehingga , disisi kebijakan pulau Sumbawa sangat dirugikan. Sector pertambangan yang potensial dikuras melalui kebijakan yang tidak seimbang. Eksploitasi pertambangan besar hanya diijinkan di pulau Sumbawa, pulau Lombok ditutup kecuali pengembangan pariwisata. Tetapi keseimbangan pembagian hasil otomatis banyak berlari kepulau Lombok yang banyak penduduknya. Artinya, selama ini setiap 1 orang pulau Sumbawa berkewajiban untuk dan telah memberi nafkah 2 orang pulau Lombok.
Hampir dipastikan, penerimaan dari APBN dan PAD lebih banyak dibelanjakan pada pembangunan sarana dan prasarana di pulau Lombok. Semua ketidakadilan jatah pembangunan ini merupakan bagian dari strategi mempercepat pembangunan pulau Lombok dari sumber pendanaan pulau Sumbawa.
Tidak mungkin hak masyarakat pulau Sumbawa dari berbagai keunggulannya harus diserahkan kemasyarakat pulau Lombok oleh karena kebijakan dan banyaknya jumlah penduduk. Rasio pemikiran akan kebutuhan masa depan generasi pulau Sumbawa harus diselamatkan oleh pemekaran. Jangan sampai potensi sumber alam kita habis terkuras, lantas pemekaran disetujui. Indikasi ini harus diwaspadai.
Dari persoalan pendek ini, pembentukan propinsi Sumbawa menjadi sangat mendesak. Semua potensi yang dimiliki harus bergerak cepat. Tokoh dan elemen masyarakat kembali duduk bersama untuk mengambil sejumlah langkah positif dalam satu koordinasi.
Ruang Sudah Terbuka
Sekarang ini ruang itu kembali terbuka . Dalam politik, kita memiliki kesempatan lobi cukup potensial. Posisi politik kita di DPR RI lumayan bagus dengan adanya 4 wakil dan 1 wakil di DPD . Fachri Hamzah, Abdurahman, Lutfi, Rudi di DPR RI dan Prof. Farouk Muhammad di DPD serta ditambah Pak Harun Arasyid yang mewakili Jakarta utara bisa menjadi motor politik di DPR dan DPD.
Sedangkan tokoh seperti, pak Din Syamsudin, Hamdan Zulfa, Hatta Sumbawa , Prof. Ahmad Tipraya dan sejumlah tokoh lain sudah bekerja perlu dukungan lokal. Kita juga berharap kepada pihak lain yang ada disejumlah partai politik dan pemerintahan Pusat bisa menjadi penggerak yang efektif untuk mempengaruhi pihak-pihak terkait lainnya.
Sementara sejumlah tokoh potensi lain pulau Sumbawa ( Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Dompu, Kota Bima dan Kab Bima ) perlu menggunakan kekuatan ketohannya bersama sama elemen masyarakat masing-masing membangun gerakan social pembetukan propinsi Sumbawa.
Memang upaya ini akan ada sedikit ganjalan dari DPRD propinsi, ganjalan itu akan muncul karena anggotanya didominasi oleh mayoritas dari pulau Lombok. Pembagian komposisi keterwakilan berdasar pada jumlah penduduk tiap daerah menjadi alasan kekuatan politik pulau Lombok. Disni dibutuhkan kemampuan lobi ekstra intensif secara permanen oleh rekan kita yang juga duduk di DPRD Propinsi atau ada tekanan dari partai politik pusat.
Untuk mempercepat pembentukan propinsi, disamping langkah politik oleh pihak-pihak diatas, gerakan social oleh masing-masing tempat sangat diperlukan. Gerakan social masyarakat memiliki gaung yang luas. Maka, Inisiatif perlu dibangun oleh kelompok kecil dari Desa, Kecamatan, Kabupaten / Kota menuju sentral pergerakan ( panitia pusat ).
Langkah penting kelompok local seperti, pejelasan pembentukan propinsi Sumbawa, menarik sumbangan dari masyarakat misalnya ( Rp. 1000,-/ KK / Minggu), membuat jurnal sumbangan masyarakat untuk dipublikasikan, membangun opini masyarakat melalui media local dan Nasional. Pembentukan jaringan kerja seperti ini akan sangat berpengaruh besar secara local maupun Nasional.
Akhirnya, uraian sederhana ini, menjadi pertanyaan pendek kita semua.
Bagaimana dan dimana harus memulai
Siapa dan kapan akan dimulai, dll.
Kiranya, minimal kelompok Sumbawa, Dompu dan Bima secara local harus berkumpul untuk membahasnya. Bimacentergroups dan Sumbawanews saya pikir bisa menjadi media awal untuk menyatukan semangat ini. Saya tunggu komentar lebih lanjut dari teman lainnya. Trimks.
( tulisan ini hanya bicara sebatas spirit dan langkah sederhana pemekaran, dan tidak menyentuh cultural serta structural kerena hal itu menjadi bagian tersendiri yang tidak perlu dibahas saat ini ).

kritik kepada bupati kab bima ferry zulkarnain. st

2010-03-18T22:29:00.000-07:00

Kritik Kepada Bupati Kab Bima Ferry Zulkarnaen ST.
Seperti biasa , email saya buka untuk melihat informasi apa saja . Biasanya email saya banyak dikirimi berita berbagai masalah social politik, hukum , ekonomi, lingkungan dll dari banyak teman diberbagai Daerah. Ini kali berbeda, Empat informasi serentak datang dari teman-teman weki kai ndai Dou Mbojo. Semua tulisan masuk bersifat keluhan pada kondisi daerah yang serba amburadul selama kepemimpinan Dae Ferry.
Sangat naïf, jika saya Dou Mbojo tinggal di Jakrta tidak merespon keluh kesah teman – teman , apalagi keluhan itu dikuatkan dengan sejumlah uraian sebagai bentuk kritik yang cukup rasional. Informasi itu semakin menambah catatan buruknya kerja Pemda kita dimata saya. Sebelumnya informasi tentang Dae Ferry tidak mampu memimpin kab Bima sudah sering saya terima.
Kondisi yang membuat saya menerawang. Penerawangan membayangkan Dana Mbojo yang tadinya gunung hijau penuh pohon, air mengalir jernih, persawahan tumbuh subur dan masyarakatnya berabab religious . Kini terbalik bagaikan ethopia, gunung gersang, mata air hilang, sawah banyak mengering dan nilai religiuspun banyak terkikis belum juga ada langkah perbaikan.
Sementara persoalan lain seperti pelayanan public, Pembangunan infrastruktur, pengangguran , pendidikan dan lain – lain masih jauh dari harapan. Belum lagi masalah anggaran, social politik, hukum dan ekonomi. Kiranya Pemda Kab Bima yang dipimpin Dae Ferry memiliki masalah yang tidak tersentuh secara benar. Disinilah penyebab munculnya kesenjangan besar, sehingga lahir kritik luas masyarakat rasional Kab Bima.
Penerawangan saya , dimana jaman sudah berubah banyak. Transportasi udara, darat dan laut sangat lancar memperpendek jarak tempuh , Technologi informasi sudah ada disetiap rumah yang menjamin transparansi serta pola pikir dan gaya hidup masyarakat mulai maju karena belajar dari televisi. Lantas apa yang membuat daerah penuh potensi ini masih ngadad ibarat mesin tua. Padahal, berbagai daerah lain karena berani dan inovatif sudah banyak yang maju secara permanen dan nyata.
Penerawangan saya mulai mengerucut, singkatnya mengarah pada karateristik Dae Ferry sebagai komando. Masih mengiang dikepala, diawal pemerintahan Dae Ferry beberpa Tahun lalu disebuah bulletin NTB saya menulis “ kita semua salah memilih Ferry “. Anekdot dari kecerobohan atau kita memang tertipu oleh kampanye Dae Ferry yang menonjolkan wibawa kerajaan dan kepolosan sehingga terpilih.
Karateristik Kepemimpinan Dae Ferry
Secara Domestik, Dae Ferry berada dalam “ kegiatan benang kusut bisnis dan politik kental “. Masih lekat dimata kita, diawal kekuasaanya Dae Ferry sudah memulai bisnis dengan lihai mengambil alih pengelolaan sarang wallet. Meskipun tender dilakukan, tapi atas jabatannya Dae Ferry melibatkan actor lain dengan slogan andalan “ bermain Cantik “, mengelabui H. Najib.

