Kritik Kepada Bupati Kab Bima Ferry Zulkarnaen ST.
Seperti biasa , email saya buka untuk melihat informasi apa saja . Biasanya email saya banyak dikirimi berita berbagai masalah social politik, hukum , ekonomi, lingkungan dll dari banyak teman diberbagai Daerah. Ini kali berbeda, Empat informasi serentak datang dari teman-teman weki kai ndai Dou Mbojo. Semua tulisan masuk bersifat keluhan pada kondisi daerah yang serba amburadul selama kepemimpinan Dae Ferry.
Sangat naïf, jika saya Dou Mbojo tinggal di Jakrta tidak merespon keluh kesah teman – teman , apalagi keluhan itu dikuatkan dengan sejumlah uraian sebagai bentuk kritik yang cukup rasional. Informasi itu semakin menambah catatan buruknya kerja Pemda kita dimata saya. Sebelumnya informasi tentang Dae Ferry tidak mampu memimpin kab Bima sudah sering saya terima.
Kondisi yang membuat saya menerawang. Penerawangan membayangkan Dana Mbojo yang tadinya gunung hijau penuh pohon, air mengalir jernih, persawahan tumbuh subur dan masyarakatnya berabab religious . Kini terbalik bagaikan ethopia, gunung gersang, mata air hilang, sawah banyak mengering dan nilai religiuspun banyak terkikis belum juga ada langkah perbaikan.
Sementara persoalan lain seperti pelayanan public, Pembangunan infrastruktur, pengangguran , pendidikan dan lain – lain masih jauh dari harapan. Belum lagi masalah anggaran, social politik, hukum dan ekonomi. Kiranya Pemda Kab Bima yang dipimpin Dae Ferry memiliki masalah yang tidak tersentuh secara benar. Disinilah penyebab munculnya kesenjangan besar, sehingga lahir kritik luas masyarakat rasional Kab Bima.
Penerawangan saya , dimana jaman sudah berubah banyak. Transportasi udara, darat dan laut sangat lancar memperpendek jarak tempuh , Technologi informasi sudah ada disetiap rumah yang menjamin transparansi serta pola pikir dan gaya hidup masyarakat mulai maju karena belajar dari televisi. Lantas apa yang membuat daerah penuh potensi ini masih ngadad ibarat mesin tua. Padahal, berbagai daerah lain karena berani dan inovatif sudah banyak yang maju secara permanen dan nyata.
Penerawangan saya mulai mengerucut, singkatnya mengarah pada karateristik Dae Ferry sebagai komando. Masih mengiang dikepala, diawal pemerintahan Dae Ferry beberpa Tahun lalu disebuah bulletin NTB saya menulis “ kita semua salah memilih Ferry “. Anekdot dari kecerobohan atau kita memang tertipu oleh kampanye Dae Ferry yang menonjolkan wibawa kerajaan dan kepolosan sehingga terpilih.
Karateristik Kepemimpinan Dae Ferry
Secara Domestik, Dae Ferry berada dalam “ kegiatan benang kusut bisnis dan politik kental “. Masih lekat dimata kita, diawal kekuasaanya Dae Ferry sudah memulai bisnis dengan lihai mengambil alih pengelolaan sarang wallet. Meskipun tender dilakukan, tapi atas jabatannya Dae Ferry melibatkan actor lain dengan slogan andalan “ bermain Cantik “, mengelabui H. Najib.
. “Konsesi bisnis melalui tender “ seperti diatas diprediksi terjadi di semua proyek daerah yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Sejumlah besar proyek Pemda dikuasai orang-orang dekat yang nota bene adalah darah biru atau figur lain yang dipasang. Dae Ferry berada dalam posisi sutradara yang berkuasa penuh mengatur semua peran dan jatah proyek kepada para actor.
Dalam politik, Dae ferry cenderung berpolitik untuk memiliki kekuasaan yang lama. Faktor pemicu motif ini karena Dae ferry ‘bukanlah politisi ‘yang menguasai ragam pengetahuan, pemimpin akuntable dan pebisnis atau punya sumber pendapatan lain. Sementara, sebagai keturunan ‘”raja “ memaksa Dae Ferry untuk eksis dalam “tahta raja” dengan hidup mapan. Karena itu, Dae ferry perlu punya banyak uang dan berusaha mempersempit ruang lawan politik potensialnya dari perpolitikan daerah.
