Rasionalitas dan Gaya Hidup.
Masyarakat memiliki strata – strata social sebagai harga diri. Strata atau kelas ini juga mempunyai banyak referensi yang berbeda-beda. Mereka yang terlahir dengan darah biru akan diposisikan pada strata social tinggi. Ada yang berdasarkan kasta berdasarkan pemahaman seperti masyarakat Hindu yang terjaga secara turun temurun. Dilingkungan masyarakat Jawa ada keluarga yang mengawetkan strata dengan mencantumkan gelar raden.
Dalam lingkungan pesantren anak kiai sering dipanggil Gus, menunjukan bahwa dia masih keturunan darah biru yang mesti dicintai dan dihormati oleh kalangan santri dan masyarakat. Tak ketinggalan juga dilingkungan minoritas turunan arab sering dipanggil Haba”ib atau al- Habib yang dicintai dan dihormati sebagian masyarakat karena alasan mewarisi darah rasulullah SAW.
Dengan kemajuan dunia pendidikan, strata social yang berlandaskan referensi primordial yaitu keunggulan hanya berdasarkan kelahiran dan keturunan mulai tergeser oleh rasionalitas keunggulan prestasi akademis-keilmuan yang kemudian diabadikan dengan titel kesarjanaan. Kalau dulu orang bangga dengan titel raden yang disingkat Rd, sekarang tersaingi oleh titel kampus doktor dengan singkatan Dr.
Di birokrasi kekuasaan, strata social birokrasi ini sangat besar pengaruhnya karena memiliki efek kekuasaan dan ekonomi. Hanya saja masa berlakunya tidak bertahan secara permanen. Dia bersifat sementara dalam posisi legalitas yang sah.
Cerita – cerita di atas hanya ingin menekankan satu hal bahwa setiap kominitas selalu melahirkan format pyramidal dengan referensi dan rasionalitas yang beraneka ragam. “ Orang boleh saja memperjuangkan idiologi masyarakat tampa kelas, semua sama kedudukannya dimata Tuhan dan didepan hukum, tapi strata dan hierarki social tetap saja ada”. ( Prof. DR. Komaruddin Hidayat ).
Gaya Hidup.
Dalam basa-basi dengan teman-teman dari kalangan kelas menengah pada kategori ekonomi bercerita, sekarang ini banyak orang yang ingin dirinya naik ke strata social atas atau setidaknya dipandang sebagai bagian dari komunitas strata atas. Untuk mencapai keinginannya, mereka terpaksa membeli “ tangga naik “ yang dapat dijadikan pijakan keatas berupa barang – barang bermerek dengan harga yang mahal. Dengan berjibun dan beragam aksesoris berkelas dunia, seseorang telah merasa sudah menjadi bagian dari strata atas.
Celakanya, semua kebutuhan dipakai mulai dari tas, baju, sepatu, jam tangan, mobil, perabot rumah tangga dan aksesoris lain didapat dari uang yang tidak selalu halal, tapi diambil dari hak orang lain dengan jalan korupsi. Ketika seseorang sudah merasa di strata pelataran atas , posisinya ingin selalu pergi di sebuah mal besar yang menawarkan beragam barang dengan harga puluhan dan ratusan juta.
Kebodohan belanja yang bukan merupakan kebutuhan dasar, melainkan hanya aksesoris belaka yang menghabiskan ratusan juta adalah belanja gaya hidup yang tidak rasional dan seseorang mendadak bisa miskin. Berapapun kekayaan akan selalu merasa kurang bila seseorang terjebak dalam domain ini, sebab yang berharga itu hanyalah aksesoris bukan pribadinya. Orang seperti ini harus dikasihani dan ditegur karena mereka terkena krisis kepercayaan diri dan kepribadian.
Mari cermati berbagai skandal korupsi dan kasus porak-porandanya keluarga dari berita di media yang semuanya bersumber dari gaya hidup agar dirinya dipandang sebagai bagian dari strata social atas. Tidak sedikit kita menemukan adanya jual beli izajah ( SMA, Sarjana ) oleh karena seseorang ingin memperoleh strata social akademik dimasyarakat. Padahal sejak dari tradisi didesa, sekolah dan kampus, harga diri seseorang itu dicapai karna ilmunya, pribadinya, dan kontribusinya pada masyarakat banyak. Bukan pada gaya hidupnya yang menjadikan materi dan pangkat sebagai topeng pemanis diri dan pendongkrak status social.
Ternyata jabatan dan kekayaan seseorang tidak selalu dibarengi dengan semakin dewasanya dalam memaknai, menjalani dan menghayati kehidupan agar semakin otentik. Gaya hidup yang cenderung melanggar eksistensi diri selalu berdampak pada rusaknya eksistensi social kemanusiaan secara menyeluruh.****
Rabu, 03 November 2010
Rasionalitas dan Gaya Hidup
Rasionalitas dan Gaya Hidup.
Masyarakat memiliki strata – strata social sebagai harga diri. Strata atau kelas ini juga mempunyai banyak referensi yang berbeda-beda. Mereka yang terlahir dengan darah biru akan diposisikan pada strata social tinggi. Ada yang berdasarkan kasta berdasarkan pemahaman seperti masyarakat Hindu yang terjaga secara turun temurun. Dilingkungan masyarakat Jawa ada keluarga yang mengawetkan strata dengan mencantumkan gelar raden.
Dalam lingkungan pesantren anak kiai sering dipanggil Gus, menunjukan bahwa dia masih keturunan darah biru yang mesti dicintai dan dihormati oleh kalangan santri dan masyarakat. Tak ketinggalan juga dilingkungan minoritas turunan arab sering dipanggil Haba”ib atau al- Habib yang dicintai dan dihormati sebagian masyarakat karena alasan mewarisi darah rasulullah SAW.
Dengan kemajuan dunia pendidikan, strata social yang berlandaskan referensi primordial yaitu keunggulan hanya berdasarkan kelahiran dan keturunan mulai tergeser oleh rasionalitas keunggulan prestasi akademis-keilmuan yang kemudian diabadikan dengan titel kesarjanaan. Kalau dulu orang bangga dengan titel raden yang disingkat Rd, sekarang tersaingi oleh titel kampus doktor dengan singkatan Dr.
Di birokrasi kekuasaan, strata social birokrasi ini sangat besar pengaruhnya karena memiliki efek kekuasaan dan ekonomi. Hanya saja masa berlakunya tidak bertahan secara permanen. Dia bersifat sementara dalam posisi legalitas yang sah.
Cerita – cerita di atas hanya ingin menekankan satu hal bahwa setiap kominitas selalu melahirkan format pyramidal dengan referensi dan rasionalitas yang beraneka ragam. “ Orang boleh saja memperjuangkan idiologi masyarakat tampa kelas, semua sama kedudukannya dimata Tuhan dan didepan hukum, tapi strata dan hierarki social tetap saja ada”. ( Prof. DR. Komaruddin Hidayat ).
Gaya Hidup.
Dalam basa-basi dengan teman-teman dari kalangan kelas menengah pada kategori ekonomi bercerita, sekarang ini banyak orang yang ingin dirinya naik ke strata social atas atau setidaknya dipandang sebagai bagian dari komunitas strata atas. Untuk mencapai keinginannya, mereka terpaksa membeli “ tangga naik “ yang dapat dijadikan pijakan keatas berupa barang – barang bermerek dengan harga yang mahal. Dengan berjibun dan beragam aksesoris berkelas dunia, seseorang telah merasa sudah menjadi bagian dari strata atas.