. “Konsesi bisnis melalui tender “ seperti diatas diprediksi terjadi di semua proyek daerah yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Sejumlah besar proyek Pemda dikuasai orang-orang dekat yang nota bene adalah darah biru atau figur lain yang dipasang. Dae Ferry berada dalam posisi sutradara yang berkuasa penuh mengatur semua peran dan jatah proyek kepada para actor.
Dalam politik, Dae ferry cenderung berpolitik untuk memiliki kekuasaan yang lama. Faktor pemicu motif ini karena Dae ferry ‘bukanlah politisi ‘yang menguasai ragam pengetahuan, pemimpin akuntable dan pebisnis atau punya sumber pendapatan lain. Sementara, sebagai keturunan ‘”raja “ memaksa Dae Ferry untuk eksis dalam “tahta raja” dengan hidup mapan. Karena itu, Dae ferry perlu punya banyak uang dan berusaha mempersempit ruang lawan politik potensialnya dari perpolitikan daerah.
Upaya memperlemah lawan politik pernah dilakukan terhadap H. Zainul Arifin mantan Bupati Kab Bima. Dae Ferry pernah mencari kesalahan H. Zainul sebagai rival politik yang ditakuti, dengan membuka data pembelanjaan Pemda non APBN. Namun ini gagal karena tidak terbukti ada penyelewengan atau pelanggaran yang bisa dihukumkan.
Dari gambaran ini, cukup jelas bahwa Dae Ferry diselimuti ambisi yang kuat untuk mengumpulkan banyak finance dan ambisi melanjutkan kekuasaan. Dalam kepemimpinan politik, hal seperti ini bisa dibilang boleh boleh saja, tapi akan menjadi salah ketika langkah yang diambil tidak sesuai tempatnya.
Gaya Politik
Di alam “Demokrasi bebas “ terbuka banyak bagi entitas politik untuk “bergaya” sedemikian rupa. Kemana arah politik yang kita inginkan ada banyak pilihan. Referensi politik atau kepemimpinan politik Nasional dapat diambil seperti, gaya Soekarno , Soeharto sampai dengan SBY. Lebih jauh lagi , Gajah Mada, Sultan Agung atau bahkan Ken Arok.
Belum lagi referansi mitologis simbolis kepemimpinan ( politik ) kisah kisah wayang atau kisah – kisah legenda rakyat yang mengemuka diberbagai daerah misalnya , ‘ruma hawo Ninu ‘ ( Sang Bima ) penyatu para Ncuhi, di Dana Mbojo. Dan sangat penting – referensi kita tentang tokoh tokoh pemimpin agama. Idola kepemimpinan umat islam Nabi Muhammad SAW yang terbaik untuk dicontohi.
Gaya mana yang Dae Ferry ikuti, selama Lima Tahun berjalan , kepemimpinan yang diterapkan cenderung mengarah gaya kepemimpinan ( politik )antara Ken Arok dan Soeharto. Gaya tidak banyak bicara tapi penuh dendam, siapa saja yang tidak setia atau loyal pasti lengser dari posisi. Intervensi dan dokrin terhadap bawahan sampai tingkat Desa menjadi rutinitas kerja Dae ferry. Gaya lain adalah berusaha melemahkan kekuatan “lawan politik” dengan cara mencari – cari kesalahan.
Penerapan Gaya kepemimpinan otoriter seperti ini diakui banyak pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Rasa tidak nyaman dan tertekan secara tidak langsung membuat pejabat teras kehilangan inovatif . Inilah kenyataan yang terjadi di Kab Bima. Hasil pantauan selama ini, saya menemukan banyak staf pemda yang memiliki talenta kreatifitas tinggi. Mereka tidak menjadi aset yang baik karena memang tidak memiliki kesempatan yang luas. Hambatan terhadap proses inovasi ini tersumbat oleh gaya politik puncak pimpinan.
Sehingga tidak sedikit kebijakan sejumlah pembangunan daerah salah penempatan. Selama ini konsep pembangunan masih focus pada basic education. Sejumlah persoalan seperti pendidikan, pemerataan pendidikan, gedung sekolah, kualitas guru dan perpuatakaan sampai sekarang masih menjadi persoalan. Hal ini juga dialami oleh komuditi unggulan kita yang berlimpah seperti bawang merah dan jambu mente yang tidak tersentuh oleh kreatifitas pengembangan, belum lagi kita bicara material sumber bumi.
Dalam roda otonomi, pertimbangan daya saing dan produktivitas perlu ditopang oleh kualitas sumber daya manusia (SDM ). Karena itu, industry pendidikan atau pelatihan harus dikembangkan secara relevan dengan kebutuhan industry dan pasar tenaga kerja. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang mendorong pertumbuhan daerah.
Begitupun dengan pembanguan Infrastuktur dan pengelolaan keuangan daerah harus berimbang antara pos penerimaan dan pos pembelanjaan. Termasuk laporan dana PAD dari mana sumber penerimaan dan kemana saja dibelanjakan harus ada laporan berkala secara transparan.
Gaya kepemimpinan yang kaku, terlalu hati-hati dan bertahan dengan konsep kerja masa lalu ternyata masih berlaku dalam kepemimpinan Dae Ferry. Inovatif dan kreatifitas sebagai pendorong perubahan sama sekali tidak bergerak. Dae Ferry dan pegawai Pemda lebih sibuk dengan tatanan administrative, sibuk berkunjung dari desa ke desa yang semuanya bersifat normative tanpa terobosan berarti. Sementara kita dikejar kebutuhan besar perubahan oleh pemimpin yang punya daya kerja besar.
Transparansi dan aspiratif sudah harus dibuka untuk memberi ruang masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan public strategis. Sebab, pengelolaan atas kebutuhan daerah menuju perubahan “ bukanlah kewenangan dan otoritas” Bupati dan jajaran pemda semata. Tetapi peran serta masyarakat menjadi penting sebagai tonggak pembangunan daerah. Karena itu, Dae Ferry perlu pahami substansi filosofi daerah bahwa maju – mundurnya suatu daerah akan tetap menjadi tanggungjawab bersama masyarakat itu sendiri.
Tugas atau amanat yang diberikan masyarakat Lima Tahun lalu terhadap Dae Ferry sehingga terpilih adalah kepercayaan yang semestinya dijawab oleh langkah pembangunan dan perubahan bersama elemen masyarakat, yang menjamin terwujudnya kesejahteraan atau menyentuh hak-hak kewarganegaraan yang lebih baik. Sangat salah jika Dae Ferry hanya bekerja dalam pemikiran sempit tanpa ada karya perbaikan yang signifikan.
Sekarang masyarakat sudah pintar menilai mana yang benar dan salah, yang nyata dan fiktif , rekayasa atau apa adanya, semua itu tetap dicermati. Apalagi di Bima tertumpuk sarjana menganggur yang komunikatif dan cerdas mengeritik. Untuk itulah, Dae Ferry jangan lagi menerapkan kepemimpinan politik “ kelas salon “ yang suka berdandan agar meraih simpati massa dengan cara banyak berkunjung.
Yang lebih penting lagi, kami tidak mau kepemimpinan Dae Ferry cenderung memanfaatkan jabatan untuk melakukan kampanye permanen hanya karena ingin mempertahankan kekuasaan politik. Hal ini tidak saja merugikan pribadi Dae Ferry sebagai puncak Pimpinan Kab Bima yang gagal, tetapi dampaknya merugikan daerah dan masyarakat secara menyeluruh lebih menyakitkan.
Sekarang, waktunya kita buka mata. Kompleksitas sejumlah tuntutan kebutuhan masyarakat harus diperbaiki bertahap. Kajian prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah perlu dipercepat jika tidak ingin tertinggal oleh daerah lain. Oleh karena itu, terkait pemilukada Kab Bima nanti, masyarakat supaya lebih berhati-hati untuk tidak lagi membuat kesalahan kedua kali dalam memilih pemimpin. *****( tulisan ini hanya respos positif sebagai dou mbojo, tidak terkait apapun dengan Pemilukada Kab Bima nanti ).