Upaya memperlemah lawan politik pernah dilakukan terhadap H. Zainul Arifin mantan Bupati Kab Bima. Dae Ferry pernah mencari kesalahan H. Zainul sebagai rival politik yang ditakuti, dengan membuka data pembelanjaan Pemda non APBN. Namun ini gagal karena tidak terbukti ada penyelewengan atau pelanggaran yang bisa dihukumkan.
Dari gambaran ini, cukup jelas bahwa Dae Ferry diselimuti ambisi yang kuat untuk mengumpulkan banyak finance dan ambisi melanjutkan kekuasaan. Dalam kepemimpinan politik, hal seperti ini bisa dibilang boleh boleh saja, tapi akan menjadi salah ketika langkah yang diambil tidak sesuai tempatnya.
Gaya Politik
Di alam “Demokrasi bebas “ terbuka banyak bagi entitas politik untuk “bergaya” sedemikian rupa. Kemana arah politik yang kita inginkan ada banyak pilihan. Referensi politik atau kepemimpinan politik Nasional dapat diambil seperti, gaya Soekarno , Soeharto sampai dengan SBY. Lebih jauh lagi , Gajah Mada, Sultan Agung atau bahkan Ken Arok.
Belum lagi referansi mitologis simbolis kepemimpinan ( politik ) kisah kisah wayang atau kisah – kisah legenda rakyat yang mengemuka diberbagai daerah misalnya , ‘ruma hawo Ninu ‘ ( Sang Bima ) penyatu para Ncuhi, di Dana Mbojo. Dan sangat penting – referensi kita tentang tokoh tokoh pemimpin agama. Idola kepemimpinan umat islam Nabi Muhammad SAW yang terbaik untuk dicontohi.
Gaya mana yang Dae Ferry ikuti, selama Lima Tahun berjalan , kepemimpinan yang diterapkan cenderung mengarah gaya kepemimpinan ( politik )antara Ken Arok dan Soeharto. Gaya tidak banyak bicara tapi penuh dendam, siapa saja yang tidak setia atau loyal pasti lengser dari posisi. Intervensi dan dokrin terhadap bawahan sampai tingkat Desa menjadi rutinitas kerja Dae ferry. Gaya lain adalah berusaha melemahkan kekuatan “lawan politik” dengan cara mencari – cari kesalahan.
Penerapan Gaya kepemimpinan otoriter seperti ini diakui banyak pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Rasa tidak nyaman dan tertekan secara tidak langsung membuat pejabat teras kehilangan inovatif . Inilah kenyataan yang terjadi di Kab Bima. Hasil pantauan selama ini, saya menemukan banyak staf pemda yang memiliki talenta kreatifitas tinggi. Mereka tidak menjadi aset yang baik karena memang tidak memiliki kesempatan yang luas. Hambatan terhadap proses inovasi ini tersumbat oleh gaya politik puncak pimpinan.
Sehingga tidak sedikit kebijakan sejumlah pembangunan daerah salah penempatan. Selama ini konsep pembangunan masih focus pada basic education. Sejumlah persoalan seperti pendidikan, pemerataan pendidikan, gedung sekolah, kualitas guru dan perpuatakaan sampai sekarang masih menjadi persoalan. Hal ini juga dialami oleh komuditi unggulan kita yang berlimpah seperti bawang merah dan jambu mente yang tidak tersentuh oleh kreatifitas pengembangan, belum lagi kita bicara material sumber bumi.
Dalam roda otonomi, pertimbangan daya saing dan produktivitas perlu ditopang oleh kualitas sumber daya manusia (SDM ). Karena itu, industry pendidikan atau pelatihan harus dikembangkan secara relevan dengan kebutuhan industry dan pasar tenaga kerja. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang mendorong pertumbuhan daerah.
Begitupun dengan pembanguan Infrastuktur dan pengelolaan keuangan daerah harus berimbang antara pos penerimaan dan pos pembelanjaan. Termasuk laporan dana PAD dari mana sumber penerimaan dan kemana saja dibelanjakan harus ada laporan berkala secara transparan.
Gaya kepemimpinan yang kaku, terlalu hati-hati dan bertahan dengan konsep kerja masa lalu ternyata masih berlaku dalam kepemimpinan Dae Ferry. Inovatif dan kreatifitas sebagai pendorong perubahan sama sekali tidak bergerak. Dae Ferry dan pegawai Pemda lebih sibuk dengan tatanan administrative, sibuk berkunjung dari desa ke desa yang semuanya bersifat normative tanpa terobosan berarti. Sementara kita dikejar kebutuhan besar perubahan oleh pemimpin yang punya daya kerja besar.