Celakanya, semua kebutuhan dipakai mulai dari tas, baju, sepatu, jam tangan, mobil, perabot rumah tangga dan aksesoris lain didapat dari uang yang tidak selalu halal, tapi diambil dari hak orang lain dengan jalan korupsi. Ketika seseorang sudah merasa di strata pelataran atas , posisinya ingin selalu pergi di sebuah mal besar yang menawarkan beragam barang dengan harga puluhan dan ratusan juta.
Kebodohan belanja yang bukan merupakan kebutuhan dasar, melainkan hanya aksesoris belaka yang menghabiskan ratusan juta adalah belanja gaya hidup yang tidak rasional dan seseorang mendadak bisa miskin. Berapapun kekayaan akan selalu merasa kurang bila seseorang terjebak dalam domain ini, sebab yang berharga itu hanyalah aksesoris bukan pribadinya. Orang seperti ini harus dikasihani dan ditegur karena mereka terkena krisis kepercayaan diri dan kepribadian.
Mari cermati berbagai skandal korupsi dan kasus porak-porandanya keluarga dari berita di media yang semuanya bersumber dari gaya hidup agar dirinya dipandang sebagai bagian dari strata social atas. Tidak sedikit kita menemukan adanya jual beli izajah ( SMA, Sarjana ) oleh karena seseorang ingin memperoleh strata social akademik dimasyarakat. Padahal sejak dari tradisi didesa, sekolah dan kampus, harga diri seseorang itu dicapai karna ilmunya, pribadinya, dan kontribusinya pada masyarakat banyak. Bukan pada gaya hidupnya yang menjadikan materi dan pangkat sebagai topeng pemanis diri dan pendongkrak status social.
Ternyata jabatan dan kekayaan seseorang tidak selalu dibarengi dengan semakin dewasanya dalam memaknai, menjalani dan menghayati kehidupan agar semakin otentik. Gaya hidup yang cenderung melanggar eksistensi diri selalu berdampak pada rusaknya eksistensi social kemanusiaan secara menyeluruh.****
Masyarakat memiliki strata – strata social sebagai harga diri. Strata atau kelas ini juga mempunyai banyak referensi yang berbeda-beda. Mereka yang terlahir dengan darah biru akan diposisikan pada strata social tinggi. Ada yang berdasarkan kasta berdasarkan pemahaman seperti masyarakat Hindu yang terjaga secara turun temurun. Dilingkungan masyarakat Jawa ada keluarga yang mengawetkan strata dengan mencantumkan gelar raden.
Dalam lingkungan pesantren anak kiai sering dipanggil Gus, menunjukan bahwa dia masih keturunan darah biru yang mesti dicintai dan dihormati oleh kalangan santri dan masyarakat. Tak ketinggalan juga dilingkungan minoritas turunan arab sering dipanggil Haba”ib atau al- Habib yang dicintai dan dihormati sebagian masyarakat karena alasan mewarisi darah rasulullah SAW.
Dengan kemajuan dunia pendidikan, strata social yang berlandaskan referensi primordial yaitu keunggulan hanya berdasarkan kelahiran dan keturunan mulai tergeser oleh rasionalitas keunggulan prestasi akademis-keilmuan yang kemudian diabadikan dengan titel kesarjanaan. Kalau dulu orang bangga dengan titel raden yang disingkat Rd, sekarang tersaingi oleh titel kampus doktor dengan singkatan Dr.
Di birokrasi kekuasaan, strata social birokrasi ini sangat besar pengaruhnya karena memiliki efek kekuasaan dan ekonomi. Hanya saja masa berlakunya tidak bertahan secara permanen. Dia bersifat sementara dalam posisi legalitas yang sah.
Cerita – cerita di atas hanya ingin menekankan satu hal bahwa setiap kominitas selalu melahirkan format pyramidal dengan referensi dan rasionalitas yang beraneka ragam. “ Orang boleh saja memperjuangkan idiologi masyarakat tampa kelas, semua sama kedudukannya dimata Tuhan dan didepan hukum, tapi strata dan hierarki social tetap saja ada”. ( Prof. DR. Komaruddin Hidayat ).
Gaya Hidup.
Dalam basa-basi dengan teman-teman dari kalangan kelas menengah pada kategori ekonomi bercerita, sekarang ini banyak orang yang ingin dirinya naik ke strata social atas atau setidaknya dipandang sebagai bagian dari komunitas strata atas. Untuk mencapai keinginannya, mereka terpaksa membeli “ tangga naik “ yang dapat dijadikan pijakan keatas berupa barang – barang bermerek dengan harga yang mahal. Dengan berjibun dan beragam aksesoris berkelas dunia, seseorang telah merasa sudah menjadi bagian dari strata atas.
Celakanya, semua kebutuhan dipakai mulai dari tas, baju, sepatu, jam tangan, mobil, perabot rumah tangga dan aksesoris lain didapat dari uang yang tidak selalu halal, tapi diambil dari hak orang lain dengan jalan korupsi. Ketika seseorang sudah merasa di strata pelataran atas , posisinya ingin selalu pergi di sebuah mal besar yang menawarkan beragam barang dengan harga puluhan dan ratusan juta.
Kebodohan belanja yang bukan merupakan kebutuhan dasar, melainkan hanya aksesoris belaka yang menghabiskan ratusan juta adalah belanja gaya hidup yang tidak rasional dan seseorang mendadak bisa miskin. Berapapun kekayaan akan selalu merasa kurang bila seseorang terjebak dalam domain ini, sebab yang berharga itu hanyalah aksesoris bukan pribadinya. Orang seperti ini harus dikasihani dan ditegur karena mereka terkena krisis kepercayaan diri dan kepribadian.
Mari cermati berbagai skandal korupsi dan kasus porak-porandanya keluarga dari berita di media yang semuanya bersumber dari gaya hidup agar dirinya dipandang sebagai bagian dari strata social atas. Tidak sedikit kita menemukan adanya jual beli izajah ( SMA, Sarjana ) oleh karena seseorang ingin memperoleh strata social akademik dimasyarakat. Padahal sejak dari tradisi didesa, sekolah dan kampus, harga diri seseorang itu dicapai karna ilmunya, pribadinya, dan kontribusinya pada masyarakat banyak. Bukan pada gaya hidupnya yang menjadikan materi dan pangkat sebagai topeng pemanis diri dan pendongkrak status social.
Ternyata jabatan dan kekayaan seseorang tidak selalu dibarengi dengan semakin dewasanya dalam memaknai, menjalani dan menghayati kehidupan agar semakin otentik. Gaya hidup yang cenderung melanggar eksistensi diri selalu berdampak pada rusaknya eksistensi social kemanusiaan secara menyeluruh.****
Visi, Misi dan Kekuasaan
Visi, Misi dan Kekuasaan
Seorang teman dalam obrolan ringan dengan saya marah-marah karena masih banyak daerah yang belum bisa berubah lebih baik walau sudah mendapat otonomi. Teman saya dari Jambi ini bersumpah serapah sembari mengutuk pemerintahan daerah karena otonomi yang memberi kewenangan lebih luas untuk membangun daerah sesuai kondisi dan situasi daerah itu sendiri supaya bisa lebih baik, ternyata masih banyak yang tidak mampu menjalankannya.
Saya tidak menduga kalau teman saya itu begitu pintar mengurai berbagai masalah yang terjadi di daerah pasca otonomi diberlakukan. Setelah uraian dan aneka sumpah serapahnya tadi, tiba-tiba teman tadi bertanya pada saya, “ Tahukan bung Umar kenapa pemerintahan daerah banyak yang gagal ? dan faktor apa penyebabnya ..?.