tki tetap tersiksa

2010-03-18T22:22:00.000-07:00

TKI TETAP TERSIKSA

Remitances devisa TKI telah mencapai 6,6 T sampai akhit febuari 2010, ( SI 3/3 ). Hemat saya, hal ini bukanlah suatu nilai devisa yang mesti dibanggakan. Semestinya, pemerintah atau Menakertrans bisa mengajak instansi lain atau komisi IX DPR untuk membuka mata dari fakta prestasi ini.

Sekarang yang menjadi pertayaan pemerintah, apa yang kami dapat atau telah berikan pada TKI super hebat ini. Dan bagaimana saya bisa berterimakasih kepada para mitra pelaksana petempatan yaitu Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PTKIS ) sebagai pencetak pahlawan devita tadi.

Pemerintah jangan hanya menikmati dan bangga dengan hasil pencapaian TKI, tapi perlindungan dan kualitas masih babakbelur disana sini. Selama ini perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI dan PTKIS masih terjadi dimana mana. Intimidasi, penyekapan dan pemerasan adalah rutinitas masalah yang selalu dialami TKI dan PTKIS.

Jujur saja, TKI maupun PTKIS sampai saat ini masih mengalami pemerasan dalam 2 ( dua ) bentuk. 1. Pemerasan kolektif oleh birokrasi melalui sejumlah pungutan administratif baik pusat maupun daerah yang tidak rasional. 2. Pemerasan oleh institusi terkait lain secara finansial maupun psikologis dengan alasan UU 39 tahun 2004. Padahal pasal dan penjelasan pasal dari UU tersebut dibuat tidak cermat melihat substansi rasio kronologis masalah.
Kita bukan tidak setuju dengan sejumlah langkah perbaikan oleh menakertrans Muhaimin Iskandar, yang tidak beda jauh dengan langkah Menakertrans sebelumnya. Tapi fakta lapangan yang terjadi selama ini tetap saja TKI mengalami pelayanan buruk. Persoalan penting yang terjadi dalam pelayanan ini adalah kurangnya koordinasi antar pemerintah terkait itu sendiri.
Sekedar diketahui, semua petugas instansi pemerintah terkait TKI baik yang berada di dalam dan luar negeri telah salah memposisikan TKI dan PTKIS sebagai sumber pendapatan financial potensial pribadi. Mereka para oknum ini melihat program penempatan dan perlindungan TKI dalam pikiran sempit dari sisi financial semata. Tidak melihatnya secara luas dampak positifnya secara Nasional.

Sumbangan besar dana TKI dan PTKIS untuk Negara bukan saja dari penerimaan devisa, tapi dana pembinaan melalui rekening Depnakertrans sebesar 15 Dollar per TKI oleh PPTKIS tidak jelas laporannya. Padahal pembayaran ini sudah berjalan sejak 32 Tahun lalu. Belum lagi biaya tetekbengek proses administrasi bebas fiscal.

Melihat fakta fakta diatas, sesungguhnya TKI dan PTKIS tidak saja mengalami beban berat pemerasan financial dan psikologis, tetapi TKI dan PTKIS kehilangan posisi tawar yang elegan untuk membela diri. Padahal, mereka adalah pemberi devisa terbesar yang masuk kalkulasi tahunan APBN dan pembasmi kemiskinan yang nyata.

Karena itu, semua lembaga pemerintah ( khusus Depmakertrans ) dan institusi lain terkait untuk lebih arif melihat permasalahan TKI secara proporsional. Sehingga jasa besar TKI dan PTKIS disektor ekonomi serta jasa besarnya disektor psiko- sosial bagi negara dapat mencapai keseimbangan oleh pelayanan dan perlindungan yang layak. 2/3 2010

politisi DPR perlu tahan diri

2010-03-18T22:14:00.000-07:00

Politisi DPR harus Tahan Diri

Kalau kita melihat hasil rapat yang direkomendasikan adalah langkah suskses kerja DPR. Persoalan akan ditindak lanjuti atau tidak oleh presiden terhadap rekomendasi tersebut , sebenarnya sudah jelas disampaikan dalam pitado tanggapan presiden. Artinya, Presiden cukup apersepsi terhadap hasil paripurna.
Apalagi rekondasi itu sendiri saat ini belum sampai ditangan Presiden secara formal. Karena itu, semestinya politisi DPR tidak terlampau cengeng, lebih baik tahan diri, sehingga tidak terus menambah keruh situasi politik.
Rekondasi seperti apa isinya dan tindak lanjut seperti apa yang dikehendaki DPR, tentu presiden akan melihat setelah menerima bentuk rekomendasinya. Sebaliknya, politisi DPR seperti Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso , Romahurmuzy dan Bambang Soestayo tidak terlampau banyak bermanuver.
Persoalan century yang ditelusuri pansus sudah berakhir oleh rapat paripurna DPR. Persoalan substansinya adalah terjadi pelanggaran dan melibatkan pejabat Negara pembuat kebijakan. Karena itu, kasusnya perlu dilihat secara obyektif.
Jika penegakan hukum diminta untuk ditegakan, tentu Presiden akan setuju. Tapi jika dipaksa menghukum seseorang yang belum jelas melanggar hukum, apalagi pejabat Negara, sangat tidak mungkin dilakukan, apalagi oleh Presiden.
Kebijakan bailout Century oleh Gubernur BI Boediono dan Sri Mulyani selaku ketua KSSK saat itu, belum tentu melanggar hukum untuk dipidanakan. Apalagi kebijakan tersebut bersifat menyelamatkan Negara dari ancaman krisi global, dan sudah terjawab oleh bukti Negara kita terhindar dari krisis. Karena itu, kebijakannya harus dibuktikan dulu, apakah kebijakan itu memiliki unsur untuk memperkaya diri atau orang lain.
Sangat disayangkan, jika semua kebijakan yang dianggap merugikan dan berdampak panjang bagi kehidupan Negara dipaksa untuk dihukum. Malah saya bertanya kepada Dewan, apakah semua kebijakan masa lalu atau yang sudah dilakukan baik oleh pemerintahan pusat maupun daerah yang saat ini ternyata banyak merugikan rakya dan berdampak panjang bagi kehidupan Negara akan dipansuskan dan dihukum.
Karena itulah, saya melihat apa yang dilakukan dewan terhadap kasus Century cenderung lebih disebabkan oleh kebutuhan bersifat politik. Jika hal ini yang terjadi, maka politisi dewan saat ini tidak berpihak pada kebutuhan rakyat dan Negara secara luas, tetapi cenderung mengedepankan kebutuhan minoritas politisinya.***.4/3 2010.