Transparansi dan aspiratif sudah harus dibuka untuk memberi ruang masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan public strategis. Sebab, pengelolaan atas kebutuhan daerah menuju perubahan “ bukanlah kewenangan dan otoritas” Bupati dan jajaran pemda semata. Tetapi peran serta masyarakat menjadi penting sebagai tonggak pembangunan daerah. Karena itu, Dae Ferry perlu pahami substansi filosofi daerah bahwa maju – mundurnya suatu daerah akan tetap menjadi tanggungjawab bersama masyarakat itu sendiri.
Tugas atau amanat yang diberikan masyarakat Lima Tahun lalu terhadap Dae Ferry sehingga terpilih adalah kepercayaan yang semestinya dijawab oleh langkah pembangunan dan perubahan bersama elemen masyarakat, yang menjamin terwujudnya kesejahteraan atau menyentuh hak-hak kewarganegaraan yang lebih baik. Sangat salah jika Dae Ferry hanya bekerja dalam pemikiran sempit tanpa ada karya perbaikan yang signifikan.
Sekarang masyarakat sudah pintar menilai mana yang benar dan salah, yang nyata dan fiktif , rekayasa atau apa adanya, semua itu tetap dicermati. Apalagi di Bima tertumpuk sarjana menganggur yang komunikatif dan cerdas mengeritik. Untuk itulah, Dae Ferry jangan lagi menerapkan kepemimpinan politik “ kelas salon “ yang suka berdandan agar meraih simpati massa dengan cara banyak berkunjung.
Yang lebih penting lagi, kami tidak mau kepemimpinan Dae Ferry cenderung memanfaatkan jabatan untuk melakukan kampanye permanen hanya karena ingin mempertahankan kekuasaan politik. Hal ini tidak saja merugikan pribadi Dae Ferry sebagai puncak Pimpinan Kab Bima yang gagal, tetapi dampaknya merugikan daerah dan masyarakat secara menyeluruh lebih menyakitkan.
Sekarang, waktunya kita buka mata. Kompleksitas sejumlah tuntutan kebutuhan masyarakat harus diperbaiki bertahap. Kajian prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah perlu dipercepat jika tidak ingin tertinggal oleh daerah lain. Oleh karena itu, terkait pemilukada Kab Bima nanti, masyarakat supaya lebih berhati-hati untuk tidak lagi membuat kesalahan kedua kali dalam memilih pemimpin. *****( tulisan ini hanya respos positif sebagai dou mbojo, tidak terkait apapun dengan Pemilukada Kab Bima nanti ).
Kamis, 18 Maret 2010
tki tetap tersiksa
TKI TETAP TERSIKSA
Remitances devisa TKI telah mencapai 6,6 T sampai akhit febuari 2010, ( SI 3/3 ). Hemat saya, hal ini bukanlah suatu nilai devisa yang mesti dibanggakan. Semestinya, pemerintah atau Menakertrans bisa mengajak instansi lain atau komisi IX DPR untuk membuka mata dari fakta prestasi ini.
Sekarang yang menjadi pertayaan pemerintah, apa yang kami dapat atau telah berikan pada TKI super hebat ini. Dan bagaimana saya bisa berterimakasih kepada para mitra pelaksana petempatan yaitu Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PTKIS ) sebagai pencetak pahlawan devita tadi.
Pemerintah jangan hanya menikmati dan bangga dengan hasil pencapaian TKI, tapi perlindungan dan kualitas masih babakbelur disana sini. Selama ini perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI dan PTKIS masih terjadi dimana mana. Intimidasi, penyekapan dan pemerasan adalah rutinitas masalah yang selalu dialami TKI dan PTKIS.
Jujur saja, TKI maupun PTKIS sampai saat ini masih mengalami pemerasan dalam 2 ( dua ) bentuk. 1. Pemerasan kolektif oleh birokrasi melalui sejumlah pungutan administratif baik pusat maupun daerah yang tidak rasional. 2. Pemerasan oleh institusi terkait lain secara finansial maupun psikologis dengan alasan UU 39 tahun 2004. Padahal pasal dan penjelasan pasal dari UU tersebut dibuat tidak cermat melihat substansi rasio kronologis masalah.