Saya yang sudah terbiasa selalu siap dengan pertanyaan, dengan gagah berani menjawab “ visi, misi dan kekuasaan “. Jawaban yang pendek dan padat dari saya ini tentu saja membuat teman Jambi tadi terheran-heran. ‘ Maksud bung Umar seperti apa’, dia bertanya kembali sejenak kemudian. Karena saya lebih suka menjawab dengan pendekatan sama-sama terlibat ikut berpikir, maka saya mengurai jawaban tadi dengan memberi gambaran beberapa referensi tentang pemimpin yang sukses.
Soekarno bisa menjadi presiden Indonesia pertama bukan karena beliau diculik oleh pemuda yang membawanya ke rengas dengklok untuk dipaksa memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi saat itu hanya Bung Karno memiliki visi, misi dan kekuasaan. Pada masa itu sedang vakum kekuasaan. Jepang sudah menyerah, Belanda belum datang juga. Sementara Bung Karno adalah Ketua Partai Nasional Indonesia, jadi pas betul Bung Karno menjadi Presiden. Sesudah itu Indonesia dipimpinnya sesuai dengan visi dan misinya sendiri.
Begitu juga dengan Soeharto, dia jadi Presiden karena punya visi dan misi dan bisa mengambil kekuasaan ditangannya. Selanjutnya Soeharto menjalankan kekuasaan yang dipimpinnya sesuai visi dan misi yang dimilikinya. Sukses Soeharto dibanyak pembangunan selama 32 tahun membuat dia dijuluki Bapak Pembangunan Indonesia ( kita juga tdk mengingkari banyak kelemahannya ).
Dari dua uraian sebagai awal pembahasan bagaimana harus merubah daerah supaya lebih baik, rupanya tidak perlu riset-riset unggulan, tidak perlu debat-debat kusir di DPRD atau voting-votingan. Begitu ada orang yang punya visi dan misi bagus dan dia juga punya kekuasaan, maka dia bisa langsung mengubah daerah atau bahkan dunia.
Ali Sadikin misalnya, dia menyulap Jakarta dalam sekejap hanya berdasarkan visi dan misinya sendiri, yaitu mengubah Jakarta dari kota kumuh menjadi kota yang hebat, yang didukung oleh kekuasaannya sebagai gubernur DKI . Ciputra pengusaha property hebat, pd tahun 70-an berkolaborasi dengan kekuasaan mengubah Ancol yang waktu itu dijuluki tempat Jin buang anak oleh semua orang, kini menjadi taman rekreasi terbesar dan lengkap yang dikunjungi banyak orang domestic dan mancanegara.
Namun, tidak semua visi dan misi plus kekuasaan pasti bisa mengubah dunia secara positif. Mabes Polri telah mereformasi menuju Polri professional sejak 1999, tetapi tetap saja kerja model paradigma lama masih terjadi. Pabrik kapal terbang Nurtanio dan jembatan pulau Batam yang konon visi dan misi Pak habibie dinilai bangkrut dan gagal. Namun mimpi Habibie seperti Tol Cipularang dan jembatan Suramadu menjadi kenyataan dan berdampak hebat bagi banyak masyarakat.
Banyak referensi yang menggambarkan banyak perdebatan, ambil contoh baru-baru ini debat masalah kepastian hukum penahanan Komjen Polisi Susno Duadji, dan mantan menkumham dan mensesneg Yusril Ihza Mahendra terkait legalitas hukum ketua Kejaksaan Agung Hendarman Supandi. Ketika kita bertanya apa visi dan misi dibalik polemik yang membuat media massa tertarik meliput mereka..?, adakah manfaatnya untuk masyarakat bangsa ini ?. Dan disisi lain kenapa banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi..?
Terlepas dari baik buruk atau kalah menang, kalau ada orang yang mau mengubah apa saja harus punya visi, misi dan kekuasaan. Masalahnya, banyak orang termasuk kepala daerah mengaku punya visi – misi, tetapi tak lebih dari untuk menyenangkan diri sendiri dan kelompok sendiri. Visi dan misi mereka adalah memenangi pemilu, jadi anggota legislative atau jadi kepala daerah. Kalau dia terpilih menjadi kepala daerah, maka pikirannya hanya bagaimana caranya menggaet dana masyarakat sebanyak yang dia mampu gaet, untuk penggantian dana kampanye yang sudah dikeluarkannya plus sedikit profit.
Sementara ditempat lain, tanpa banyak cincao sedikit kepala daerah dan pengusaha swasta justeru membuat gebrakan yang fantastis sendirian. Dimakasar sudah berdiri tempat rekreasi yang mampu menandingi Dunia Fantasi Jakarta. Sulawesi Utara dia-diam bergerak menjadi pusat perekonomian kelautan, sedangkan Kota Solo sudah berubah dari Kota kumuh penuh PKL ( Pedagang Kaki Lima ) yang tidak terkendali menjadi Kota yang asri, pusat wisata kuliner dan belanja.
Semua itu berjalan otomatis , dimotori orang-orang yang punya visi dan misi yang baik serta kekuasaan yang memungkinkannya untuk melaksanakan visi dan misinya. Persis seperti ketika Bung Karno diluar dugaan siapapun, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi,jangan heran kalau daerah masih banyak yang belum berubah. ****
Seorang teman dalam obrolan ringan dengan saya marah-marah karena masih banyak daerah yang belum bisa berubah lebih baik walau sudah mendapat otonomi. Teman saya dari Jambi ini bersumpah serapah sembari mengutuk pemerintahan daerah karena otonomi yang memberi kewenangan lebih luas untuk membangun daerah sesuai kondisi dan situasi daerah itu sendiri supaya bisa lebih baik, ternyata masih banyak yang tidak mampu menjalankannya.
Saya tidak menduga kalau teman saya itu begitu pintar mengurai berbagai masalah yang terjadi di daerah pasca otonomi diberlakukan. Setelah uraian dan aneka sumpah serapahnya tadi, tiba-tiba teman tadi bertanya pada saya, “ Tahukan bung Umar kenapa pemerintahan daerah banyak yang gagal ? dan faktor apa penyebabnya ..?.
Saya yang sudah terbiasa selalu siap dengan pertanyaan, dengan gagah berani menjawab “ visi, misi dan kekuasaan “. Jawaban yang pendek dan padat dari saya ini tentu saja membuat teman Jambi tadi terheran-heran. ‘ Maksud bung Umar seperti apa’, dia bertanya kembali sejenak kemudian. Karena saya lebih suka menjawab dengan pendekatan sama-sama terlibat ikut berpikir, maka saya mengurai jawaban tadi dengan memberi gambaran beberapa referensi tentang pemimpin yang sukses.
Soekarno bisa menjadi presiden Indonesia pertama bukan karena beliau diculik oleh pemuda yang membawanya ke rengas dengklok untuk dipaksa memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi saat itu hanya Bung Karno memiliki visi, misi dan kekuasaan. Pada masa itu sedang vakum kekuasaan. Jepang sudah menyerah, Belanda belum datang juga. Sementara Bung Karno adalah Ketua Partai Nasional Indonesia, jadi pas betul Bung Karno menjadi Presiden. Sesudah itu Indonesia dipimpinnya sesuai dengan visi dan misinya sendiri.
Begitu juga dengan Soeharto, dia jadi Presiden karena punya visi dan misi dan bisa mengambil kekuasaan ditangannya. Selanjutnya Soeharto menjalankan kekuasaan yang dipimpinnya sesuai visi dan misi yang dimilikinya. Sukses Soeharto dibanyak pembangunan selama 32 tahun membuat dia dijuluki Bapak Pembangunan Indonesia ( kita juga tdk mengingkari banyak kelemahannya ).