LIDAH POLITISI

2010-03-02T06:12:00.000-08:00

“ Bussyeeet….., mana ada moral dalam politik “, Kata Kwik Kian Gie, politisi dan ekonom kawakan kita. Kwik Kian Gie pulalah seorang Menteri ( saat itu ) yang jujur dan berani mengungkap kebobrokan moral politisi, korupsi dan mis-management pengelolaan ekonomi bagi Negara. Menurut Kian Gie, “ ketidak beresan “ yang dihadapai bangsa ini semuanya bersumber pada satu kata ,“ Korupsi “.
Scandal Bank Century yang sekarang sudah memasuki keputusan akhir oleh pansus melalui rapat paripurna, layak kita jadikan bahan melihat lidah politisi. Disini sejumlah politisi bertarung membongkar kemana dan siapa saja penikmat dana Century. Apakah lidah politisi berbicara jujur, atau perilaku mereka menyimpang dari moralitas, tergantung hasil kerja mereka ( pansus ) itu sendiri.
Ketika Pak Kwik Kian Gie dipanggil menjadi saksi ahli oleh pansus, beliau memberi arahan supaya pansus membuka 100% pembukuan Bank Century ( sekarang Bank Mutiara ) untuk memahami aliran dana rakyat yang dirampok dapat ditelusuri.
Setelah sekian lama pansus bekerja, ternyata ditemukan banyak dana Century mengalir kesejumlah pihak dengan sistim administrasi rekayasa dan fiktif. Disini Politisipun tersandung ikut merampok dana Century, termasuk politisi fraksi pansus.
Ibarat tersengat tawon, para politisi ini kembali berkelit, lidah mereka lihai mencari tikungan. Sebelumnya lidah berkata “ penegakan hukum “ adalah tujuan kerja kami ( pansus ) menelusuri aliran dana Century. Ditengah jalan, semangat menjadi lain ketika Dua politisi seperti Amir Mois dari PDIP dan Misbakhum PKS terindikasi ikut menikmati dana Century.
Semangat ingin mencari kesalahan yang lain, tetapi lupa dengan kesalahan pribadi. Itulah fakta sementara yang kita dapat dari politisi pansus sekarang ini. Argumen kontra argumenpun dibuat hanya sebagai pembelaan yang berkicau sekejap. Tidak ada tindak lanjut untuk dihukumkan supaya ada pembuktian hukum bagi Dua politisi partai di atas.
Semestinya penegakan hukum berlaku terhadap siapa saja, termasuk bagi politisi partai pansus. Tapi fakya yang ada, pansus tidak melirik temannya sendiri untuk dibahas atau dihukumkan. Sepertinya Pembicaraan indikasi korupsi internal polisi partai diharamkan untuk berkembang luas karena pertimbangan mengancam kredebilitas banyak hal yaitu, citra partai dan politisinya serta citra Dewan secara menyeluruh.
Sedikit Catatan Lidah Politisi Dalam Contoh.
Terkait pansus, Golkar menyatakan tidak punya niat gulingkan Wapres Boediono. ( SI 13/12 ) 2009. Tapi dalam loporan akhir fraksi pansus, Golkar menyebut Boediono dan Sri Mulyani bertanggungjawab atas scandal Century.
Anggota pansus Akbar Faizal ( Hanura ) pernah bilang, anggota pansus tidak pelu dibayar dalam menjalankan tugas menuntaskan aliran dana Century. ( SI 13/12 ) 2009. Lantas bagaimana dengan penambahan dana kerja pansus karena masa kerja diperpanjang dan gerilya transaksi yang mencuat beberapa hari lalu.
Pansus ( politisi ) juga pernah sepakat, menghimbau seluruh pejabat Negara yang akan dimintai keterangan baik sebagai saksi atau terperiksa untuk di non-aktifkan. ( SI 19/12 ) 2009. Lantas, oleh karena ditolak Presiden atas dasar konstitusi, dengan enteng politisi pansus ini menjawab “ kami hanya menghimbau “. Padahal, sikap pansus itu menunjukan ketidak cermatannya pada makna konstitusi atau aturan. “Memang betul lidah ini tak bertulang “.
Yusuf Kalla mengatakan, “Korupsi kebijakan jauh lebih berbahaya daripada Korupsi pelaksanaan”. Korupsi kebijakan sangat membahayakan Negara karena berdampak panjang. ( SI. Lupa ). Lantas, bagaimana dengan berjibunnya korupsi kebijakan public strategis yang terjadi diseluruh negeri ini oleh pejabat Negara dan pejabat Pemerintah baik Pusat maupun Daerah banyak yang merugikan rakyat dan berdampak panjang bagi kehidupan rakyat dan Negara. Karena itu, Hemat saya semuanya dipansuskan saja dan ditindak lanjuti langkah hukum. Ini akan lebih fair.
Ketika langkah lobi dilakukan oleh Andi Arif dan Felix Wanggai staf khusus Presiden, terkait kasus Century banyak dipersoalkan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR menyatakan, “ sikap Andi Arif dan Felix Wanggai itu atas inisiatif pribadi”. ( SI . 1/3 ) . Pertanyaanya, mungkinkan seorang staf khusus dengan jabatan khusus yang sudah digariskan tatalaksananya, lantas berani mengambil inisiatif signifikan seperti itu ?. Tentu sangat aneh, klau kita mengukur struktur kerja kepresidenan.
Bussyeet, mana ada moral dalam politik, kata Kwik Kian Gie , memang tidak pernah salah. Politisi kita belum mampu menunjukan moralitas dan konsisten dengan berkata jujur. Sedikit catatan contoh diatas cukup menjadi bukti bahwa lidah politisi belum bisa diluruskan. Trimks.

Pemakzulan SBY Bukan Target

2010-02-10T02:57:00.001-08:00

Akhir akhir ini muncul wacana dari sejumlah pihak untuk memakzulkan SBY. Wacana bermula dari kerja Pansus angket scandal Bank Century dan pasca aksi demo hasil kerja 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu ( KIB ) II.
Wacana itu mulai digulirkan oleh sejumlah pihak yang nota bene dari Politisi Partai, professional dan LSM. Mereka terus menerus melempar issu pemakzulan Presiden dengan dua alasan yaitu Pertanggungjawaban SBY terhadap Scandal Century dan keyakinan pada jumlah aksi demo yang menilai Pemerintah gagal dalam kerja 100 hari.
Hemat saya wacana ini hanyalah maneuver untuk mempertegas sikap Partai. Sebab pemakzulan SBY bukan suatu hal yang mudah, Perlu ada dasar dan kepastian hukum. Bukan didasari logika penafsiran UU secara subyektif dan tinjauan rendahan atas fakta kerja pemerintah secara menyeluruh. Karena itu Partai Demokrat tidak perlu gelisah berlebihan.
Sesungguhnya motif dari manuver adalah sikap mencari pencitraan Partai. Scandal Century telah ditetapkan sebagai scandal potensial oleh politisi partai untuk membangun kepercayaan masyakat terhadap Partai. Politisi Partai, para professional dan LSM telah sepakat memperlemah posisi Partai Democrat menuju Pemilu 2014 . Langkah ini didasari fakta bahwa Dua kemengan Partai Demokrat pada Pemilu lalu dicapai karena figure SBY. Sementara SBY tidak bisa mengikuti pencalonan diri lagi sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014 nanti.
Sikap Politik yang diambil sejumlah Partai Koalisi seperti ini bisa dibilang sebagai langkah politik yang cerdas. Karna itu, Partai Demokrat tidak perlu kebakaran jenggot sehingga mengeluarkan ancaman. Amir Syamsuddin Sekjen Partai Demokrat orang yang sangat kecewa dengan sikap Parpol koalisi sehingga kepada SBY diminta mereshuffle Kabinet.
Amir Syamsudin secara tegas mengungkapkan rekan koalisi tidak lagi bersahabat dan searah dengan pemerintah terkait bailout ke Bank Centuri. Sikap yang semestinya tidak perlu dilakukan karena scandal Century tidak mungkin bisa lepas dari kepentingan politik. Justeru ini bisa menjadi kesalahan besar Partai Demokrat dalam komunikasi politik.
Ancaman mereshuffle Kabinet oleh sejumlah DPP Partai Demokrat adalah sikap politik yang salah dan membahayakan eksisitensi democrat sendiri. Reshuffle Kabinet sangat mustahil untuk dilakukan oleh Presiden SBY karena menyangkut harga kredebilitas dan citra diri. Sebaiknya Partai Demokrat mengambil langkah politik lain yang lebih cerdar dengan berani dan tetap bersama pansus untuk mencari kepastian hukum jika ingin tetap eksis. Soal Politik silahkan Demokrat ambil strategi lain yang lebih rasional.
Sisa waktu kerja Tiga Minggu masih cukup bagi Pansus untuk mengambil keputusan akhir, kemana arah scandal Century di alamatkan. Namun sikap fraksi yang ada di pansus masih terjadi perdebatan pada data dan fakta serta keterangan saksi secara hebat. Disini ada ruang bagi Fraksi Demokrat untuk memainkan peran pada penegakan hukum demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bersih.
Akhirnya harus kita akui bahwa, Scandal Bank Century telah menjadi obat perangsang paling ampuh bagi Faksi Partai yang ada di Pansus untuk dipolitisir. Semua Fraksi Pansus sudah diamanatkan oleh Partainya untuk memanfaatkan scandal Century sebagai ajang pencitraan Partai. Para Petinggi Partai mulai menyiapkan diri berkompetitif sebagai Capres 2014 tanpa SBY. Partai Demokrat sebagai Partai Pemerintah dan besar dengan figure SBY harus bersabar dan mengakui kecolongan kalah 0 -1 untuk sementara. Berharap pada komitment dengan Partai Koalisi untuk tetap setia dan taat dalam Politik adalah mimpi buruk.****