Kita bukan tidak setuju dengan sejumlah langkah perbaikan oleh menakertrans Muhaimin Iskandar, yang tidak beda jauh dengan langkah Menakertrans sebelumnya. Tapi fakta lapangan yang terjadi selama ini tetap saja TKI mengalami pelayanan buruk. Persoalan penting yang terjadi dalam pelayanan ini adalah kurangnya koordinasi antar pemerintah terkait itu sendiri.
Sekedar diketahui, semua petugas instansi pemerintah terkait TKI baik yang berada di dalam dan luar negeri telah salah memposisikan TKI dan PTKIS sebagai sumber pendapatan financial potensial pribadi. Mereka para oknum ini melihat program penempatan dan perlindungan TKI dalam pikiran sempit dari sisi financial semata. Tidak melihatnya secara luas dampak positifnya secara Nasional.
Sumbangan besar dana TKI dan PTKIS untuk Negara bukan saja dari penerimaan devisa, tapi dana pembinaan melalui rekening Depnakertrans sebesar 15 Dollar per TKI oleh PPTKIS tidak jelas laporannya. Padahal pembayaran ini sudah berjalan sejak 32 Tahun lalu. Belum lagi biaya tetekbengek proses administrasi bebas fiscal.
Melihat fakta fakta diatas, sesungguhnya TKI dan PTKIS tidak saja mengalami beban berat pemerasan financial dan psikologis, tetapi TKI dan PTKIS kehilangan posisi tawar yang elegan untuk membela diri. Padahal, mereka adalah pemberi devisa terbesar yang masuk kalkulasi tahunan APBN dan pembasmi kemiskinan yang nyata.
Karena itu, semua lembaga pemerintah ( khusus Depmakertrans ) dan institusi lain terkait untuk lebih arif melihat permasalahan TKI secara proporsional. Sehingga jasa besar TKI dan PTKIS disektor ekonomi serta jasa besarnya disektor psiko- sosial bagi negara dapat mencapai keseimbangan oleh pelayanan dan perlindungan yang layak. 2/3 2010
Remitances devisa TKI telah mencapai 6,6 T sampai akhit febuari 2010, ( SI 3/3 ). Hemat saya, hal ini bukanlah suatu nilai devisa yang mesti dibanggakan. Semestinya, pemerintah atau Menakertrans bisa mengajak instansi lain atau komisi IX DPR untuk membuka mata dari fakta prestasi ini.
Sekarang yang menjadi pertayaan pemerintah, apa yang kami dapat atau telah berikan pada TKI super hebat ini. Dan bagaimana saya bisa berterimakasih kepada para mitra pelaksana petempatan yaitu Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PTKIS ) sebagai pencetak pahlawan devita tadi.
Pemerintah jangan hanya menikmati dan bangga dengan hasil pencapaian TKI, tapi perlindungan dan kualitas masih babakbelur disana sini. Selama ini perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI dan PTKIS masih terjadi dimana mana. Intimidasi, penyekapan dan pemerasan adalah rutinitas masalah yang selalu dialami TKI dan PTKIS.
Jujur saja, TKI maupun PTKIS sampai saat ini masih mengalami pemerasan dalam 2 ( dua ) bentuk. 1. Pemerasan kolektif oleh birokrasi melalui sejumlah pungutan administratif baik pusat maupun daerah yang tidak rasional. 2. Pemerasan oleh institusi terkait lain secara finansial maupun psikologis dengan alasan UU 39 tahun 2004. Padahal pasal dan penjelasan pasal dari UU tersebut dibuat tidak cermat melihat substansi rasio kronologis masalah.
Kita bukan tidak setuju dengan sejumlah langkah perbaikan oleh menakertrans Muhaimin Iskandar, yang tidak beda jauh dengan langkah Menakertrans sebelumnya. Tapi fakta lapangan yang terjadi selama ini tetap saja TKI mengalami pelayanan buruk. Persoalan penting yang terjadi dalam pelayanan ini adalah kurangnya koordinasi antar pemerintah terkait itu sendiri.
Sekedar diketahui, semua petugas instansi pemerintah terkait TKI baik yang berada di dalam dan luar negeri telah salah memposisikan TKI dan PTKIS sebagai sumber pendapatan financial potensial pribadi. Mereka para oknum ini melihat program penempatan dan perlindungan TKI dalam pikiran sempit dari sisi financial semata. Tidak melihatnya secara luas dampak positifnya secara Nasional.