Dari dua uraian sebagai awal pembahasan bagaimana harus merubah daerah supaya lebih baik, rupanya tidak perlu riset-riset unggulan, tidak perlu debat-debat kusir di DPRD atau voting-votingan. Begitu ada orang yang punya visi dan misi bagus dan dia juga punya kekuasaan, maka dia bisa langsung mengubah daerah atau bahkan dunia.
Ali Sadikin misalnya, dia menyulap Jakarta dalam sekejap hanya berdasarkan visi dan misinya sendiri, yaitu mengubah Jakarta dari kota kumuh menjadi kota yang hebat, yang didukung oleh kekuasaannya sebagai gubernur DKI . Ciputra pengusaha property hebat, pd tahun 70-an berkolaborasi dengan kekuasaan mengubah Ancol yang waktu itu dijuluki tempat Jin buang anak oleh semua orang, kini menjadi taman rekreasi terbesar dan lengkap yang dikunjungi banyak orang domestic dan mancanegara.
Namun, tidak semua visi dan misi plus kekuasaan pasti bisa mengubah dunia secara positif. Mabes Polri telah mereformasi menuju Polri professional sejak 1999, tetapi tetap saja kerja model paradigma lama masih terjadi. Pabrik kapal terbang Nurtanio dan jembatan pulau Batam yang konon visi dan misi Pak habibie dinilai bangkrut dan gagal. Namun mimpi Habibie seperti Tol Cipularang dan jembatan Suramadu menjadi kenyataan dan berdampak hebat bagi banyak masyarakat.
Banyak referensi yang menggambarkan banyak perdebatan, ambil contoh baru-baru ini debat masalah kepastian hukum penahanan Komjen Polisi Susno Duadji, dan mantan menkumham dan mensesneg Yusril Ihza Mahendra terkait legalitas hukum ketua Kejaksaan Agung Hendarman Supandi. Ketika kita bertanya apa visi dan misi dibalik polemik yang membuat media massa tertarik meliput mereka..?, adakah manfaatnya untuk masyarakat bangsa ini ?. Dan disisi lain kenapa banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi..?
Terlepas dari baik buruk atau kalah menang, kalau ada orang yang mau mengubah apa saja harus punya visi, misi dan kekuasaan. Masalahnya, banyak orang termasuk kepala daerah mengaku punya visi – misi, tetapi tak lebih dari untuk menyenangkan diri sendiri dan kelompok sendiri. Visi dan misi mereka adalah memenangi pemilu, jadi anggota legislative atau jadi kepala daerah. Kalau dia terpilih menjadi kepala daerah, maka pikirannya hanya bagaimana caranya menggaet dana masyarakat sebanyak yang dia mampu gaet, untuk penggantian dana kampanye yang sudah dikeluarkannya plus sedikit profit.
Sementara ditempat lain, tanpa banyak cincao sedikit kepala daerah dan pengusaha swasta justeru membuat gebrakan yang fantastis sendirian. Dimakasar sudah berdiri tempat rekreasi yang mampu menandingi Dunia Fantasi Jakarta. Sulawesi Utara dia-diam bergerak menjadi pusat perekonomian kelautan, sedangkan Kota Solo sudah berubah dari Kota kumuh penuh PKL ( Pedagang Kaki Lima ) yang tidak terkendali menjadi Kota yang asri, pusat wisata kuliner dan belanja.
Semua itu berjalan otomatis , dimotori orang-orang yang punya visi dan misi yang baik serta kekuasaan yang memungkinkannya untuk melaksanakan visi dan misinya. Persis seperti ketika Bung Karno diluar dugaan siapapun, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi,jangan heran kalau daerah masih banyak yang belum berubah. ****
Independensi KPUD Kab, Bima
Independensi KPUD Kab Bima
Orang boleh saja tidak percaya pada kredebilitas Ferry Zulkarnain Bupati kabupaten Bima yang baru kembali terpilih. Namun hal itu tidak boleh terjadi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) Kab Bima. Sekali KPUD membuat kesalahan fatal dan mengakibatkan masyarakat tidak percaya pada hasil kerjanya, maka produk berupa pemerintah terpilih juga akan dipertanyakan masyarakat. Jika terjadi demikian, hal itu akan merobohkan bahkan menginjak – injak demokrasi dan wibawa pemerintah.
Apakah skeptisisme masyarakat terhadap KPUD Kab Bima baru sebatas kekhawatiran atau memang sudah terjadi ?. Jawabannya perlu dilihat dari berbagai kasus pemilukada yang banyak terjadi. Dengan mencuatnya konflik dan kasus kecurangan pilkada yang masuk di Mahkamah Konstitusi ( MK ), kita telah mendapat gambaran sejauhmana kredibel kerja KPUD.
Ferry Zulkarnain yang kembali maju sebagai incumbent dalam pemilukada Kab Bima lalu, dinilai melakukan kecurangan dan berkongkalingkong dengan KPUD. Masyarakat menilai KPUD dan Ferry Zulkarnain sama – sama mengambil sikap pragmatis untuk memenuhi agenda pribadi dengan masing-masing melecehkan wibawa pemerintah dan KPU.
Pemilukada yang kita saksikan, tidak beda dengan dunia bisnis yang namanya ‘ insider tranding dianggap sebagai penipuan publik. Kalau KPUD sebagai pelaksana pemilu ikut bermain , maka nurani rakyat dilukai tercabik-cabik. Dan pada urutannya pemerintah yang dihasilkan akan terkena getahnya karena proses pilkada cacat sehingga hasilnya pun dinilai cacat. ( Pemerintahan pun bisa tidak legitimatif ).
Demikianlah, kasus Ferry Zulkarnain yang sempat di ajukan ke MK karena dianggap melakukan kecurangan dan Izajah palsu tidak merubahnya sebagai pemenang dalam pilkada, namun tetap saja hal ini menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan KPUD kedepan.
Lebih luas, perlu perbaikan undang-undang ( UU ) atau peraturan pemerintah ( PP ) yang lebih tegas dan visioner sehingga siapapun yang berminat menjadi anggota KPUD haruslah mereka yang memiliki posisi independensi, tidak seenaknya berpihak pada calon pilkada tertentu. Kalaupun ada yang melanggar mesti diberi sanksi yang amat berat dan eksplisit demi menjaga kredebilitas KPUD dan hasil kerjanya.
Yang tidak kalah penting disini, kita bisa renungkan biaya proses seleksi pemilihan anggota KPUD sangat mahal. Begitupun dengan biaya pemilukada, tetapi hasilnya sangat mengecewakan, belum lagi jika terjadi dua putaran atau terjadi pemilihan ulang. Berapa besar dana APBD yang harus dihabiskan,padahal dana itu akan lebih efesien jika dialokasikan untuk kebutuhan lain masyarakat langsung.
Catatan-catan kecil ini, semoga saja menjadi bahan kajian KPUD untuk diperbaiki di masa depan. Jangan sampai suatu waktu rakyat kehilangan kesabaran karena akibat kesalahan teknis-administrasi dan perilaku beberapa pribadi berbuat curang dalam pilkada membuat rakyat semakin berutal untuk terus mengamuk. Karena pada posisi seperti ini akan selalu menjadi seakan-akan kita membiarkan antara polisi dan rakyat bertempur.****
Orang boleh saja tidak percaya pada kredebilitas Ferry Zulkarnain Bupati kabupaten Bima yang baru kembali terpilih. Namun hal itu tidak boleh terjadi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) Kab Bima. Sekali KPUD membuat kesalahan fatal dan mengakibatkan masyarakat tidak percaya pada hasil kerjanya, maka produk berupa pemerintah terpilih juga akan dipertanyakan masyarakat. Jika terjadi demikian, hal itu akan merobohkan bahkan menginjak – injak demokrasi dan wibawa pemerintah.