Pansus Angket Skandal Century Patut Dicurigai

2010-02-10T02:49:00.001-08:00

Tuesday, December 22nd, 2009
Dari: Umar Ali
Email: saherangga@*****.***
Indonesia Corruption Watch ( ICW ) mengatakan pemberantasan Korupsi belum optimal dan menilai Tahun 2009 sebagai masa suram bagi lembaga penegakan hukum Indonesia. Sementara Alumni ITB ingin ikut mengawal Scandal Century supaya berjalan adil dan mendapat kepastian hukum. Sikap tersebut cukup kuat mewakili keresahan dan tuntutan rakyat terkait adanya sejumlah korupsi dan buruknya kerja penegakan hukum kita.
Dalam sejarahnya, korupsi didominasi oleh politisi yang duduk baik di Legislatif, Eksekutif dan Judikatif dimanapun adanya. Para pelayan rakyat ini masih saja bekerja dengan paradigma lama dalam penegakan hukum. Terlebih lagi terkait kasus Korupsi yang banyak melibatkan Pejabat Tinggi Negara. Buktinya, hanya sedikit pelanggaran hukum oleh Pejabat Negara yang terjamah proses Pengadilan, sementara sebagian besar berlalu begitu saja tampa ada kepastian hukum.
Sekarang focus perhatian kita adalah Scandal Bank Century yang meraup hak rakyat melalui Negara sebesar 6,7 triliun. Penyelewengan yang diduga melibatkan Pejabat BI waktu itu dan Menteri Keuangan ini akan diusut oleh DPR melalu Panitia Angket.
Langkah Panitia Angket menuntaskan Csandal Bank Century belum bisa kita jadikan jawaban akan berjalan optimal dan berakhir dengan kepastian hukum. Dibentuknya Panitia Angket secara bulat termasuk oleh Partai Demokrat hanyalah respon positif semua anggota DPR RI akibat kuatnya tuntutan rakyat. Hal ini menandai bahwa perjalanan kerja Panitia Angket patut dicurigai akan diwarnai konspirasi politik.
Sekarang Pansus Angket Century dihadapkan pada Dua kepentingan. Disatu sisi ada tuntutan proses hukum cenderung datang dari elemen masyarakat yang betul betul ingin ada kepastian hukum dan sisilainnya muncul kelompok pendukung Bailout ke Bank Century sebagai sikap penyelamatan akan pengaruh krisis ekonomi global yang dibenarkan.
Dengan kondisi ini, Pansus Angket Century dipastikan tidak bisa bekerja optimal. Sejumlah penafsiran hukum untuk pembenaran adanya Bailout ke Century terus menguat dan cenderung memperlemah tekad Panitia Angket. Sepertinya dalam penuntasan scandal Century, Panitia Angket akan mengambil sikap normative melalui proses hukum dan berakhir dengan negosiasi membenarkan keputusan Menteri Keuangan dan BI sebagai wakil Pemerintah saat itu.
Semestinya, kita berharap Panitia Angket Century menempatkan scandal Century sebagai awal yang baik, tidak hanya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum terhadap Pejabat Negara tetapi juga berdampak pada citra DPR itu sendiri. Untuk itu, Pansus Angket Century dalam setiap rapat dengan sejumlah pihak terkait scandal Century perlu memberi tempat bagi elemen masyarakat untuk ikut serta. Hal ini menjadi penting sebelum kepastian hukum diambil sebagai wujud transparansi untuk memberi kepercayaan rakyat
Jika langkah ini tidak direspon oleh Pansus Angket Century, maka kemungkinan bahwa Panitia Angket bisa dicurigai akan mengambil pembelajaran dari scandal Century sebagai referensi atau oleh pihak lain untuk melakukan hal yang sama pada lain waktu. Jadi oleh siapa dan kapan lagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dimulai ?, atau kita harus membiarkan perilaku busuk dan amoral ini terus berkembang sambil menunggu datangnya laknat. ***

pansus century kalah telak

2010-01-15T21:16:00.000-08:00

PANSUS CENTURY KALAH TELAK

Dirubrik ini, tanggal 22 Desember 2009 lalu saya katakan bahwa kerja Pansus Angket Scandal Century tidak bisa optimal. Sejak pertama kali dipanggilnya sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan sampai panggilan kedua terhadap Pak Boediono serta kepada Ibu Sri Mulyani Rabu ( 13/1 ) jawabannya selalu mementahkan pertanyaan panitia angket.

Cukup jelas bagi kita, baik pak Boediono maupun Ibu Sri Mulyani memberi jawaban yang hampir sama bahwa " Bailout ke Bank Century merupakan sikap yang tepat untuk menghindari dampak buruk sistemik perbankan indonesia dari krisis global. Dan fakta membuktikan dimana indonesia terhindar dari krisis ekonomi global dan tidak merugikan negara".

Kiranya Pansus Angket Century kehilangan akal, ternyata tidak mudah mengalahkan para punggawa ekonomi dan perbankan sekelas Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani dengan pola sekedar banyak bertanya tapi tidak berkualitas. Jika kita simak tanya jawab rabu pagi ( 13/1 ) antara Pansus dengan Ibu Sri Mulyani, terlihat jelas Ibu Sri Mulyani menguasai segalanya, baik situasi, kualitas maupun emosi. Artinya Ibu Sri Mulyani unggul total.

Kita jangan dulu terkesimak atau berharap banyak terhadap Pansus yang memperlihatkan sikap ngotot dan kadang terjadi debat sesama Pansusnya. Hal ini sudah biasa dalam konteks Pansus sebagai DPR adalah wakil rakyat. Sementara kita lupa dengan permainan bahwa scandal Century sedang di ayun sambil menunggu runtuhnya kepedulian masyarakat karena terlampau jenuh.

Sejak awal, dari rentetan upaya Pansus Angket ingin membongkar Scandal Century tidak akan optimal sebenarnya sudah dapat ditebak, hal itu ditandai oleh peristiwa seperti, adanya konflik kepentingan internal Pansus dan lahirnya keseragaman dari pihak yang dimintai keterangan dalam memberi jawaban berbelit-belit dan berbeda-beda, serta belakangan justeru terjadi penggantian mendadak beberapa anggota Pansus oleh fraksi PKB dan PAN.