Sumbangan besar dana TKI dan PTKIS untuk Negara bukan saja dari penerimaan devisa, tapi dana pembinaan melalui rekening Depnakertrans sebesar 15 Dollar per TKI oleh PPTKIS tidak jelas laporannya. Padahal pembayaran ini sudah berjalan sejak 32 Tahun lalu. Belum lagi biaya tetekbengek proses administrasi bebas fiscal.
Melihat fakta fakta diatas, sesungguhnya TKI dan PTKIS tidak saja mengalami beban berat pemerasan financial dan psikologis, tetapi TKI dan PTKIS kehilangan posisi tawar yang elegan untuk membela diri. Padahal, mereka adalah pemberi devisa terbesar yang masuk kalkulasi tahunan APBN dan pembasmi kemiskinan yang nyata.
Karena itu, semua lembaga pemerintah ( khusus Depmakertrans ) dan institusi lain terkait untuk lebih arif melihat permasalahan TKI secara proporsional. Sehingga jasa besar TKI dan PTKIS disektor ekonomi serta jasa besarnya disektor psiko- sosial bagi negara dapat mencapai keseimbangan oleh pelayanan dan perlindungan yang layak. 2/3 2010
politisi DPR perlu tahan diri
Politisi DPR harus Tahan Diri
Kalau kita melihat hasil rapat yang direkomendasikan adalah langkah suskses kerja DPR. Persoalan akan ditindak lanjuti atau tidak oleh presiden terhadap rekomendasi tersebut , sebenarnya sudah jelas disampaikan dalam pitado tanggapan presiden. Artinya, Presiden cukup apersepsi terhadap hasil paripurna.
Apalagi rekondasi itu sendiri saat ini belum sampai ditangan Presiden secara formal. Karena itu, semestinya politisi DPR tidak terlampau cengeng, lebih baik tahan diri, sehingga tidak terus menambah keruh situasi politik.
Rekondasi seperti apa isinya dan tindak lanjut seperti apa yang dikehendaki DPR, tentu presiden akan melihat setelah menerima bentuk rekomendasinya. Sebaliknya, politisi DPR seperti Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso , Romahurmuzy dan Bambang Soestayo tidak terlampau banyak bermanuver.
Persoalan century yang ditelusuri pansus sudah berakhir oleh rapat paripurna DPR. Persoalan substansinya adalah terjadi pelanggaran dan melibatkan pejabat Negara pembuat kebijakan. Karena itu, kasusnya perlu dilihat secara obyektif.
Jika penegakan hukum diminta untuk ditegakan, tentu Presiden akan setuju. Tapi jika dipaksa menghukum seseorang yang belum jelas melanggar hukum, apalagi pejabat Negara, sangat tidak mungkin dilakukan, apalagi oleh Presiden.
Kebijakan bailout Century oleh Gubernur BI Boediono dan Sri Mulyani selaku ketua KSSK saat itu, belum tentu melanggar hukum untuk dipidanakan. Apalagi kebijakan tersebut bersifat menyelamatkan Negara dari ancaman krisi global, dan sudah terjawab oleh bukti Negara kita terhindar dari krisis. Karena itu, kebijakannya harus dibuktikan dulu, apakah kebijakan itu memiliki unsur untuk memperkaya diri atau orang lain.
Sangat disayangkan, jika semua kebijakan yang dianggap merugikan dan berdampak panjang bagi kehidupan Negara dipaksa untuk dihukum. Malah saya bertanya kepada Dewan, apakah semua kebijakan masa lalu atau yang sudah dilakukan baik oleh pemerintahan pusat maupun daerah yang saat ini ternyata banyak merugikan rakya dan berdampak panjang bagi kehidupan Negara akan dipansuskan dan dihukum.
Karena itulah, saya melihat apa yang dilakukan dewan terhadap kasus Century cenderung lebih disebabkan oleh kebutuhan bersifat politik. Jika hal ini yang terjadi, maka politisi dewan saat ini tidak berpihak pada kebutuhan rakyat dan Negara secara luas, tetapi cenderung mengedepankan kebutuhan minoritas politisinya.***.4/3 2010.
Kalau kita melihat hasil rapat yang direkomendasikan adalah langkah suskses kerja DPR. Persoalan akan ditindak lanjuti atau tidak oleh presiden terhadap rekomendasi tersebut , sebenarnya sudah jelas disampaikan dalam pitado tanggapan presiden. Artinya, Presiden cukup apersepsi terhadap hasil paripurna.
