MENGISI KEMERDEKAAN DENGAN AKHLAK MULIA.

MENGISI KEMERDEKAAN DENGAN AKHLAK MULIA. ( renungan pagi ). Salam Pagi, Merdeka!!!!, ALHAMDULILLAH, puji syukur kepada Allah azza wa jalla, Rabb yg menciptakan seluruh kehidupan dan memberikan rahmat dan hidayah kepada orang2 yg di pilihNya. Shalawat serta salam semoga tercerah kepada suri teladan sepanjang masa, Nabiyillah Muhammad saw.., juga, salam kepada keluarga, sahabat, tab'in, orang orang shaleh yang selalu menegakan Islam, serta umatnya hingga akhir. Memperingati Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ini hari menjadi renungan atas jasa-jasa pahlawan kita. Semoga hari ini pun kemerdekaan yang ke 69 tahun Bangsa kita benar benar di syukuri, khusunya para pemimpin untuk bekerja dengan kemuliaan akhlak. " innamaa bu'itstu li utammima makaarimal akhlak " Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik " ( al hadits ). Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah ( pengganti-Nya ) dimuka bumi untuk mengelola alam semesta ciptaanNya dan hidup bersama dengan makluk lainnya dengan baik. " Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah - khalifah di bumi, barang siapa kafir, maka ( akibat ) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafit itu hanya akan menambah kemurkaan disisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka kelak ", ( al- Faatir: 39). Dengan demikian, yang berhak menjadi khalifah dimuka bumi ini, sebenarnya mereka yang tidak ingkar. Kerena yang ingkar itu hanya akan menambah kemurkaan Allah. Maka, tanggung jawab seorang Muslim harus lebih besar sebagai khalifah dimuka bumi, karena di punggung merekalah bangsa ini seharusnya diatur. Dalam mengelola alam dan hidup bermasyarakat sebagai khalifah, khusunya mereka yang menjadi pemimpin bagi bangsa ini harus punya ETIKA dalam pribadinya yang memerankan diri sebagai " khalifah lil ardh", ( bukan istilah khalifat dalam negara Islam ). Karena itu setiap pemimpin sebagai khalifah harus mempunyai ' kompetensi ' yang sesuai harapan Sang Khalik pemilik alam semesta. Salah satu kompetensi itu adalah ETIKA dan AHKLAK. Ahklak terhadap Allah sebagai Sang pencipta, ahklak kepada Rasulullah saw, sebagai manusia penyampai kebenaran Sang Khalik, ahklak kepada sesama manusia, ahklak kepada lingkungan dan ahklak kepada diri sendiri. Khusunya kepada pemimpin bangsa kita saat ini, ahklak menjadi sangat penting, mengingat bahwa kerusakan dimuka bumi terlebih lagi dinegara kita yang telah mencapai kemerdekaan 69 tahun mengalami kerusakan ahklak pada banyak pemimpinnya. Pemimpin-pemimpin kita tidak lagi mewarisi dirnya sebagai khalifah yang bekerja penuh ahklak. Untuk itu, dalam mempertingati hari kemerdekaan ini, kita berharap baik diri sendiri atau pemimpin dapat segera mengambil suri kedeladanan Rasulullah untuk memuliakan etika dan ahklak dalam setiap tindakan. Dengan semikian, kita atau pemimpin adalah khalifah dimuka bumi sebagai pengganti Tuhan, wajib untuk menjaga keseimbangan dan keadilan bagi kehidupan bagi bangsa yang kita cintai bersama. Wassalam.

KPK Harus Evaluasi Semua Tempat Layanan TKI / Semua Tempat Layanan TKI Harus di Evaluasi. Pemerasan TKI di bandara hanyalah kulit luar yang tidak banyak berarti. Pemerasan yang mendasar sesungguhnya itu terjadi disemua aspek pelayanan penempatan TKI baik yang ada di pemerintah maupun stakeholder yang ada “ Pemerasan terhadap penempatan TKI itu tidak cukup dilihat pada tahap pemulangan TKI, tapi ada pemerasaan yang jauh lebih besar terjadi di tahap proses awal hingga pemberangkatan TKI yang terindikasi kuat melibatkan sejumlah oknum “. Sidak gabungan yang dilakukan KPK bersama Mabes Polri terhadap pemerasan TKI di Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi semua tempat pelayanan TKI. Dengan semikian kita dapat melihat banyak masalah untuk diperbaiki dan merusmuskan perlindungan TKI yang maksimal. Penting kami mengapresiasi langkah KPK untuk mengungkap adanya pemerasan TKI tidak sebatas pada masalah pemulangan di Bandara, tapi kami inginkan KPK masuk lebih jauh kedalam semua aspek tempat pelayanan penempatan TKI yang terindikasi terjadi praktek pemerasan cukup lama mengakar khususnya di BNP2TKI sebagai pelaksana teknis. Karena itu kami minta KPK, Dan berharap serius menerima tantangan kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur untuk melakukan evaluasi di Lembaganya. Sebab di Badan inilah terjadi banyak penyimpangan terindikasi pemerasan terhadap proses penempatan TKI seperti penempatan TKI G to G Korea, TKI mandiri Taiwan, Dan bercokolnya sejumlah bank penjamin pinjaman TKI yang melakukan pemerasan gaji TKI Asia Pasifik ( Aspak ) dibawah naungan BNP2TKI. Belum lagi pemerasan melalui sistim yang ada di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI ( BNP2TKI ) sebagai pelaksana teknis dan pengawasan penempatan TKI belum berjalan optimal, bahkan sering terjadi kebocoran. Sebagai contoh online sistim untuk pengawasan pendidikan dan pelatihan yang mestinya 200 jam sering kecolongan menjadi 3-4 jam, dampaknya sangat dahsyat pada waktu yang menyebabkan bukan saja terjadinya kompetitif pada pelaku penempatan, namun ikut mengganggu psikologis TKI dan keluarga TKI karena adanya perbedaan waktu pemberangkatan. Pemerasan terhadap proses penempatan TKI juga berjalan mulus pada tahapan BLKLN, Pemeriksaan Kesehatan TKI dan Pembekalan akhir pemberangkatan ( PAP ). Khusus PAP yang semestinya dibiayai anggaran APBN melalui BNP2TKI, namun dalam prakteknya dibebankan pada pelaku penempatan. Selain itu, pembenahan juga penting dilakukan terhadap petugas pemerintah di pos pos pelayanan TKI seperti, Disnaker, BP3TKI, imigrasi, bandara yang mudah diajak main mata oleh pihak pihak tertentu untuk menyalahgunakan kewenangan, sehingga tidak sedikit terjadi human trafficking akibat kelalain ini.Bahkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) produk BNP2TKI ini yang menjadi identitas sekaligus sebagai syarat untuk Kerja di Luar negeri beredar bebas dan bisa dijual belikan. Pantauan kami akhir-akhir ini akibat permainan diatas dan didukung oleh adanya Moratorium yang belum dicabut menjadi pemicu terjadi peningkatan penempatan illegal hingga 50 %. Dengan melihat sejumlah dinamika permasalahan penempatan TKI, Dan untuk mewujudkan perlindungan yang optimal terhadap TKI, kami minta KPK dan Mabes Polri untuk lebih jauh mengungkap permasalahan ini dan kami siap bekerja sama untuk sharing demi memperbaiki penempatan dan perlindunganTKI. UMAR ALI MS KA. UMUM PERHIMPUNAN RAKYAT NUSANTARA http://saherangga.blogspot.com/