Apakah skeptisisme masyarakat terhadap KPUD Kab Bima baru sebatas kekhawatiran atau memang sudah terjadi ?. Jawabannya perlu dilihat dari berbagai kasus pemilukada yang banyak terjadi. Dengan mencuatnya konflik dan kasus kecurangan pilkada yang masuk di Mahkamah Konstitusi ( MK ), kita telah mendapat gambaran sejauhmana kredibel kerja KPUD.
Ferry Zulkarnain yang kembali maju sebagai incumbent dalam pemilukada Kab Bima lalu, dinilai melakukan kecurangan dan berkongkalingkong dengan KPUD. Masyarakat menilai KPUD dan Ferry Zulkarnain sama – sama mengambil sikap pragmatis untuk memenuhi agenda pribadi dengan masing-masing melecehkan wibawa pemerintah dan KPU.
Pemilukada yang kita saksikan, tidak beda dengan dunia bisnis yang namanya ‘ insider tranding dianggap sebagai penipuan publik. Kalau KPUD sebagai pelaksana pemilu ikut bermain , maka nurani rakyat dilukai tercabik-cabik. Dan pada urutannya pemerintah yang dihasilkan akan terkena getahnya karena proses pilkada cacat sehingga hasilnya pun dinilai cacat. ( Pemerintahan pun bisa tidak legitimatif ).
Demikianlah, kasus Ferry Zulkarnain yang sempat di ajukan ke MK karena dianggap melakukan kecurangan dan Izajah palsu tidak merubahnya sebagai pemenang dalam pilkada, namun tetap saja hal ini menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan KPUD kedepan.
Lebih luas, perlu perbaikan undang-undang ( UU ) atau peraturan pemerintah ( PP ) yang lebih tegas dan visioner sehingga siapapun yang berminat menjadi anggota KPUD haruslah mereka yang memiliki posisi independensi, tidak seenaknya berpihak pada calon pilkada tertentu. Kalaupun ada yang melanggar mesti diberi sanksi yang amat berat dan eksplisit demi menjaga kredebilitas KPUD dan hasil kerjanya.
Yang tidak kalah penting disini, kita bisa renungkan biaya proses seleksi pemilihan anggota KPUD sangat mahal. Begitupun dengan biaya pemilukada, tetapi hasilnya sangat mengecewakan, belum lagi jika terjadi dua putaran atau terjadi pemilihan ulang. Berapa besar dana APBD yang harus dihabiskan,padahal dana itu akan lebih efesien jika dialokasikan untuk kebutuhan lain masyarakat langsung.
Catatan-catan kecil ini, semoga saja menjadi bahan kajian KPUD untuk diperbaiki di masa depan. Jangan sampai suatu waktu rakyat kehilangan kesabaran karena akibat kesalahan teknis-administrasi dan perilaku beberapa pribadi berbuat curang dalam pilkada membuat rakyat semakin berutal untuk terus mengamuk. Karena pada posisi seperti ini akan selalu menjadi seakan-akan kita membiarkan antara polisi dan rakyat bertempur.****
Mengukur Diri
Mengukur Diri
Dua puluh tiga tahun lalu saya pernah mengajukan protes pada dosen disebuah perguruan tinggi tempat saya kuliah di Jakarta. Masalahnya, penulisan berita sebagai pekerjaan rumah yang saya buat seadanya itu dinilai bagus oleh dosen . Padahal saya tidak menulis berita dengan berlandaskan 5W + 1H sebagaimana lajimnya penulisan berita. Apalagi saat itu saya mahasiswa baru dan bandel yang memang belum banyak mengerti soal penulisan berita yang baik.
Penulisan berita yang saya buat dalam kondisi lelah dan ngantuk karena begadang semalam suntuk dengan teman-teman kost, maka menurut saya penulisan berita itu buruk, tidak akurat untuk kategori sebuah berita peristiwa.
Ada apa ?. Apa tidak salah memberi nilai ?. Bukankah pendidikan memerlukan kesungguhan ? Kalau begini saja sudah diberi nilai gabus, saya khawatir saya cepat puas diri. Sewaktu saya protes, dosen balik bertanya singkat, “ Maaf kamu dari mana “, “dari Bima “, jawab saya. Dia pun manggut dan senyum.” Saya mengerti “, jawab dosen yang juga memiliki kumis seperti saya, namun tetap simpatik.
Budaya Menghukum.
Dalam pertemuan itu merupakan titik balik yang penting bagi hidup saya. Itulah yang mengubah cara saya membangun diri sendiri maupun orang lain. “ Sering kali saya bertemu dengan orang dari Bima yang menjadi guru pendidik dijakarta “, lanjutnya. “ Orang Bima memiliki karakter yang keras, begitupun dengan mereka guru sebagai pendidik sangat sulit memberi nilai. Filosofi saya bukan untuk menghukum, melainkan merangsang orang supaya maju “.
Dia pun kembali melanjutkan argumentasinya. “ Saya sudah 32 tahun mengajar, setiap orang berbeda. Namun untuk mahasiswa seperti kamu yang bandel dan yang berkarakter keras dari daerah Bima yang hampir tidak banyak tersentuh oleh kemampuan tulis menulis apalagi media masa seperti di Jakarta ini, saya menjamin, ini adalah penulisan yang sangat hebat “, ujarnya.
Dari rentetan obrol tadi, saya mendapat pelajaran yang amat berharga. Kita tidak dapat mengukur prestasi orang lain menurut ukuran kita. Saya teringat betapa mudahnya seorang pemimpin sebuah daerah membangun kemajuan masyarakatnya dengan baik. Sementara sebagian pemimpin daerah lain harus cungkir balik ditengah ancaman demo dan kritik yang siap menerkam untuk meraih sukses.
Mereka daerah yang sukses, bekerja dengan grafik – grafik yang sangat terbuka, setiap unit kekuasaan diberi kewenangan dan pujian yang membuat mereka bersemangat menyelesaikan pekerjaan yang ditanggungjawabkan. Setiap kekurangan didiskusikan dengan penuh keterbukaan. Sebaliknya, daerah yang belum sukses masih cungkir balik karena pimpinan, kepala unit kekuasaan dan para staf bertindak dan bekerja bukan saling menolong, melainkan saling menekan dan menerkam diantara mereka.
Tidak sedikit mereka di pemerintahan daerah yang punya keahlian mengidap penyakit frustasi bukan karena tidak mampu bekerja, tetapi karena ditekan dan tidak diberi ruang yang luas untuk mengembangkan keahliannya. Hasilnya pun bisa ditebak, kualitas kerjaannya pastilah tidak sehebat keahliannya. Biasanya, orang yang berkerja dibawah tekanan, pastilah tidak menghasilkan yang terbaik. Ada semacam sakit hati atau dendam.
Pertanyaannya, bisakah kita mencetak orang-orang hebat dengan cara tidak mematikaf inisiatif dan mengendurkan semangat ?. Dengan demikian marilah kita renungkan dan mulailah mendorong kemajuan, bukan menaburkan benih ancaman atau ketakutan. Bantulah orang lain untuk maju, bukan dengan menghina atau memberi ancaman menakut-nakuti sehingga orang lain tidak leluasa mengembangkan keahliannya.