Adalah bukti, dari semua kompleksitas yang terjadi dalam upaya Pansus Angket membongkar Scandal Century mukanlah hal yang mudah. Polemik sudah terjadi dan akan terus berjalan. Polemik ini tidak saja memanas di internal Pansus dan DPR, tetapi di masyarakat luas juga berkembang polemik dengan Dua pertanyaan. Apakah betul Pansus bekerja untuk mencari kepastian hukum atau bekerja hanya karena dirangsang oleh kepentingan politik ?. Pertanyaan yang sangat jelas tetapi jawabannya belum jelas, kita harus menunggu.

Apapun itu yang terjadi di Pansus, bagi saya tetap pada pendapat awal bahwa,

untuk menunjukan tanggungjawab, Pansus akan tetap bekerja sesuai hukum tetapi sifatnya normative saja.
Pansus pasti menjalankan aksi negosiasi yang berakhir dengan pembenaran bailout ke Bank century. Dan-
Berdasarkan tradisi, biasanya setiap ada polemik atau kasus yang melibatkan pejabat tinggi Negara dan Pemerintah, pasti diakhiri dengan mencari Kambing Hitam sebagai tumbal. Hal ini memang menjadi senjata ampuh yang selalu sukses untuk meredam emosi masyarakat. ****

UMAR ALI MS

http://saherangga.blogspot.com/

Betulkah Susno Membakar Wajah Mabes Polri

2010-01-11T20:51:00.001-08:00

Mabes Polri sedang kepanasan. Suhu disana dalam Dua hari terakhir sudah mencapai 48^o C, suhu ini membawa kepanikan dan membakar tidak saja wajah Kapolri tetapi wajah Jenderal lainpun ikut terbakar.

Orang yang membakar wajah Jenderal Mabes Polri ini adalah seorang bernama Komjen Susno Duadji yang berasal dari jajaran jenderal Mabes Polri sendiri. Jenderal yang pernah dilantik menjadi Kabareskrim Maber Polri pada tanggal 10 Oktober 2008 ini menjadi sangat popular ketika ada kasus Antasari Azhar, KPK dan Scandal Centuri. Dari morat marutnya kasus diatas, pada Tanggal 24 November 2009 Kapolri mencopot Komjen Susno Duadji dari jabatan Kabareskrim menjadi Pati Non Job di Mabes Polri.

Belakangan ini Susno kembali menjadi sorotan Media lantaran hadir sebagai saksi dalam sidang perkara pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di PN Jakarta Selatan, kamis ( 7/1 ). Susno Duadji menjadi saksi “a de charge ( meringankan )” bagi terdakwa mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Disini Susno bernyanyi banyak, mulai proses penyelidikan sampai dengan penyidikan baik oleh Polda Metro maupun Mabes Polri dinyanyikan dengan irama santai tapi tegas. Nyanyian ini ternyata mencengankan para Hakim dan semua peserta sidang, karena Susno bernyanyi membuka aib, seakan-akan ada konspirasi kepentingan oleh Mabes Polri sehingga Antasari Azhar menjadi terdakwa.

Sebenarnya kesaksian Susno Duadji tidak terlalu subtansial, tapi menjadi bara ketika disikapi berlebihan oleh Kapolri dan para jenderal lain. Hemat saya, sikap Kapolri justru semakin menunjukan kepada public bahwa Polri masih mempertahankan tradisi yang justru tidak dikenal dalam masyarakat profesi. Dilain pihak kondisi ini bisa semakin membentuk keyakinan hakim pada posisi yang menguntungkan Antasari Azhar.

Semestinya, Kapolri tidak perlu menanggapi kehadiran dan kesaksian Komjen Susno Duadji di PN Jakrta Selatan. Sebab, reformasi sudah terbuka lebar. Artinya, hak setiap warga Negara terutama para penegak hukum wajib memberi keterangan yang benar dalam kesaksiannya untuk kepastian hukum. Kita tidak boleh membatasi setiap usaha orang lain yang akan berbuat baik dan benar.

Tetapi bara panas sudah bergulir, Kapolri terlanjur mengetuk palu memberi tugas kepada Tiga punggawa tinggi Mabes Polri yaitu, Inspektur Pengawasan Umum ( Irwasum ) Irjen Pol Nanan Soekarna, Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Irjen Pol Oegroseno, dan Kepala Devisi Hukum Polri Irjen Pol Budi Gunawan, dan dibawah pengawasan langsung Wakapolri Komjen Yusuf Manggabarani untuk memeriksa Komjen Susno Duadji.

Adalah tradisi, Polri secara umum menggunakan Dua substansi peraturan untuk menghukum jajarannya yaitu, Disiplin Anggota Polri dan Etika Profesi Polri. Sepertinya, Dua peraturan ini akan menjerat Susno Duadji. Tentu ini mengecewakan karena sikap Susno bukanlah substansi yang harus dijerat dengan peraturan kuno dalam pandangan logika reformis.

Melihat kondisi ini, sebaiknya Kapolri kembali berpikir, bahwa suhu panas yang terjadi dalam internal Mabes Polri tidak saja memberi citra buruk bagi Mabes Polri tetapi suhu panas ini telah membakar wajah Maber Polri. Sekarang masyarakat bertanya, “ siapa sebenarnya yang membakar Mabes Polri dan Jenderalnya, betulkah Komjen Susno Duadji atau Kapolri ?. Walla huallam, biarkan rakyat yang menjawab.*** *

UMAR ALI MS
KA. UMUM PERHIMPUNAN RAKYAT NUSANTARA
HP. 08176787087

2009 Waktu Sumpah Terbanyak Pejabat Era Reformasi.

2010-01-11T20:49:00.000-08:00

Beberapa waktu lalu sejak Bulan Agustus sampai memasuki akhir Tahun 2009, kita menyaksikan banyak Pejabat Negara bersumpah. Sumpah yang dimaknai sebagai bentuk pembelaan diri dari tuduhan adanya penyelewengan jabatan terkait sejumlah kasus seprti.KPK, Scandal Century dll.

Saat itu bertubu-tubi sumpah berdatangan dari pejabat tinggi Negara, jenderal polisi bahkan Presiden dan Wapres ikut bersumpah tidak bersalah. Hemat saya, sumpah ini merupakan kejadian langka dan menggelitik terbanyak di Tahun 2009 oleh pejabat Negara era reformasi yang disiarkan televisi dan disaksikan Ratusan Juta rakyat Indonesia dan dunia.

Lebih jauh lagi, sumpah Pejabat Negara yang kita saksikan memberi gambaran bahwa, sumpah yang lebih sakrar ketika menerima jabatan dilanggar secara total. Artinya, eksistensi diri sebagai pejabat yang disumpah supaya mengimplementasikan rasa tanggungjawab pada tugas dengan moralitas dan jujur demi kepentingan Negara dan rakyat menjadi tidak berarti. Bahkan, kesan yang muncul dari aksi sumpah ini cenderung memberi jawaban bahwa sumpah ketika menerima jabatan dan akan melaksanakan tugas adalah sikap kebohongan dan kepura-puraan yang menunjukan rusaknya eksistensi diri dan berdampak pada rusaknya eksistensi kemanusiaan secara menyeluruh.

Ketika dilantik, para pejabat negara, pejabat pemerintah, pegawai negeri sipil
(PNS), para profesional, dan lain sebagainya, biasanya terlebih dahulu diambil
sumpah atau janjinya di bawah persaksian kitab suci sesuai agama masing-masing. . Intinya adalah ikrar
kesetiaan, komitmen, dan kesanggupan- -atas nama Tuhan--bahwa jabatan yang
dipangkunya tidak akan disia-siakan, tetapi dilaksanakan secara sungguh-sungguh
dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan potensi penyimpangan dan
penyelewengan jabatan dapat dikontrol, bahkan ditekan, dari dalam karena ikatan
sumpah yang pernah diucapkannya.

