rencana propinsi sumbawa

Rencana Propinsi Sumbawa

Salam Sejahtera untuk kita semua...!
Terimakasih kepada semua pihak atas antusiasnya berbicara ' rencana propinsi sumbawa '. Tapi saya lebih suka menggunakan kata ‘revolusi ‘
Sekedar informasi
Dalam 10 Tahun terakhir, ada 205 daerah hasil pemekaran. Rinciannya, 7 propinsi, 164 kabupaten dan 34 Kota. Sementara ada 20 pengajuan baru yang sudah masuk ke komisi II DPR RI belum ditindak lanjuti karena adanya moratorium Presiden. Sehingga, semua gagasan dan opini pemekaran daerah ditunda untuk menunggu keputusan lebih lanjut dari hasil evaluasi oleh pemerintah.
Beberapa waktu lalu disejumlah tempat Presiden telah mengatakan ‘ menghentikan sementara pemekaran daerah’ dan akan mengevaluasi kembali sejumlah daerah pemekaran yang sudah ada. Moratorium Presiden ini telah disampaikan ke komisi II DPR RI dengan Dua surat berisi bahwa, usulan mengenai pemekaran daerah yang sudah masuk bisa untuk dikaji dan dipertimbangkan, apakah bisa diteruskan atau tidak masih belum jelas.
Sementara, saat ini Kementerian Dalam Negeri masih melakukan evaluasi 205 daerah hasil pemekaran serta menyusun grand design yang berisi berapa jumlah ideal Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk 15 Tahun kedepan. Sedangkan hasil evaluasi dan penyusunan grand design akan rampung pada Juli ini, kemudian diajukan ke komisi II DPR RI untuk dibahas.
Apakah pengajuan pembentukan propinsi Sumbawa sudah masuk ke komisi II DPR RI sebelum atau sesudah adanya moratorium Presiden sudah ada yang bekerja, kita tunggu saja . Pemekaran harus jalan terus dari sisa kesempatan yang ada. Karena itu, sekaranglah waktunya bagi elemen local cepat bergerak dengan masyarakat untuk mendukung langkah tokoh yang lain, sehingga pemekaran itu diwujudkan.
Persoalan
Secara umum, pembentukan propinsi Sumbawa 100% memenuhi syarat, baik hukum, geologis, administratif, SDM dan ekonomi maupun social cultural dan structural.
Namun menjadi sulit ketika masuk dalam ranah politik. Hal ini menjadi benteng yang sulit ditembus.
Selama ini, lobi politik baik propinsi maupun pusat selalu gagal karena posisi politik tidak berimbang.