Karena itu, jika pemimpin suatu daerah ingin memajukan daerahnya, maka berikanlah kepercayaan pada ahlinya untuk membuat grafik-grafik yang terang-benderang untuk kemajuan banyak masyarakat, bukan dibatasi apalagi ditekan dengan motif kepenting sendiri yang berlabel masyarakat sehingga hasil akhirnya mengecewakan. ***
Dua puluh tiga tahun lalu saya pernah mengajukan protes pada dosen disebuah perguruan tinggi tempat saya kuliah di Jakarta. Masalahnya, penulisan berita sebagai pekerjaan rumah yang saya buat seadanya itu dinilai bagus oleh dosen . Padahal saya tidak menulis berita dengan berlandaskan 5W + 1H sebagaimana lajimnya penulisan berita. Apalagi saat itu saya mahasiswa baru dan bandel yang memang belum banyak mengerti soal penulisan berita yang baik.
Penulisan berita yang saya buat dalam kondisi lelah dan ngantuk karena begadang semalam suntuk dengan teman-teman kost, maka menurut saya penulisan berita itu buruk, tidak akurat untuk kategori sebuah berita peristiwa.
Ada apa ?. Apa tidak salah memberi nilai ?. Bukankah pendidikan memerlukan kesungguhan ? Kalau begini saja sudah diberi nilai gabus, saya khawatir saya cepat puas diri. Sewaktu saya protes, dosen balik bertanya singkat, “ Maaf kamu dari mana “, “dari Bima “, jawab saya. Dia pun manggut dan senyum.” Saya mengerti “, jawab dosen yang juga memiliki kumis seperti saya, namun tetap simpatik.
Budaya Menghukum.
Dalam pertemuan itu merupakan titik balik yang penting bagi hidup saya. Itulah yang mengubah cara saya membangun diri sendiri maupun orang lain. “ Sering kali saya bertemu dengan orang dari Bima yang menjadi guru pendidik dijakarta “, lanjutnya. “ Orang Bima memiliki karakter yang keras, begitupun dengan mereka guru sebagai pendidik sangat sulit memberi nilai. Filosofi saya bukan untuk menghukum, melainkan merangsang orang supaya maju “.
Dia pun kembali melanjutkan argumentasinya. “ Saya sudah 32 tahun mengajar, setiap orang berbeda. Namun untuk mahasiswa seperti kamu yang bandel dan yang berkarakter keras dari daerah Bima yang hampir tidak banyak tersentuh oleh kemampuan tulis menulis apalagi media masa seperti di Jakarta ini, saya menjamin, ini adalah penulisan yang sangat hebat “, ujarnya.
Dari rentetan obrol tadi, saya mendapat pelajaran yang amat berharga. Kita tidak dapat mengukur prestasi orang lain menurut ukuran kita. Saya teringat betapa mudahnya seorang pemimpin sebuah daerah membangun kemajuan masyarakatnya dengan baik. Sementara sebagian pemimpin daerah lain harus cungkir balik ditengah ancaman demo dan kritik yang siap menerkam untuk meraih sukses.
Mereka daerah yang sukses, bekerja dengan grafik – grafik yang sangat terbuka, setiap unit kekuasaan diberi kewenangan dan pujian yang membuat mereka bersemangat menyelesaikan pekerjaan yang ditanggungjawabkan. Setiap kekurangan didiskusikan dengan penuh keterbukaan. Sebaliknya, daerah yang belum sukses masih cungkir balik karena pimpinan, kepala unit kekuasaan dan para staf bertindak dan bekerja bukan saling menolong, melainkan saling menekan dan menerkam diantara mereka.
Tidak sedikit mereka di pemerintahan daerah yang punya keahlian mengidap penyakit frustasi bukan karena tidak mampu bekerja, tetapi karena ditekan dan tidak diberi ruang yang luas untuk mengembangkan keahliannya. Hasilnya pun bisa ditebak, kualitas kerjaannya pastilah tidak sehebat keahliannya. Biasanya, orang yang berkerja dibawah tekanan, pastilah tidak menghasilkan yang terbaik. Ada semacam sakit hati atau dendam.
Pertanyaannya, bisakah kita mencetak orang-orang hebat dengan cara tidak mematikaf inisiatif dan mengendurkan semangat ?. Dengan demikian marilah kita renungkan dan mulailah mendorong kemajuan, bukan menaburkan benih ancaman atau ketakutan. Bantulah orang lain untuk maju, bukan dengan menghina atau memberi ancaman menakut-nakuti sehingga orang lain tidak leluasa mengembangkan keahliannya.
Karena itu, jika pemimpin suatu daerah ingin memajukan daerahnya, maka berikanlah kepercayaan pada ahlinya untuk membuat grafik-grafik yang terang-benderang untuk kemajuan banyak masyarakat, bukan dibatasi apalagi ditekan dengan motif kepenting sendiri yang berlabel masyarakat sehingga hasil akhirnya mengecewakan. ***
Selasa, 02 November 2010
Pemerintah Masih Lemah ( bagian 3 )
Pemerintah Masih Lemah ( bagian ke tiga )
3.Perekonomian
Akibat kerja pemerintah yang lamban dalam menyelesaikan berbagai masalah bisa merugikan daya saing perekonomian kita. Dalam perekonomian globalisasi sekarang, setiap Negara dituntut lebih kompetitif.
Kita tidak ingin pemerintah terus menunggu dan banyak berdebat sehingga masalah semakin menumpuk dan semakin membenani masyarakat. Karena itu pemerintah harus bergerak cepat dan merespon setiap masalah sebelum berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian masional.
Apakah pemicu tersendatnya penyelesaian masalah karena Presiden ditengarai mulai lemah dalam mengendalikan tata kelola politik..?, yang jelas kerja pemerintah sekarang ini belum maksimal.
Arah pembatasan subsidi rancu
Kebijakan pembatasan subsidi energi khususnya BBM masih belum jelas. Dengan semakin beratnya beban subsidi di APBN ditambah realisasi lifting minyak yang masih dibawah target 1,1 juta barel perhari, Menteri ESDM belum juga menemukan program apa yang akan dilakukan.
Tindak lanjut pemerintah mewacanakan opsi membatasan subsidi BBM misalnya mobil produksi diatas thn 2005, pembatasan subsidi bagi sepeda motor, hingga kampanye penggunaan bahan bakar pertamax, hingga kini belum ada kebijakan yang disepakati. Namun pemerintah dengan caranya sendiri memasukan bahan tertentu dalam BBM premium bersubsidi. Akibatnya, sudah banyak kendaraan yang babak belur menjadi korban dari ketidak tegasan aturan penggunaan BBM bersubsidi.
Kemacetan lalu Lintas
Lalu lintas macet disejumlah kota besar., terutama jakrta hingga saat ini sudah ada di ambang kebuntuan. Kondisi yang tidak berimbang antara peningkatan volume kendaraan yang tidak diiringi dengan infrastruktur jalan memadai.
Tindak lanjut meluncurkan berbagai kebijakan oleh Pimprov untuk mengatasi kemacetan seperti proyek bus Transjakarta, pembatasan ( three in one ), hingga penerapan jam masuk sekolah pun tidak berhasil. Kondisi ini diakui pemerintah DKI mengalami kerugian mencapai ratusan milyar perbulan. Ini belum lagi kerugian akibat keterlambatan waktu kerja bagi dunia usaha lain.
Harga Bahan Pokok Merangkak Naik.