Adalah Pythagoras orang yang pertama kali menggagas dan mempraktikkan sumpah
jabatan ini. Pada waktu itu dia meminta kepada seluruh calon politikus dan
ilmuwan bersedia diambil sumpahnya supaya menjalankan jabatan yang disandangnya
secara benar. Semangat yang dibangun di dalamnya adalah menjaga moralitas
jabatan, yaitu pengabdian dan pelayanan. Sumpah jabatan ini kemudian
dipraktikkan dari zaman ke zaman--sampai sekarang--dengan semangat yang kurang
lebih sama, yaitu menyatakan kesanggupan untuk tidak mementingkan diri sendiri,
tetapi mengabdi kepada kepentingan dan kebaikan masyarakat luas.

Bagi para pejabat negara, pegawai negeri, profesional, dan lain sebagainya,
sumpah jabatan memang sebuah keharusan. Pasalnya, dengan ilmu dan keahliannya,
mereka menjadi memiliki hak dan kewajiban yang tidak dipunyai oleh warga negara
biasa, atau setidaknya mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga
negara biasa, tetapi dalam taraf yang berbeda.

Penyalahgunaan jabatan yang tidak kalah bahayanya lagi adalah yang dilakukan
oleh para penyelenggara negara, baik yang duduk di legislatif, eksekutif, maupun
yudikatif. Masalahnya mereka dapat menggunakan fasilitas negara atas nama
kepentingan publik meskipun sebenarnya untuk kepentingan pribadi maupun kroni.

Di Indonesia, sumpah jabatan sudah menjadi bagian acara wajib dalam sebuah
seremoni pelantikan jabatan. Kehadirannya pun sakral karena di dalamnya
mengandung unsur religiusitas. Hal ini dapat dilihat dari teks yang harus
dilafalkan, yaitu diawali dengan berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa, "Demi
Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya,?" Di sinilah sumpah menjadi raison
d`etre 'pewahyuan' jabatan yang menuntut agar dijalankan secara benar dan penuh
tanggung jawab. Oleh sebab itu, penting--sebelum pelantikan
dilaksanakan- -terlebih dahulu dihadirkan para rohaniwan masing-masing agama guna
menjelaskan arti, makna, dan konsekuensi sumpah jabatan itu sendiri.

Ada dua kemungkinan utama yang menyebabkan sumpah jabatan tidak memberikan
dampak signifikan. Pertama, adalah karena pribadi yang bermasalah. Yaitu
kepribadian yang rakus, serakah, tidak taat pada asas, dan sifat-sifat ataupun
perilaku negatif lainnya. Yang demikian ini adalah cermin buruk serta rendahnya
kadar moralitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa moralitas rendahan tidak
dapat mengantarakan pada pencapaian cita-cita ataupun tujuan, baik tujuan
negara, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya.

Problemnya adalah ada gejala yang mengisyaratkan bahwa moralitas rendahan itu
kurang--bahkan tidak lagi--dipandang sebagai sesuatu yang tabu. Barangkali,
inilah zaman yang oleh Ronggo Warsito disebut zaman edan. Yaitu, sebuah zaman di
mana orang-orangnya tidak lagi mengagungkan nilai-nilai luhur demi sebuah
pencapaian tujuan. Kedua, sistem tata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak
mendukung. Karena itu, dibutuhkan penyehatan secara komprehensif di berbagai
dimensi kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun sektor-sektor
yang lain). Khusus untuk pegawai negeri sipil, ketentuan konduite perlu
diterapkan secara jujur dan tepat sebagai dasar pembinaan karier berlandaskan
sistem merit.

Penetapan kinerja

Kunci komitmen pada sumpah jabatan adalah disiplin. Masalahnya, disiplin bukan
merupakan produk instan, tetapi hasil dari sebuah upaya yang panjang. Oleh sebab
itu, perlu dilahirkan kerja-kerja yang mendukungnya. Salah satunya adalah dengan
penetapan kinerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya, intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas
pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan, dan akuntabel.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi waktu itu, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 31 M /PAN/12/2004- -sebagai
tindak lanjut Inpres Nomor 5 Tahun 2004--yang ditujukan kepada para menteri,
Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala LPND, sekjen lembaga tinggi
negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Meminta agar
setiap instansi segera menyusun dan menetapkan rencana kinerja yang akan dicapai secara berjenjang sesuai dengan
kedudukan, tugas, fungsi, dan kebutuhan instansi serta unit organisasi
masing-masing. Dengan demikian, diharapkan program-program kegiatan menjadi
rasional, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabk an,
sehingga--pada akhirnya--mau tidak mau seorang pejabat harus amanah terhadap
jabatan dan komitmen terhadap sumpah yang diucapkan.

Jika melihat fenomena diatas dan aksi sumpah pejabat Negara yang terjadi, kiranya ikrar sumpah yang diucapkan bagi pejabat Negara ketika dilantik menjadi sangat tidak efektif. Saat ini jelas kita tidak lagi bisa percaya dengan tradisi sumpat jabatan yang ada, maka perlu formula lain yang lebih konyol misalnya, hukum formalnya dibuatkan UU tembak mati dan hukum nonformalnya adakan sumpah pocong atau foto keluarga besar pejabat Negara yang menyalahgunakan jabatan disebar secara nasional. Hal ini perlu dicoba, mungkin saja bisa meredam hasrat serakah pejabat dan sekaligus bisa memberi kepercayaan dan rasa lega bagi rakyat.****

UMAR ALI MS
KA. UMUM PERHIMPUNAN RAKYAT NUSANTARA
HP. 08176787087

Pansus Angket Scandal Century Mulai Lumpuh

2010-01-11T20:48:00.000-08:00

Beberapa hari lalu, Pansus Hak Angket Century sepakat mengusulkan Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dinonaktifkan dari jabatan masing masing supaya mempermudah untuk dimintai keterangan. Dua Pejabat Tinggi Negara ini merupakan saksi kunci terkait scandal Bank Century yang meraup uang Negara sebesar 6, 7 Triliun.

Alhasil, usulan Panitia Angket menimbulkan Pro Kontra dan berakhir bahwa Dua pejabat tersebut tetap kokoh pada jabatannya. Hal ini bukan saja karena ditolak oleh Presiden dengan alasan kontitusi, tapi juga muncul dukungan kelompok lain.

Semangat Anggota Angket Century untuk membongkar Scandal Century, sejumlah pihak lain yang berkompeten terkait seperti, Miranda Gultom, Anwar Nasution dll juga telah dimintai keterangan dan memberi keterangan yang berbeda. Perbedaan keterangan semakin tajam dan jauh dari harapan ketika Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani dipanggil.

Sepertinya Pansus Angket Century mulai kebingungan menghadapai sejumlah keterangan yang berbeda. Disatu sisi Pansus Angket Century terus mendapat tekanan masyarakat tampa pawer dan disisi lainnya kehilangan akal menghadapi para punggawa perbankan yang sangat berkualitas dengan pawer penuh.

Belakangan kita juga mencuim adanya beda pendapat dan ketidakpuasan terjadi dalam internal Panitia Angket. Hal ini menandai bahwa Pansus Angket Century mulai lumpuh.

Kondisi ini memaksa Pansus Century akan mengambil beberapa langkah strategis yang diprediksikan sebagai berikut.

Pansus Angket Century tidak mau kehilangan muka untuk keduakali dari gagalnya usulan menonaktifkan Wapres dan Menkeu. Maka menuntaskan scandal Century akan tetap dijalankan secara normatif melalui proses hukum
Pansus Angket Century akan mengambil langkah negosiasi yang berakhir dengan pembenaran dan menyetujui bailout ke Bank Century.