Apalagi rekondasi itu sendiri saat ini belum sampai ditangan Presiden secara formal. Karena itu, semestinya politisi DPR tidak terlampau cengeng, lebih baik tahan diri, sehingga tidak terus menambah keruh situasi politik.
Rekondasi seperti apa isinya dan tindak lanjut seperti apa yang dikehendaki DPR, tentu presiden akan melihat setelah menerima bentuk rekomendasinya. Sebaliknya, politisi DPR seperti Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso , Romahurmuzy dan Bambang Soestayo tidak terlampau banyak bermanuver.
Persoalan century yang ditelusuri pansus sudah berakhir oleh rapat paripurna DPR. Persoalan substansinya adalah terjadi pelanggaran dan melibatkan pejabat Negara pembuat kebijakan. Karena itu, kasusnya perlu dilihat secara obyektif.
Jika penegakan hukum diminta untuk ditegakan, tentu Presiden akan setuju. Tapi jika dipaksa menghukum seseorang yang belum jelas melanggar hukum, apalagi pejabat Negara, sangat tidak mungkin dilakukan, apalagi oleh Presiden.
Kebijakan bailout Century oleh Gubernur BI Boediono dan Sri Mulyani selaku ketua KSSK saat itu, belum tentu melanggar hukum untuk dipidanakan. Apalagi kebijakan tersebut bersifat menyelamatkan Negara dari ancaman krisi global, dan sudah terjawab oleh bukti Negara kita terhindar dari krisis. Karena itu, kebijakannya harus dibuktikan dulu, apakah kebijakan itu memiliki unsur untuk memperkaya diri atau orang lain.
Sangat disayangkan, jika semua kebijakan yang dianggap merugikan dan berdampak panjang bagi kehidupan Negara dipaksa untuk dihukum. Malah saya bertanya kepada Dewan, apakah semua kebijakan masa lalu atau yang sudah dilakukan baik oleh pemerintahan pusat maupun daerah yang saat ini ternyata banyak merugikan rakya dan berdampak panjang bagi kehidupan Negara akan dipansuskan dan dihukum.
Karena itulah, saya melihat apa yang dilakukan dewan terhadap kasus Century cenderung lebih disebabkan oleh kebutuhan bersifat politik. Jika hal ini yang terjadi, maka politisi dewan saat ini tidak berpihak pada kebutuhan rakyat dan Negara secara luas, tetapi cenderung mengedepankan kebutuhan minoritas politisinya.***.4/3 2010.
Selasa, 02 Maret 2010
LIDAH POLITISI
“ Bussyeeet….., mana ada moral dalam politik “, Kata Kwik Kian Gie, politisi dan ekonom kawakan kita. Kwik Kian Gie pulalah seorang Menteri ( saat itu ) yang jujur dan berani mengungkap kebobrokan moral politisi, korupsi dan mis-management pengelolaan ekonomi bagi Negara. Menurut Kian Gie, “ ketidak beresan “ yang dihadapai bangsa ini semuanya bersumber pada satu kata ,“ Korupsi “.
Scandal Bank Century yang sekarang sudah memasuki keputusan akhir oleh pansus melalui rapat paripurna, layak kita jadikan bahan melihat lidah politisi. Disini sejumlah politisi bertarung membongkar kemana dan siapa saja penikmat dana Century. Apakah lidah politisi berbicara jujur, atau perilaku mereka menyimpang dari moralitas, tergantung hasil kerja mereka ( pansus ) itu sendiri.
Ketika Pak Kwik Kian Gie dipanggil menjadi saksi ahli oleh pansus, beliau memberi arahan supaya pansus membuka 100% pembukuan Bank Century ( sekarang Bank Mutiara ) untuk memahami aliran dana rakyat yang dirampok dapat ditelusuri.
Setelah sekian lama pansus bekerja, ternyata ditemukan banyak dana Century mengalir kesejumlah pihak dengan sistim administrasi rekayasa dan fiktif. Disini Politisipun tersandung ikut merampok dana Century, termasuk politisi fraksi pansus.
Ibarat tersengat tawon, para politisi ini kembali berkelit, lidah mereka lihai mencari tikungan. Sebelumnya lidah berkata “ penegakan hukum “ adalah tujuan kerja kami ( pansus ) menelusuri aliran dana Century. Ditengah jalan, semangat menjadi lain ketika Dua politisi seperti Amir Mois dari PDIP dan Misbakhum PKS terindikasi ikut menikmati dana Century.