Saat ini teriakan masyarakat semakin kencang karena harga pokok kebutuhan dasar terus merangkak naik. Hampir seluruh komuditi mengalami kenaikan antara 10 % bahkan ada yang mencapai 100 %. Langkah Pemerintah melalui koordinasi dibawah Kementerian Perdagan melakukan operasi pasar, ternyata tidak mampu membawa perubahan. Pemerintah mengalami kesulitan karena para pedagang dan spekulan pasar menguasai masalah sehingga dengan mudah mengecoh tim petugas operasi pasar.
Bukan kita ingin membantingkan kepemimpinan Negara lain yang begitu cepat merespon dan berkoordinasi dengan bawahan secara baik, namun sikap tegas mereka lakukan dilihat dari hasil yang dicapai pantas untuk dicontohi dalam mendukung perekonomian Negara.
Barak Obama, Presiden Amerika kulit hitam pertama ini, berani dan tegas terhadap raksasa minyak inggris BP, untuk membayar ganti rugi USD 20 miliar, akibat tumbahan minyak dipengeboran minyak teluk Mexsiko.
Nicholas sarkozy, terkenal tegas dan konsisten terhadap kebijakan restriktif terhadap imigran illegal prancis pada tahun 2008 sekitar 20.000 imigran berhasil dideportasi. Imigran gelap menjadi masalah serius di Prancis karena dianggap meningkatkan pengangguran dan konflik social. Dan banyak lagi pemimpin Negara lain yang sukses dari ketegasan dan konsistensinya dalam upaya menumbuh kembangkan perekonomian negaranya.
Saat ini, perekonomian kita dihantui oleh munculnya sejumlah masalah lain yang belum terselesaikan , karena tidak adanya sikap tegas dan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait. Jangan bicara atau bangga mengklaim Negara ini besar dan kaya jika pengelolaannya masih babak belur dan bolong disana-sini. Semestinya, baik politisi, DPR, Eksekutif bersifat seperti negarawan yang bekerja dengan kearifan mengedepankan kepentingan nasional dari pada kepentingan politik atau kelompok. Apalagi banyak berdebat dan berlarut-larut yang belum juga menyelesaiak masalah, sementara perekonomian kita semakin terancam oleh munculnya sejumlah masalah. ***
3.Perekonomian
Akibat kerja pemerintah yang lamban dalam menyelesaikan berbagai masalah bisa merugikan daya saing perekonomian kita. Dalam perekonomian globalisasi sekarang, setiap Negara dituntut lebih kompetitif.
Kita tidak ingin pemerintah terus menunggu dan banyak berdebat sehingga masalah semakin menumpuk dan semakin membenani masyarakat. Karena itu pemerintah harus bergerak cepat dan merespon setiap masalah sebelum berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian masional.
Apakah pemicu tersendatnya penyelesaian masalah karena Presiden ditengarai mulai lemah dalam mengendalikan tata kelola politik..?, yang jelas kerja pemerintah sekarang ini belum maksimal.
Arah pembatasan subsidi rancu
Kebijakan pembatasan subsidi energi khususnya BBM masih belum jelas. Dengan semakin beratnya beban subsidi di APBN ditambah realisasi lifting minyak yang masih dibawah target 1,1 juta barel perhari, Menteri ESDM belum juga menemukan program apa yang akan dilakukan.
Tindak lanjut pemerintah mewacanakan opsi membatasan subsidi BBM misalnya mobil produksi diatas thn 2005, pembatasan subsidi bagi sepeda motor, hingga kampanye penggunaan bahan bakar pertamax, hingga kini belum ada kebijakan yang disepakati. Namun pemerintah dengan caranya sendiri memasukan bahan tertentu dalam BBM premium bersubsidi. Akibatnya, sudah banyak kendaraan yang babak belur menjadi korban dari ketidak tegasan aturan penggunaan BBM bersubsidi.
Kemacetan lalu Lintas
Lalu lintas macet disejumlah kota besar., terutama jakrta hingga saat ini sudah ada di ambang kebuntuan. Kondisi yang tidak berimbang antara peningkatan volume kendaraan yang tidak diiringi dengan infrastruktur jalan memadai.
Tindak lanjut meluncurkan berbagai kebijakan oleh Pimprov untuk mengatasi kemacetan seperti proyek bus Transjakarta, pembatasan ( three in one ), hingga penerapan jam masuk sekolah pun tidak berhasil. Kondisi ini diakui pemerintah DKI mengalami kerugian mencapai ratusan milyar perbulan. Ini belum lagi kerugian akibat keterlambatan waktu kerja bagi dunia usaha lain.
Harga Bahan Pokok Merangkak Naik.
Saat ini teriakan masyarakat semakin kencang karena harga pokok kebutuhan dasar terus merangkak naik. Hampir seluruh komuditi mengalami kenaikan antara 10 % bahkan ada yang mencapai 100 %. Langkah Pemerintah melalui koordinasi dibawah Kementerian Perdagan melakukan operasi pasar, ternyata tidak mampu membawa perubahan. Pemerintah mengalami kesulitan karena para pedagang dan spekulan pasar menguasai masalah sehingga dengan mudah mengecoh tim petugas operasi pasar.
Bukan kita ingin membantingkan kepemimpinan Negara lain yang begitu cepat merespon dan berkoordinasi dengan bawahan secara baik, namun sikap tegas mereka lakukan dilihat dari hasil yang dicapai pantas untuk dicontohi dalam mendukung perekonomian Negara.
Barak Obama, Presiden Amerika kulit hitam pertama ini, berani dan tegas terhadap raksasa minyak inggris BP, untuk membayar ganti rugi USD 20 miliar, akibat tumbahan minyak dipengeboran minyak teluk Mexsiko.
Nicholas sarkozy, terkenal tegas dan konsisten terhadap kebijakan restriktif terhadap imigran illegal prancis pada tahun 2008 sekitar 20.000 imigran berhasil dideportasi. Imigran gelap menjadi masalah serius di Prancis karena dianggap meningkatkan pengangguran dan konflik social. Dan banyak lagi pemimpin Negara lain yang sukses dari ketegasan dan konsistensinya dalam upaya menumbuh kembangkan perekonomian negaranya.
Saat ini, perekonomian kita dihantui oleh munculnya sejumlah masalah lain yang belum terselesaikan , karena tidak adanya sikap tegas dan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait. Jangan bicara atau bangga mengklaim Negara ini besar dan kaya jika pengelolaannya masih babak belur dan bolong disana-sini. Semestinya, baik politisi, DPR, Eksekutif bersifat seperti negarawan yang bekerja dengan kearifan mengedepankan kepentingan nasional dari pada kepentingan politik atau kelompok. Apalagi banyak berdebat dan berlarut-larut yang belum juga menyelesaiak masalah, sementara perekonomian kita semakin terancam oleh munculnya sejumlah masalah. ***
Pemerintah Masih Lemah ( bagian 2 )
Pemerintah Masih Lemah.
2. Polhukam ( sambungan ke dua )
Hingga saat ini sejumlah masalah politik, hukum dan keamanan masih banyak yang belum terselesaikan.
Kasus century
Ketika kasus ini bergulir dan menyeret nama Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani. Pemerintah dinilai lalai dalam mengucurkan dana talangan ( bailout ) yang mencapai Rp. 6,7 T. Konon issu yang beredar dikalangan dekat BI,dana yang dikucurkan jauh lebih banyak.
Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DPR dengan mengajukan angket century menjadi burem dan hampir tenggelam setelah Menkeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Persoalan sulitnya DPR menuntaskan mega skandal ini karena semua pihak yang terkait adalah jawara perbankan yang handal dan kompak dalam kesaksian yang sama. KPK sebagai lembaga hukum terakhir yang diharap mampu membongkar kasus Century secara hukum pun mulai berkelit seakan-akan mengundur waktu sambil mengatur strategi lain. ( baca juga pansus angket patut dicurigai,opini saya di tvOne ).