Jika hal ini benar terjadi, maka penegakan hukum dan punahnya korupsi semakin jauh dari harapan. Kekuatiran terbesar saya dari scandal Century bahwa Pansus Angket Century yang telah menguasai masalah akan mengambil pembelajaran atau mengajak pihak lain untuk melakukan hal yang sama pada lain waktu.

Semestinya, scandal Century dijadikan awal atau target yang tepat oleh Pansus Angket Century bukan saja untuk mengembalikan citra DPR RI yang lagi buruk tapi menjadi awal yang tepat dimulainya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang selama ini didominasi oleh pejabat tinggi Negara baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

UMAR ALI MS
KA. UMUM PERHIMPUNAN RAKYAT NUSANTARA
HP. 08176787087

TELAAH INDIKASI TERJADI KKN ATAS PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor. SK. 123 Tahun 2009 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGGANTIAN KEPALA KANTOR PE

2009-07-12T23:55:00.001-07:00

I. Dasar Hukum

1. Pancasila dan UUD 1945

2. UU Nomor 43 ahun 1999 tentang Kepegawaian

3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kalusi dan Nepotisme

4. UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

5. UU Nomor 37 Tahun 2008 AMBUDSMAN

6. PP Nomor 9 Tahun 2003, PP Nomor 13 Tahun 2003 dstnya.

II. Kasus Posisi.

1. Bahwa Penggantian atau pencopotan Sdr Ahmad SH sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Kelas V Calabai NTB terindikasi kuat melanggar prosedur yang diatur oleh UU dan PP.

2. Bahwa Sejak Januari 2007 internal Kantor pelabuhan Calabai sering terjadi beda pendapat terkait indipsiliner pegawai, sehingga Kepala Pelabuhan Calabai harus mengeluarkan sejumlah surat teguran terhadap beberapa staf sehingga muncul aksi provokasi oleh H. Mahmud Cs yang membuat laporan atau pengaduan palsu.

3. Bahwa, penggantian Kepala Kantor Pelabuhan kelas V Calabai Sdr Ahmad SH. Patut diduga kuat karena adanya rekayasa hasil audit tim Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan yang disponsori oleh CV Soro Mandi sebagai Kontraktor Pembangunan Sarana Pelabuhan Calabai untuk mempercepat pencairan anggaran 2007 yang tertahan.

4. Bahwa laporan Hasil Audit Tim Inspektorat Jenderal Nomor. 24/ ITJEN/IR.I/V/2007 tertanggal 25 Mei 2007 dan Ikhtiar temuan audit surat Nomor. PS 303/10/2/I/ITJEN-2007 tanggal 29 mei 2007, yang minta direkomendasikan pencopotan Sdr Ahmad SH sangat lemah dan tidak tepat dijadikan alasan oleh Dirjen Perhubungan laut karena dalam laporan aspek metode kerja poin 5 halaman 9 dinyatakan” tidak ada masalah yang perlu untuk diremendasikan”.

5. Bahwa diduga kuat pencopotan Sdr Ahmad SH sangat terkait adanya KKN secara bersama-sama antara Inspektorat Jenderal, Biro Kepegawaian dan Organisasi serta unit Kerja lain Departemen Perhubungan dengan CV Soro Mandi menyangkut Pembangunan sarana fisik Pelabuhan Calabai Anggaran 2007.

6. Bahwa diduga kuat terjadi kolusi antara pihak Inspektorat Jenderal dan DIRJEN Perhubungan Laut dengan CV Soro Mandi untuk terus menekan Sdr Ahmad SH yang mendiskualifikasi CV Soro Mandi sebagi peserta lelang karena tidak memenuhi ketentuan Kepres Nomor 80 Tahun 2003. Sehingga Inspektorat Jenderal kembali menerbitkan surat perintah tugas audit Khusus, Nomor 78/ 1/ ITJEN/ SPT/ 03/2008, tertanggal 3 maret 2008 dan Surat Nomor. 122/ IJEN/ SPT/ 03/ 2008 tanggal 18 Maret 2008. Dimana tim audit diduga kuat membuat rekayasa laporan bersama-sama dengan sejumlah staf Kantor Pelabuhan Calabai yang sakit hati.

7. Bahwa Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. PC. 08/ 10/ 12/ DP.07, tertanggal 5 November 2007 perihal Progres Fisik Pelaksanaan Proyek, yang minta supaya Kepala kantor Pelabuhan Calabai segera menetapkan pemenang lelang sangat lemah dan tidak cermat karena laporan hasil audit nomor 24/ITJEN/IR.I/2007 cukup jelas mengatakan supaya Dirjen Perhubungan Laut mengevaluasi kembali atas belanja pembangunan sarana pelabuhan Calabai karena kondisi dan situasi tidak perlu adanya proyek tersebut.

8. Bahwa patut dipertanyakan kenapa CV Soro Mandi tetap melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan sarana pelabuhan Calabai dengan mengacu pada SK Nomor: PC. 08/ 10/12/ DP.07, dengan bantuan dan dukungan sejumlah unsur Premanisme bisa berjalan aman.

9. Bahwa kasus pemaksaan pelaksanaan proyek oleh CV Soro Mandi telah dilaporkan pada Kepolisian setempat oleh Sdr Ahmad sH ( selaku Kepala Kantor Pelabuhan Calabai saat itu ) dan CV Soromandi mengajukan Proses Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 03/ SM/ IX/ 2007 tanggal 10 September 2007, yang mana kasusnya sedang Banding di Mahkamah Agung sampai saat ini.

10. Bahwa Anggaran Pembangunan Fisik Pelabuhan Calabai senilai Rp. 1.000.000.000,- sementara perkiraan nilai fisik yang dibangun CV Soromandi sebasar Rp. 350.000.000,-. Dan Hingga saat ini CV Soromandi belum mendapat pembayaran kerena Sdr Ahmad SH selaku PPK merasa tidak menetapkan CV Soromandi sebagai pemenang lelang sehingga harus melaksanakan pekerjaan.

11. Bahwa terindikasi CV Soro Mandi bersama2 staf Kantor Pelabuhan Calabai melakukan tindakan provokasi dan mempengaruhi instansi Kecamatan dan Desa sebagai dukungan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan untuk mendiskriminasikan Sdr Ahmad SH Kepala Pelabuhan Calabai selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) atau Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Anggaran 2007 agar lebih mudah dicopot.

12. Bahwa Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 123 TAHUN 2009 tertanggal 21 April 2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan yang memutuskan,” Mengangkat H. Mahmud sebagai Kepala kantor Pelabuhan Calabai dan Memberhentikan Ahmad SH” di nilai tidak cermat dan menyalahi ketentuan yang di atur UU dan PP.

13. Bahwa Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 123 TAHUN 2009 tertanggal 21 April 2009 patut dicurigai karena ditandatangani oleh Kepala Biro kepegawaian dan Organisasi. Bukan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal yang lazimnya berlaku.

14. Bahwa Pengangkatan H. Mahmud dinilai tidak tepat dan janggal karena sebelumnya menduduki jabatan sebagai Petugas Keselamatan Pelayaran Kantor Pelabuhan Kelas V Calabai Pangkat atau Golongan “ Pengatur Muda Tk I ( III/b ), dengan ijajah SMA tampa memiliki sertifikasi pendidikan apapun dari Departemen Perhubungan. Sementara Sdr Ahmad SH memiliki 7 ( tujuh ) sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dari Departemen Perhubungan dengan Pangkat atau Golongan “ Penata – ( III/ c ) Dan secara umum telah setia pada UU dan Kepres serta menyelamatkan uang Negara.

Dengan demikian, untuk mewujudkan penegakan Hukum yang diatur UU, PP dan terciptanya pemerintahan yang bebas KKN, kami minta kepada Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi kembali atas Petikan Keputusan Nomor : SK. 123 TAHUN 2009 tertanggal 21 April 2009. Dan…………..

Kepada KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan Komnas HAM diminta untuk mengusut tuntas secara hukum atas dugaan diatas.