Semangat ingin mencari kesalahan yang lain, tetapi lupa dengan kesalahan pribadi. Itulah fakta sementara yang kita dapat dari politisi pansus sekarang ini. Argumen kontra argumenpun dibuat hanya sebagai pembelaan yang berkicau sekejap. Tidak ada tindak lanjut untuk dihukumkan supaya ada pembuktian hukum bagi Dua politisi partai di atas.
Semestinya penegakan hukum berlaku terhadap siapa saja, termasuk bagi politisi partai pansus. Tapi fakya yang ada, pansus tidak melirik temannya sendiri untuk dibahas atau dihukumkan. Sepertinya Pembicaraan indikasi korupsi internal polisi partai diharamkan untuk berkembang luas karena pertimbangan mengancam kredebilitas banyak hal yaitu, citra partai dan politisinya serta citra Dewan secara menyeluruh.
Sedikit Catatan Lidah Politisi Dalam Contoh.
Terkait pansus, Golkar menyatakan tidak punya niat gulingkan Wapres Boediono. ( SI 13/12 ) 2009. Tapi dalam loporan akhir fraksi pansus, Golkar menyebut Boediono dan Sri Mulyani bertanggungjawab atas scandal Century.
Anggota pansus Akbar Faizal ( Hanura ) pernah bilang, anggota pansus tidak pelu dibayar dalam menjalankan tugas menuntaskan aliran dana Century. ( SI 13/12 ) 2009. Lantas bagaimana dengan penambahan dana kerja pansus karena masa kerja diperpanjang dan gerilya transaksi yang mencuat beberapa hari lalu.
Pansus ( politisi ) juga pernah sepakat, menghimbau seluruh pejabat Negara yang akan dimintai keterangan baik sebagai saksi atau terperiksa untuk di non-aktifkan. ( SI 19/12 ) 2009. Lantas, oleh karena ditolak Presiden atas dasar konstitusi, dengan enteng politisi pansus ini menjawab “ kami hanya menghimbau “. Padahal, sikap pansus itu menunjukan ketidak cermatannya pada makna konstitusi atau aturan. “Memang betul lidah ini tak bertulang “.
Yusuf Kalla mengatakan, “Korupsi kebijakan jauh lebih berbahaya daripada Korupsi pelaksanaan”. Korupsi kebijakan sangat membahayakan Negara karena berdampak panjang. ( SI. Lupa ). Lantas, bagaimana dengan berjibunnya korupsi kebijakan public strategis yang terjadi diseluruh negeri ini oleh pejabat Negara dan pejabat Pemerintah baik Pusat maupun Daerah banyak yang merugikan rakyat dan berdampak panjang bagi kehidupan rakyat dan Negara. Karena itu, Hemat saya semuanya dipansuskan saja dan ditindak lanjuti langkah hukum. Ini akan lebih fair.
Ketika langkah lobi dilakukan oleh Andi Arif dan Felix Wanggai staf khusus Presiden, terkait kasus Century banyak dipersoalkan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR menyatakan, “ sikap Andi Arif dan Felix Wanggai itu atas inisiatif pribadi”. ( SI . 1/3 ) . Pertanyaanya, mungkinkan seorang staf khusus dengan jabatan khusus yang sudah digariskan tatalaksananya, lantas berani mengambil inisiatif signifikan seperti itu ?. Tentu sangat aneh, klau kita mengukur struktur kerja kepresidenan.
Bussyeet, mana ada moral dalam politik, kata Kwik Kian Gie , memang tidak pernah salah. Politisi kita belum mampu menunjukan moralitas dan konsisten dengan berkata jujur. Sedikit catatan contoh diatas cukup menjadi bukti bahwa lidah politisi belum bisa diluruskan. Trimks.
Scandal Bank Century yang sekarang sudah memasuki keputusan akhir oleh pansus melalui rapat paripurna, layak kita jadikan bahan melihat lidah politisi. Disini sejumlah politisi bertarung membongkar kemana dan siapa saja penikmat dana Century. Apakah lidah politisi berbicara jujur, atau perilaku mereka menyimpang dari moralitas, tergantung hasil kerja mereka ( pansus ) itu sendiri.
Ketika Pak Kwik Kian Gie dipanggil menjadi saksi ahli oleh pansus, beliau memberi arahan supaya pansus membuka 100% pembukuan Bank Century ( sekarang Bank Mutiara ) untuk memahami aliran dana rakyat yang dirampok dapat ditelusuri.