Memang betul, sudah ada sejumlah langkah di ambil, tetapi baru sebatas pembahasan dan tuntutan.
Belum ada keseriusan dalam komitmen untuk mengambil langkah strategis lain dengan duduk bersama dan lapang ada.
Pada era kepemimpinan Lalu Sarinata, desakan pembentukan propinsi Sumbawa memang sudah diajukan. Data evaluasi kelayakan, surat dukungan Kepala Daerah pulau Sumbawa dan rekomendasi DPRD propinsi periode 2004-2009 telah diterima Gubernur saat itu, tapi tidak direkomrndasikan lebih lanjut.
Apesnya, data tersebut diterima hanya sebagai respon menenangkan situasi saja, tidak ditindak lanjuti secara obyektif . Sarinata lebih menyetujui hasil evaluasi tim Pemda propinsi yang dibentuk dengan hasil rekayasa . Sementara, hasil evalusi kelayakan dari tim pemekaran dianggap tidak valid, alias ditolak.
Secara politik, kita sadar bahwa penolakan itu disebabkan oleh “ belum siapnya politisi pulau Lombok untuk melepas pulau Sumbawa”. Pendekatan yang cukup rasional adalah kebutuhan. Secara politik, politisi pulau Lombok berasumsi bahwa mereka memiliki jumlah penduduk lebih banyak. Maka tinjauan atas kebutuhan besar masyarakat Lombok termasuk keterwakilan politik mereka lebih banyak dianggap wajar. Hal ini juga berdampak pada ketidakseimbangan secara struktural birokrasi propinsi.
Lebih jauh lagi, dimana hampir semua kebutuhan pulau Lombok bersumber dari pulau Sumbawa. Pendekatan luas pulau, jumlah penduduk dan pendapatan daerah adalah kondisi paling mendasar yang dikuatirkan politisi pulau Lombok kedepan. Karena itulah, politisi pulau Lombok menganggap tabu pembentukan propinsi Sumbawa dan harus dipolitisir dengan cara apa saja untuk menghalanginya. ( lihat data wilayah, pendapatan penduduk NTB, ), ini adalah tantangan .
Presoalan lain yang muncul adalah, wacana pembentukan propinsi Sumbawa dijadikan obyek politik. Dalam Dua kali pemilihan Gubernur, cukup kental terjadi konspirasi politik untuk kekuasaan. Dimana politisi Lombok mengunci nilai kapabilitas dan profesionalitas tokoh pulau Sumbawa untuk memimpin NTB. Artinya, mereka sengaja tidak menghendaki NTB dipimpin oleh putra-putra pulau Sumbawa.
Sehingga , disisi kebijakan pulau Sumbawa sangat dirugikan. Sector pertambangan yang potensial dikuras melalui kebijakan yang tidak seimbang. Eksploitasi pertambangan besar hanya diijinkan di pulau Sumbawa, pulau Lombok ditutup kecuali pengembangan pariwisata. Tetapi keseimbangan pembagian hasil otomatis banyak berlari kepulau Lombok yang banyak penduduknya. Artinya, selama ini setiap 1 orang pulau Sumbawa berkewajiban untuk dan telah memberi nafkah 2 orang pulau Lombok.
Hampir dipastikan, penerimaan dari APBN dan PAD lebih banyak dibelanjakan pada pembangunan sarana dan prasarana di pulau Lombok. Semua ketidakadilan jatah pembangunan ini merupakan bagian dari strategi mempercepat pembangunan pulau Lombok dari sumber pendanaan pulau Sumbawa.
Tidak mungkin hak masyarakat pulau Sumbawa dari berbagai keunggulannya harus diserahkan kemasyarakat pulau Lombok oleh karena kebijakan dan banyaknya jumlah penduduk. Rasio pemikiran akan kebutuhan masa depan generasi pulau Sumbawa harus diselamatkan oleh pemekaran. Jangan sampai potensi sumber alam kita habis terkuras, lantas pemekaran disetujui. Indikasi ini harus diwaspadai.
Dari persoalan pendek ini, pembentukan propinsi Sumbawa menjadi sangat mendesak. Semua potensi yang dimiliki harus bergerak cepat. Tokoh dan elemen masyarakat kembali duduk bersama untuk mengambil sejumlah langkah positif dalam satu koordinasi.
Ruang Sudah Terbuka
Sekarang ini ruang itu kembali terbuka . Dalam politik, kita memiliki kesempatan lobi cukup potensial. Posisi politik kita di DPR RI lumayan bagus dengan adanya 4 wakil dan 1 wakil di DPD . Fachri Hamzah, Abdurahman, Lutfi, Rudi di DPR RI dan Prof. Farouk Muhammad di DPD serta ditambah Pak Harun Arasyid yang mewakili Jakarta utara bisa menjadi motor politik di DPR dan DPD.
Sedangkan tokoh seperti, pak Din Syamsudin, Hamdan Zulfa, Hatta Sumbawa , Prof. Ahmad Tipraya dan sejumlah tokoh lain sudah bekerja perlu dukungan lokal. Kita juga berharap kepada pihak lain yang ada disejumlah partai politik dan pemerintahan Pusat bisa menjadi penggerak yang efektif untuk mempengaruhi pihak-pihak terkait lainnya.
Sementara sejumlah tokoh potensi lain pulau Sumbawa ( Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Dompu, Kota Bima dan Kab Bima ) perlu menggunakan kekuatan ketohannya bersama sama elemen masyarakat masing-masing membangun gerakan social pembetukan propinsi Sumbawa.
Memang upaya ini akan ada sedikit ganjalan dari DPRD propinsi, ganjalan itu akan muncul karena anggotanya didominasi oleh mayoritas dari pulau Lombok. Pembagian komposisi keterwakilan berdasar pada jumlah penduduk tiap daerah menjadi alasan kekuatan politik pulau Lombok. Disni dibutuhkan kemampuan lobi ekstra intensif secara permanen oleh rekan kita yang juga duduk di DPRD Propinsi atau ada tekanan dari partai politik pusat.
Untuk mempercepat pembentukan propinsi, disamping langkah politik oleh pihak-pihak diatas, gerakan social oleh masing-masing tempat sangat diperlukan. Gerakan social masyarakat memiliki gaung yang luas. Maka, Inisiatif perlu dibangun oleh kelompok kecil dari Desa, Kecamatan, Kabupaten / Kota menuju sentral pergerakan ( panitia pusat ).
Langkah penting kelompok local seperti, pejelasan pembentukan propinsi Sumbawa, menarik sumbangan dari masyarakat misalnya ( Rp. 1000,-/ KK / Minggu), membuat jurnal sumbangan masyarakat untuk dipublikasikan, membangun opini masyarakat melalui media local dan Nasional. Pembentukan jaringan kerja seperti ini akan sangat berpengaruh besar secara local maupun Nasional.
Akhirnya, uraian sederhana ini, menjadi pertanyaan pendek kita semua.
Bagaimana dan dimana harus memulai
Siapa dan kapan akan dimulai, dll.
Kiranya, minimal kelompok Sumbawa, Dompu dan Bima secara local harus berkumpul untuk membahasnya. Bimacentergroups dan Sumbawanews saya pikir bisa menjadi media awal untuk menyatukan semangat ini. Saya tunggu komentar lebih lanjut dari teman lainnya. Trimks.
( tulisan ini hanya bicara sebatas spirit dan langkah sederhana pemekaran, dan tidak menyentuh cultural serta structural kerena hal itu menjadi bagian tersendiri yang tidak perlu dibahas saat ini ).