Sengketa dan konflik Pilkada
Pilkada 2010 setidaknya terjadi sengketa yang berujung kerusuhan ( konflik ) misalnya, Bima ( NTB ), Sibolga ( Sumut ), Mojokerto ( Jatim ) dan lain-lain.
Tindak lanjut, belum ada gagasan atau gebrakan baru dalam paket undang-undang pemerintah dan politik. Presiden pernah mengeritik pelaksanaan pilkada yang penuh kekerasan dan anehnya fenomena ini tidak terjadi dalam Pilpres.
Sejumlah sengketa dan kerrusuhan yang terjadi tidak mesti dianggap pembelajaran politik rakyat oleh sebagian pengamat, namun langkah konkrit menutup akar masalah pemicu kerusuhan harus dibuat sejelan mungkin dalan undang-undang.
Kisruh Lembaga Hukum
Kita awali saja kasus ini dari kata “ cicak Buaya “ polri dan KPK yang di picu mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji yang berujuang ditahannya dua pimpinan KPK Bibir S Rianto dan Chandra M Hamzah dengan tuduhan menerima suap.
Tindak lanjut, kasus Bibit – Chandra bebas, namun menjadi permasalahan yang belum tuntas karena dua pimpinan KPK ini kembali menjadi tersangka atas gugatan praperadilan penolakan SKPP yang diajukan Anggodo Widjojo. Sampai kini nasib dua pimpinan KPK itu belum tuntas. Lebih lanjut muncul kasus hukum sisminbakum yang menjadi polemik hebat antara mantan Menkumham Yusril Izha Mahedra sebagai tersangka dengan Dani Indrayana terkait legalitas status ketua Kejaksaan Agung Hendarman Supandji. Kasus ini pun sampai saat ini masih menjadi pertebatan banyak pihak.
Kita juga masih mengikuti kisruh internal Satgas mafia hukum yang berbuntut mundurnya pak Herman karena beda pendapat dengan anggota lainnya mengenai laporan hasik kerja skandal century yang tidak dilaporkan ke Presiden.
Rekening gendut Perwira Polri
Laporan PPATK mengenai rekening sejumlah petinggi Polri masih misteruis.
Tindak lanjut oleh kapolri jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dinilai tidak tegas dan ragu memeriksa anah buahnya. Kapolri pun seakan-akan ingin menutup kasus ini demi pencitraan institusinya.
Rentetan kasus ini sesungguhnya menjadi pemelajaran semua pihak, pemerintah harus diakui belum mampu menjalankan fungsinya sesuai menajemen pemerintahan yang baik. Terbukti para menteri yang berasal dari partai politik tidak seirama dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas. Pimpinan lembaga hukum masih lemah karena mudah diintervensi oleh kepentingan politik. Semestinya, menteri harus bekerja seperti seorang negarawan yang memikirkan kepentingan nasional.
Persoalan lain, Presiden terkesan ragu dan tidak tegas menegur anak buahnya yang dinilai kurang becus menjalankan program-program kerakyatan. Sehingga kita melihat banyak kasus menjadi berlarut-larut. Termasuk adanya 11 undang – undang yang tumpang tidih yang sama sekali belum ada wacana apapun untuk diperbaiki.***
2. Polhukam ( sambungan ke dua )
Hingga saat ini sejumlah masalah politik, hukum dan keamanan masih banyak yang belum terselesaikan.
Kasus century
Ketika kasus ini bergulir dan menyeret nama Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani. Pemerintah dinilai lalai dalam mengucurkan dana talangan ( bailout ) yang mencapai Rp. 6,7 T. Konon issu yang beredar dikalangan dekat BI,dana yang dikucurkan jauh lebih banyak.
Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DPR dengan mengajukan angket century menjadi burem dan hampir tenggelam setelah Menkeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Persoalan sulitnya DPR menuntaskan mega skandal ini karena semua pihak yang terkait adalah jawara perbankan yang handal dan kompak dalam kesaksian yang sama. KPK sebagai lembaga hukum terakhir yang diharap mampu membongkar kasus Century secara hukum pun mulai berkelit seakan-akan mengundur waktu sambil mengatur strategi lain. ( baca juga pansus angket patut dicurigai,opini saya di tvOne ).
Sengketa dan konflik Pilkada
Pilkada 2010 setidaknya terjadi sengketa yang berujung kerusuhan ( konflik ) misalnya, Bima ( NTB ), Sibolga ( Sumut ), Mojokerto ( Jatim ) dan lain-lain.
Tindak lanjut, belum ada gagasan atau gebrakan baru dalam paket undang-undang pemerintah dan politik. Presiden pernah mengeritik pelaksanaan pilkada yang penuh kekerasan dan anehnya fenomena ini tidak terjadi dalam Pilpres.
Sejumlah sengketa dan kerrusuhan yang terjadi tidak mesti dianggap pembelajaran politik rakyat oleh sebagian pengamat, namun langkah konkrit menutup akar masalah pemicu kerusuhan harus dibuat sejelan mungkin dalan undang-undang.
Kisruh Lembaga Hukum
Kita awali saja kasus ini dari kata “ cicak Buaya “ polri dan KPK yang di picu mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji yang berujuang ditahannya dua pimpinan KPK Bibir S Rianto dan Chandra M Hamzah dengan tuduhan menerima suap.
Tindak lanjut, kasus Bibit – Chandra bebas, namun menjadi permasalahan yang belum tuntas karena dua pimpinan KPK ini kembali menjadi tersangka atas gugatan praperadilan penolakan SKPP yang diajukan Anggodo Widjojo. Sampai kini nasib dua pimpinan KPK itu belum tuntas. Lebih lanjut muncul kasus hukum sisminbakum yang menjadi polemik hebat antara mantan Menkumham Yusril Izha Mahedra sebagai tersangka dengan Dani Indrayana terkait legalitas status ketua Kejaksaan Agung Hendarman Supandji. Kasus ini pun sampai saat ini masih menjadi pertebatan banyak pihak.
Kita juga masih mengikuti kisruh internal Satgas mafia hukum yang berbuntut mundurnya pak Herman karena beda pendapat dengan anggota lainnya mengenai laporan hasik kerja skandal century yang tidak dilaporkan ke Presiden.
Rekening gendut Perwira Polri
Laporan PPATK mengenai rekening sejumlah petinggi Polri masih misteruis.
Tindak lanjut oleh kapolri jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dinilai tidak tegas dan ragu memeriksa anah buahnya. Kapolri pun seakan-akan ingin menutup kasus ini demi pencitraan institusinya.
Rentetan kasus ini sesungguhnya menjadi pemelajaran semua pihak, pemerintah harus diakui belum mampu menjalankan fungsinya sesuai menajemen pemerintahan yang baik. Terbukti para menteri yang berasal dari partai politik tidak seirama dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas. Pimpinan lembaga hukum masih lemah karena mudah diintervensi oleh kepentingan politik. Semestinya, menteri harus bekerja seperti seorang negarawan yang memikirkan kepentingan nasional.
Persoalan lain, Presiden terkesan ragu dan tidak tegas menegur anak buahnya yang dinilai kurang becus menjalankan program-program kerakyatan. Sehingga kita melihat banyak kasus menjadi berlarut-larut. Termasuk adanya 11 undang – undang yang tumpang tidih yang sama sekali belum ada wacana apapun untuk diperbaiki.***
Langganan:
Postingan (Atom)