Setelah sekian lama pansus bekerja, ternyata ditemukan banyak dana Century mengalir kesejumlah pihak dengan sistim administrasi rekayasa dan fiktif. Disini Politisipun tersandung ikut merampok dana Century, termasuk politisi fraksi pansus.
Ibarat tersengat tawon, para politisi ini kembali berkelit, lidah mereka lihai mencari tikungan. Sebelumnya lidah berkata “ penegakan hukum “ adalah tujuan kerja kami ( pansus ) menelusuri aliran dana Century. Ditengah jalan, semangat menjadi lain ketika Dua politisi seperti Amir Mois dari PDIP dan Misbakhum PKS terindikasi ikut menikmati dana Century.
Semangat ingin mencari kesalahan yang lain, tetapi lupa dengan kesalahan pribadi. Itulah fakta sementara yang kita dapat dari politisi pansus sekarang ini. Argumen kontra argumenpun dibuat hanya sebagai pembelaan yang berkicau sekejap. Tidak ada tindak lanjut untuk dihukumkan supaya ada pembuktian hukum bagi Dua politisi partai di atas.
Semestinya penegakan hukum berlaku terhadap siapa saja, termasuk bagi politisi partai pansus. Tapi fakya yang ada, pansus tidak melirik temannya sendiri untuk dibahas atau dihukumkan. Sepertinya Pembicaraan indikasi korupsi internal polisi partai diharamkan untuk berkembang luas karena pertimbangan mengancam kredebilitas banyak hal yaitu, citra partai dan politisinya serta citra Dewan secara menyeluruh.
Sedikit Catatan Lidah Politisi Dalam Contoh.
Terkait pansus, Golkar menyatakan tidak punya niat gulingkan Wapres Boediono. ( SI 13/12 ) 2009. Tapi dalam loporan akhir fraksi pansus, Golkar menyebut Boediono dan Sri Mulyani bertanggungjawab atas scandal Century.
Anggota pansus Akbar Faizal ( Hanura ) pernah bilang, anggota pansus tidak pelu dibayar dalam menjalankan tugas menuntaskan aliran dana Century. ( SI 13/12 ) 2009. Lantas bagaimana dengan penambahan dana kerja pansus karena masa kerja diperpanjang dan gerilya transaksi yang mencuat beberapa hari lalu.
Pansus ( politisi ) juga pernah sepakat, menghimbau seluruh pejabat Negara yang akan dimintai keterangan baik sebagai saksi atau terperiksa untuk di non-aktifkan. ( SI 19/12 ) 2009. Lantas, oleh karena ditolak Presiden atas dasar konstitusi, dengan enteng politisi pansus ini menjawab “ kami hanya menghimbau “. Padahal, sikap pansus itu menunjukan ketidak cermatannya pada makna konstitusi atau aturan. “Memang betul lidah ini tak bertulang “.
Yusuf Kalla mengatakan, “Korupsi kebijakan jauh lebih berbahaya daripada Korupsi pelaksanaan”. Korupsi kebijakan sangat membahayakan Negara karena berdampak panjang. ( SI. Lupa ). Lantas, bagaimana dengan berjibunnya korupsi kebijakan public strategis yang terjadi diseluruh negeri ini oleh pejabat Negara dan pejabat Pemerintah baik Pusat maupun Daerah banyak yang merugikan rakyat dan berdampak panjang bagi kehidupan rakyat dan Negara. Karena itu, Hemat saya semuanya dipansuskan saja dan ditindak lanjuti langkah hukum. Ini akan lebih fair.
Ketika langkah lobi dilakukan oleh Andi Arif dan Felix Wanggai staf khusus Presiden, terkait kasus Century banyak dipersoalkan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR menyatakan, “ sikap Andi Arif dan Felix Wanggai itu atas inisiatif pribadi”. ( SI . 1/3 ) . Pertanyaanya, mungkinkan seorang staf khusus dengan jabatan khusus yang sudah digariskan tatalaksananya, lantas berani mengambil inisiatif signifikan seperti itu ?. Tentu sangat aneh, klau kita mengukur struktur kerja kepresidenan.
Bussyeet, mana ada moral dalam politik, kata Kwik Kian Gie , memang tidak pernah salah. Politisi kita belum mampu menunjukan moralitas dan konsisten dengan berkata jujur. Sedikit catatan contoh diatas cukup menjadi bukti bahwa lidah politisi belum bisa diluruskan. Trimks.
Langganan:
Postingan (Atom)